Lampung
Pj. Gubernur Lampung Dorong Santri Berwirausaha dan Berkontribusi Pada Ekonomi Lokal
Alteripost Pringsewu – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, didampingi Pj. Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Maidawati Retnoningsih, menutup Bazar Santri Expo yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2024, di Lapangan Pemkab Pringsewu, Sabtu Malam (19/10/2024).
Selama seminggu pelaksanaannya, Bazar Santri Expo telah menjadi momen yang sangat berharga, dimana para santri dapat menampilkan berbagai produk unggulannya.
Menurut Pj. Gubernur Samsudin, hal ini merupakan bukti bahwa santri tidak hanya memiliki ilmu agama yang mendalam, tetapi juga mampu berinovasi dan berkarya dalam berbagai bidang.
Pj. Gubernur berharap, Bazar Santri Expo menjadi panggung yang akan membuka langkah bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya dari kalangan para santri untuk menebarkan kiprahnya lebih luas.
Oleh karenanya, Pj. Gubernur mengajak para santri dan lulusan pondok pesantren agar berwirausaha dan menjadi pengusaha sukses yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi.
Selain itu, Pj. Gubernur juga berharap agar pondok pesantren menjadi tempat yang mendorong para santri untuk mengembangkan keterampilan bisnis.
“Mari kita ciptakan program-program pelatihan kewirausahaan, agar santri tidak hanya memiliki ilmu agama, tetapi juga keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan zaman,” ucap Pj. Gubernur.
Dengan semangat kewirausahaan, Pj. Gubernur meyakini para santri bisa menciptakan lapangan kerja, berkontribusi pada perekonomian lokal, dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya.
“Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan visi kita untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” pungkas Pj. Gubernur. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Kick-Off HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Siap Ikut Lari 10K
Menuju Waterfront City, Gubernur Mirza Dorong Pesisir Bandar Lampung Lebih Produktif
