Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Bersama Sekretaris Dirjen Kebudayaan Fitra Arda Buka Festival Musik Tradisi Indonesia
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Fitra Arda secara resmi membuka Festival Musik Tradisi Indonesia “Recaka Musik Lampung”, di Pasar Kreatif dan Seni PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (13/7/2024).
Festival Musik Tradisi Indonesia “Recaka Musik Lampung” tersebut akan berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 13-14 juli 2024.
Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Pj. Gubernur Samsudin menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini, yang merupakan upaya nyata untuk memastikan bahwa musik tradisional tetap hidup dan berkembang dengan cara yang berdampingan dengan inovasi modern, sambil tetap mempertahankan esensi dan kekayaan budayanya.
“Pertumbuhan ekonomi di Lampung didominasi yang pertama adalah dari pertanian, yang kedua industri, yang ketiga perdagangan. Dengan adanya festival seni ini saya berharap seni dan budaya yang tumbuh di Provinsi Lampung ikut turut andil juga untuk tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat provinsi Lampung,” ujar Samsudin.
Dia menjelaskan di berbagai daerah tidak hanya sekadar sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Ada juga sektor jasa diantaranya adalah sektor budaya dan seni, ini juga perlu dikembangkan selain untuk memelihara, melestarikan kebudayaan yang ada tersebut.
“Mari kita sama-sama mengubah paradigmanya menjadi modal dasar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung,” ujar Pj. Gubernur Samsudin.
Festival Recaka hari ini, lanjutnya, memberikan platform bagi para seniman dan pemusik tradisional untuk menampilkan bakat mereka, serta bagi generasi muda untuk belajar dan mengapresiasi musik tradisi dari berbagai sudut pandang.
“Tentu kalau kita ingin budaya tampil dan terus berkembang, maka satu-satunya cara adalah mengajak para generasi muda, generasi z, generasi milenial untuk ikut memikirkan budaya dan seni budaya Lampung ini, dan tentu kita berharap ini terus kita lestarikan dan kita tumbuhkan semakin baik dan semakin baik terus,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Samsudin juga mengucapkan terima kasih untuk tim muhibah budaya jalur rempah yang telah singgah di Provinsi Lampung dan menjadikan Lampung sebagai salah satu jalur rempah yang akan diajukan sebagai jalur rempah warisan budaya tak benda dunia ke UNESCO, serta selamat berlayar menuju Jakarta.
Pj. Gubernur Samsudin juga menjelaskan bahwa musik tradisional akan menjadi cerminan dari nilai-nilai, kehidupan sehari-hari, serta identitas budaya suatu daerah. Di dalam irama dan liriknya, terkandung warisan pengetahuan yang sangat berharga, yang tidak hanya relevan bagi masa lalu, tetapi juga penting untuk dipelajari dan dipertahankan oleh generasi muda saat ini.
Samsudin berharap melalui Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dengan Dinas Pariwisata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung untuk terus melestarikan budaya ini dengan sebaik-baiknya, terus lakukan lomba-lomba, festival-festival, karena dengan cara seperti itu akan terus hidup, terus tumbuh budaya itu dengan baik dan pada akhirnya akan mendatangkan masyarakat di berbagai kota untuk hadir dan datang ke tempat festival itu.
“Dengan datangnya masyarakat ke berbagai daerah tersebut, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan semakin maju, para pedagang pun akan senang, para UMKM pun akan semakin bahagia, karena akan terjadi perputaran ekonomi di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Fitra Arda menyampaikan bahwa hari ini kita melaksanakan festival dalam rangka membuka ruang bagi musik-musik tradisi ini kembali hadir di tengah-tengah masyarakat kita, tidak hanya sekedar bangga dengan pengetahuan masa lalu atau seni-seni masa lalu, tapi harus bisa kita gunakan untuk masa kini dan masa depan.
“Festival ini memang kita rancang menjadi bagian dari bagaimana kita membuka ruang agar kita bisa menjaga ekosistem musik Indonesia khususnya musik tradisi,” ujar Fitra Arda.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah mengadakan empat tahun berturut-turut yang kita sebut festival musik tradisi Indonesia. Malam ini festival musik tradisi Indonesia, yang disebut dengan recaka musik Lampung, ini membuat masyarakat berkumpul.
“Festival ini kita lakukan tidak hanya pertunjukan seni tradisinya saja, tetapi juga kita melakukan seminarnya bagaimana kita menghidupkan kembali, bagaimana kita menarasikan kembali musik-musik tradisi itu,” ujarnya.
“Kenapa saya sebut ekosistem? karena memang musik itu hadir dari hubungan sosial yang ada di masyarakatnya, hilangnya hubungan sosial itu hilang juga musiknya. Saat ini langkah kita adalah menghidupkan komunitasnya, komunitas komunitas ini tradisi Lampung ini menjadi sangat penting ke depan kita bantu bersama-sama hidupkan, ruang-ruang untuk mereka tampil bersama-sama kita,” tambahnya.
Fitra menjelaskan bahwa Lampung dipilih sebagai wilayah yang strategis karena memang kaya akan budaya juga alamnya. Sehingga festival kali ini kita mulai dari bumi Lampung kemudian akan menuju juga ke Wilayah Timur. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Tata Organisasi untuk Wujudkan Pemerintahan Efektif dan Berintegritas
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung selalu berupaya memperkuat tata kelola organisasi dan kinerja pemerintahan guna memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara efektif, adaptif, terukur, serta sesuai dengan regulasi.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat terkait Tata Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekda, Rabu (19/08/2026).
Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo menegaskan pentingnya peran Biro Organisasi dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan pada jalur yang tepat.
Menurutnya, sebagai organisasi besar, Pemprov Lampung membutuhkan pengelolaan organisasi yang baik agar seluruh perangkat daerah mampu mencapai tujuan pemerintahan secara optimal.
