DPRD
Komisi V DPRD Provinsi Lampung Minta Polemik Poltekes Tidak Terulang
Alteripost Lampung – ‘Secara kelembagaan, Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta persoalan polemik di Poltekes, tentang penerimaan Mahasiswa Baru untuk segera diselesaikan, dan tidak terulang lagi’, demikian ditegaskan Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, usai Hearing bersama pihak Poltekes, di ruangan rapat Komisi. Selasa (11/06/2024).
Menurutnya, dari penjelasan pihak Poltekes. Ada sejumlah persoalan yang harus di perbaiki, diantaranya. Sistem penerimaan yang terkesean tidak baik, untuk disempurnakan. Kemudian, petugas ITE harus ada evaluasi.
“Selesaikan persoalan ini dengan baik, tolong atasi dengn bijak khususnya 37 orang ini, agar tidak berkembang luas,” ungkapnya.
Karena, kata Senior Gerindra Lampung itu. Apa yang terjadi di Penerimaan Mahasiswa Baru pada Poltekes, bisa berdampak pada Psikologinya, terkhusus yang masuk dalam polemik.
“Pihak Poltekes harus perhatikan Psikologi Mahasiswa. Jangan lambat, segera di selesaikan,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Budhi Condrowati mengatakan polemik yang terjadi sebenernya bisa diselesaikan dengan bijak. Apalagi, persoalannya hanya pada syarat tinggi badan.
“Jangan sampai terulang lagi persoalan ini, dan bagian IT harus evaluasi,” tegasnya.
Dan hasil dari Hearing tadi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji itu mengaku pihak Poltekes akan segera menyelesaikan polemik yang terjadi. “Tadi, sudah kita dengar bersama, pihak Poltekes akan segera memperbaiki, melalui rapat internal mereka,” tegasnya.(*)
Alteripost Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Kamis (18/9/2025).
Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya yang kerap menggunakan hotel, kegiatan kali ini dipusatkan di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, kompleks Pemerintah Provinsi Lampung.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan kegiatan ini menjadi langkah awal pihaknya untuk tidak lagi menyelenggarakan acara di hotel.
“Mulai hari ini, kami berkomitmen penuh mengubah pola penyelenggaraan kegiatan. Gedung-gedung pemerintahan akan dimaksimalkan untuk rapat, bimtek, maupun aktivitas kedewanan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan jawaban nyata atas tuntutan masyarakat agar DPRD lebih efisien dan transparan dalam penggunaan anggaran. Dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah, kegiatan diyakini lebih efektif, sederhana, sekaligus memperkuat kedekatan DPRD dengan rakyat.
“DPRD adalah rumah rakyat. Setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari upaya merawat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPIP Pusat, Yudian Wahyudi, menyampaikan apresiasi atas konsistensi DPRD Lampung dalam memperkuat PIP melalui kegiatan formal dan terstruktur.
“Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tanggung jawab bersama. Sinergi BPIP dengan DPRD Lampung diharapkan dapat memperkokoh nilai kebangsaan, terutama menghadapi tantangan global dan arus perubahan cepat,” katanya.
Kegiatan ini juga menjadi landasan pelaksanaan program PIP tahun 2026. Seluruh 85 anggota DPRD Lampung hadir sebagai bentuk komitmen kolektif menjaga dan menguatkan ideologi Pancasila di daerah.(*)
Gubernur Mirza: Touring Nomadic 2025 Sarana Efektif Promosi Wisata Lampung
DPRD Lampung Tinggalkan Hotel, Maksimalkan Gedung Pemerintah untuk Kegiatan
Pemprov Lampung Dukung Reforma Agraria
