Lampung
Pj. Gubernur Lampung Buka Acara Konser Kemanusiaan Lampung Peduli Palestina
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Samsudin membuka Acara Konser Kemanusiaan Lampung Peduli Palestina Bertempat di GSG Universitas Lampung. Minggu (20/10/2024).
Pj. Gubernur Samsudin dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa hanya berpangku tangan.
“Suara kita dapat menjadi gema solidaritas yang kuat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Melalui berbagai bentuk bantuan, baik materiil maupun spiritual, kita dapat memberikan harapan dan dukungan kepada mereka yang sangat membutuhkan.” ucapnya.
“Saat ini, rakyat Palestina terus berjuang dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka menghadapi beragam tantangan, mulai dari penindasan, kekerasan, hingga krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Situasi ini memerlukan perhatian dan dukungan kita semua,” tegas Pj. Gubernur.
Samsudin menambahkan bahwa acara bela Palestina ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya penegakan keadilan bagi semua manusia, sekaligus menyatakan solidaritas dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Kepedulian kita tidak boleh hanya sebatas kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Mari kita bersama-sama menggalang dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik melalui penggalangan dana, kampanye kesadaran, maupun doa-doa tulus untuk keselamatan dan kedamaian saudara-saudara kita di Palestina,” ujar Pj. Gubernur.
Di akhir sambutannya, Pj. Gubernur Samsudin berharap agar acara ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sebagai bangsa dan umat.
“Kita adalah satu keluarga besar yang harus saling mendukung, terutama ketika ada di antara kita yang tengah menghadapi kesulitan.” ucapnya.
Acara Kemanusiaan Lampung Peduli Palestina ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, terhadap perjuangan rakyat Palestina.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Kick-Off HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Siap Ikut Lari 10K
Menuju Waterfront City, Gubernur Mirza Dorong Pesisir Bandar Lampung Lebih Produktif