“Saya menganggap penting Biro Organisasi ini karena kita ini sebuah organisasi. Pemerintah daerah secara rumah besarnya, lalu dinas-dinas itu namanya OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Lalu siapa yang mengurusi organisasi itu? Ya Biro Organisasi,” ujar Marindo.
Ia menyebut Biro Organisasi sebagai ‘jantung organisasi’ di lingkungan Pemprov Lampung. Karena itu, Biro Organisasi diharapkan mampu bergerak lebih modern, cepat, adaptif, dan agile dalam menjalankan tugasnya.
“Saya ingin Biro Organisasi berjalan di atas rel dengan teknologi yang modern, sehingga cepat, adaptif, agile. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita semua mencapai tujuan bersama yang akan diraih oleh Biro Organisasi,” katanya.
Salah satu fokus utama yang disoroti Marindo adalah peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ia mengapresiasi peningkatan predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung dari B menjadi BB pada penilaian sebelumnya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari proses dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun, capaian BB tidak boleh menjadi titik akhir. Marindo menetapkan target yang lebih tinggi, yakni meraih predikat A.
“Targetnya tetap A. Kalau targetnya tetap mempertahankan BB, rasanya bukan target namanya. Tapi itu semua adalah buah dari proses yang benar. Seperti ketika kita naik menjadi BB, kita menjalani proses itu dengan benar,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Marindo meminta Biro Organisasi memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat. Menurutnya, peningkatan SAKIP tidak dapat dilakukan oleh Biro Organisasi seorang diri karena keberhasilannya merupakan hasil dari seluruh siklus penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menekankan bahwa perencanaan menjadi fondasi utama dalam membangun kinerja pemerintahan yang akuntabel. Karena itu, pohon kinerja harus disusun secara jelas dan selaras dengan RPJMD maupun RPJMN.
“Semua diawali dari perencanaan. Kalau perencanaannya sudah benar sesuai dengan syarat-syarat LAKIP, sekarang kita fokus ke penilaian. Yang diminta oleh penilaian itu apa? Kita to the point saja,” ujarnya.
Selain aspek perencanaan, sisi pengawasan juga menjadi perhatian. Marindo meminta agar tindak lanjut atas temuan, kesalahan, maupun rekomendasi pengawasan dilakukan secara nyata dan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, capaian SAKIP pada dasarnya bukan semata-mata persoalan menyusun laporan yang baik. Laporan akuntabilitas harus menggambarkan kinerja nyata yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.
“Yang namanya laporan itu adalah laporan yang ditulis berdasarkan kisah nyata yang terjadi. Jadi, yang harus dilakukan adalah OPD-OPD benar dulu kerjanya, sesuai dengan aktivitasnya,” jelasnya.
Marindo juga mengaitkan penguatan SAKIP dengan reformasi birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Menurutnya, ketiganya merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Ia menilai, keberhasilan tata kelola pemerintahan pada akhirnya tidak hanya tercermin dalam capaian administratif, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“SAKIP dan RB itu menjadi modal bagi kita untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah daerah layak dipercayai oleh masyarakat,” katanya.
Kepercayaan tersebut, lanjutnya, akan mendorong masyarakat untuk semakin yakin bahwa pajak dan berbagai kewajiban yang dibayarkan kepada pemerintah dikelola secara baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ketika mereka melihat pemerintah daerah ini SAKIP-nya sudah A, sudah berintegritas, mereka yakin uang yang mereka serahkan kepada pemerintah ini dikelola dengan baik oleh pemerintah,” jelas Marindo.
Selain SAKIP, Marindo meminta Biro Organisasi memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui penguatan Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
Ia juga menyoroti capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang masuk tiga besar nasional dalam penilaian Ombudsman. Namun, capaian tersebut diharapkan tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Menurut Marindo, tujuan utama bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan tugas sesuai regulasi dan memberikan pelayanan yang bebas dari maladministrasi.
Untuk itu, ia meminta Biro Organisasi bersama perangkat daerah terkait mendorong budaya pelayanan yang cepat, transparan, mudah, responsif, dan sesuai standar pelayanan.
Marindo juga mendorong pemanfaatan kanal pengaduan Lampung-in sebagai media pelaporan dan pengaduan masyarakat yang perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Marindo juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi tidak sekadar ditandai dengan penggunaan aplikasi, tetapi harus dibangun sebagai pola pikir dalam bekerja dengan memanfaatkan data yang terintegrasi.
“Yang namanya digitalisasi itu adalah pola pikir bagaimana bekerja menggunakan database yang terintegrasi sehingga data itu menjadi sebuah instrumen pengambilan keputusan dan kebijakan,” jelasnya.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan secara lebih tepat dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Marindo mengibaratkan jajaran Biro Organisasi sebagai dokter yang bertugas mendiagnosis berbagai persoalan organisasi pemerintahan, kemudian mencari solusi agar seluruh perangkat daerah mampu bekerja sesuai dengan ketentuan.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada hasil akhir berupa nilai atau penghargaan, tetapi pada proses kerja yang dilakukan secara benar dan konsisten.
Marindo berharap penguatan tata organisasi dapat membangun pola pikir baru di kalangan aparatur sipil negara (ASN), bahwa menjadi ASN bukan sekadar pilihan pekerjaan, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Melalui penguatan tata organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta digitalisasi berbasis data, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen membangun pemerintahan yang semakin efektif, berintegritas, adaptif, dan dipercaya masyarakat. (Rls)
Pemprov Lampung Perkuat Tata Organisasi untuk Wujudkan Pemerintahan Efektif dan Berintegritas
Pemkab Lampung Selatan Gandeng DAMRI, Rute Kalianda-Jakarta Kembali Dibuka
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
