Ekonomi dan Bisnis
Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Dan Kinerja Intermediasi Yang Kuat Sebagai Daya Dukung Perekonomian Nasional
Alteripost Bandar Lampung – Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Juli 2024 menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil yang
didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah
ketidakpastian global akibat meningkatnya tensi perang dagang dan geopolitik serta normalisasi harga komoditas global, Selasa (6/8/2024).
Kinerja perekonomian global secara umum melemah dengan inflasi termoderasi secara broad-based.
Sejalan dengan pelemahan pasar tenaga kerja dan penurunan inflasi AS, pasar berekspektasi The Fed akan menurunkan suku bunga kebijakan (FFR) sebanyak 2-3 kali di tahun 2024. Di Eropa, meskipun indikator perekonomian terus melemah, Bank Sentral Eropa (ECB) menahan suku bunga kebijakan pada pertemuan Juli 2024.
Namun, pasar mengekspektasikan ECB akan menurunkan suku bunga sebanyak 2 kali lagi hingga akhir tahun 2024.
Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi Triwulan 2 2024 melambat didorong lemahnya permintaan domestik, yang diindikasikan oleh penurunan inflasi dan harga properti.
Hal ini mendorong pemerintah dan bank sentral terus mengeluarkan stimulus fiskal dan moneter.
Tensi geopolitik global terpantau meningkat sejalan dengan tingginya dinamika politik di AS menjelang Pemilihan Presiden di November 2024, serta perkembangan terkini di Timur-Tengah dan Ukraina.
Selain itu, tensi perang dagang juga meningkat khususnya terkait dengan sektor teknologi dan semi konduktor.
Secara umum, pasar melakukan price in dampak kenaikan tensi geopolitik.
Di sisi lain, secara umum tekanan di pasar keuangan global menurun. Ekspektasi The Fed segera menurunkan FFR telah mendorong penurunan yield USD dan pelemahan dollar index.
Hal ini mendorong mulai terjadinya aliran masuk modal (inflow) ke negara emerging markets, termasuk Indonesia, sehingga pasar keuangan emerging market mayoritas menguat terutama di pasar obligasi dan nilai tukar.
Di domestik, kinerja perekonomian masih cukup positif dan cenderung stabil. Hal ini ditunjukkan oleh terjaganya tingkat inflasi dan berlanjutnya surplus neraca perdagangan.
Namun demikian, perlu dicermati berlanjutnya tren penurunan harga komoditas yang telah memoderasi kinerja ekspor.
Perkembangan Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK)
Di pasar saham, IHSG menguat 2,72 persen mtd pada 31 Juli 2024 ke level 7.255,76 (ytd: terkoreksi 0,23 persen), dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp12.338 triliun atau naik 1,83 persen mtd (5,76 persen ytd), serta non-resident mencatatkan net buy Rp6,68 triliun mtd (ytd: net sell Rp1,05 triliun). Secara mtd, penguatan terjadi di hampir seluruh sektor dengan penguatan terbesar di sektor industri dan transportasi & logistik.
Di sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi harian pasar saham tercatat Rp11,87 triliun ytd.
Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,09 persen mtd (naik 2,66
persen ytd) ke level 384,57, dengan yield SBN rata-rata turun sebesar 7,34 bps (ytd
naik 25,87 bps) dan non-resident mencatatkan net buy sebesar Rp4,90 triliun mtd (ytd: net sell Rp29,05 triliun).
Untuk pasar obligasi korporasi, investor non-resident mencatatkan net sell sebesar Rp0,58 triliun mtd (net sell Rp2,22 triliun ytd).
Di industri pengelolaan investasi, nilai Asset Under Management (AUM) tercatat sebesar Rp830,25 triliun (naik 0,51 persen mtd atau 0,67 persen ytd), dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp491,61 triliun atau naik 1,06 persen mtd (ytd: turun 1,96 persen) dan tercatat net subscription sebesar Rp2,75 triliun mtd (ytd: net redemption Rp12,53 triliun).
Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif, tercatat nilai Penawaran Umum mencapai Rp129,90 triliun di mana Rp4,39 Triliun di antaranya merupakan fundraising dari 28 emiten baru.
Sementara itu, masih terdapat 111 pipeline Penawaran Umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp33,04 triliun.
Untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF), sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 30 Juli 2024, telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 579 penerbit, 159.957 pemodal, dan total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSEI sebesar Rp1,15 triliun.
Pada Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Juli
2024, tercatat 70 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume
sebesar 613.541 tCO2e dan akumulasi nilai sebesar Rp37,04 miliar, dengan rincian nilai transaksi 26,73 persen di Pasar Reguler, 23,19 persen di Pasar Negosiasi, 49,89 persen di Pasar Lelang, dan 0,18 persen di marketplace.
Ke depan, potensi Bursa Karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.864 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan.
Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang PMDK:
1.Pada bulan Juli 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas kasus kepada 2 Manajer Investasi dan 1 Emiten sebesar
Rp475.000.000.
2.Selanjutnya selama tahun 2024, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal kepada 83 Pihak yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp57.175.000, 14. Perintah Tertulis,
1 Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi, 1 Percabutan Izin Orang Perseorangan, dan 5 Peringatan Tertulis serta mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp49.809.990.000, kepada 561 pelaku jasa keuangan di Pasar Modal dan 66 Peringatan Tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan, serta mengenakan 2 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis atas Selain Keterlambatan.(*)
Ampunnews Bandar Lampung – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Lampung menggelar kegiatan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) Tahun 2026 di Hotel Emersia, Senin (11/05/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang penguatan jejaring usaha, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi strategis antar pelaku usaha muda di Provinsi Lampung.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Lampung periode 2025–2028, Gilang Ramadhan beserta jajaran pengurus HIPMI Lampung. Turut hadir mewakili Gubernur Lampung dari unsur Bappeda Provinsi Lampung, Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dari OJK hadir Dwi Krisna Yudi Pramono yang turut memberikan sambutan sekaligus pemaparan terkait pentingnya literasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Kegiatan FORBISDA ini dipimpin oleh Ketua Pelaksana Arienaldo Rahman yang menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis bagi para pengusaha muda untuk memperkuat konektivitas bisnis, memperluas wawasan usaha, serta membangun kolaborasi lintas sektor di Lampung.
“FORBISDA bukan hanya forum diskusi bisnis, tetapi juga wadah mempertemukan ide, inovasi, dan peluang kolaborasi antar pengusaha muda daerah. Kami ingin HIPMI Lampung menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang adaptif dan berdaya saing,” ujar Arienaldo dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, menegaskan pentingnya sinergi antara pengusaha, pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga jasa keuangan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, tantangan dunia usaha saat ini menuntut para pelaku usaha muda untuk lebih inovatif, cerdas dalam pengelolaan keuangan, serta memahami regulasi dan perlindungan konsumen di era digitalisasi ekonomi.
“Kami ingin pengusaha muda Lampung tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga memiliki pemahaman kuat terhadap tata kelola usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan,” kata Gilang.
Dalam kesempatan tersebut, OJK menjadi salah satu fokus utama pembahasan seminar. Dwi Krisna Yudi Pramono menekankan bahwa literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan terpercaya.
Ia menjelaskan bahwa OJK terus mendorong edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar semakin memahami produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.
“OJK hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dan pelaku usaha dalam menciptakan sektor jasa keuangan yang aman, sehat, dan inklusif. Pengusaha muda harus memahami pentingnya perlindungan konsumen dan pengelolaan keuangan yang bijak agar usaha dapat tumbuh berkelanjutan,” ujar Dwi Krisna Yudi Pramono.
Selain memberikan edukasi terkait perlindungan konsumen dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), OJK juga membuka ruang diskusi interaktif bersama peserta seminar terkait akses pembiayaan UMKM, digitalisasi layanan keuangan, hingga tantangan pengusaha muda dalam memperoleh permodalan usaha.
Kehadiran Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu turut memperkuat pesan pentingnya stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah sebagai faktor pendukung pertumbuhan investasi dan dunia usaha di Lampung.
Forum bisnis ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, mulai dari pengusaha muda, pelaku UMKM, komunitas bisnis, hingga unsur organisasi kepemudaan. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi seminar, diskusi, dan networking bisnis yang berlangsung sepanjang kegiatan.
Melalui FORBISDA 2026, HIPMI Lampung berharap tercipta kolaborasi nyata antara pengusaha muda, pemerintah, dan lembaga strategis seperti OJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. (Gus)
Gubernur, Kapolda dan Wali Kota Pastikan Pendidikan Korban TPPO Tetap Berjalan
HIPMI Lampung Dorong Sinergi Pengusaha, Pemerintah dan OJK Lewat FORBISDA 2026
Berhasil Ungkap Kasus TPPO, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bandarlampung Apresiasi Jajaran Polda Lampung
