Lampung
Apel Peringatan Hari Santri 2024, Pj. Gubernur Lampung Ajak Para Santri Bangun Masa Depan Indonesia
Alteripost Bandar Lampung – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin mengajak para santri masa kini berkontribusi dalam membangun masa depan Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hal itu disampaikan Samsudin saat menjadi Pembina Apel Peringatan Hari Santri Tahun 2024 di Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (22/10/2024).
Hari Santri Tahun 2024 ini mengusung tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan”.
“Kepada para santri saya berpesan, rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia,” ujar Samsudin saat membaca sambutan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.
Acara diawali Pembacaan Naskah Resolusi Jihad oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Puji Raharjo.
Samsudin mengatakan tema peringatan Hari Santri tahun ini menjadi sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa.
Dia menyebutkan menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern.
“Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena,” katanya.
Samsudin menjelaskan jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekadar menjaganya, melainkan berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik.
“Masa depan Indonesia ada di pundak kalian. Maka saya berharap Hari Santri tahun 2024 ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita semua, khususnya para santri dalam merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa,” katanya.
Dia mengajak santri harus percaya diri karena santri bisa menjadi apa saja.
“Santri bisa menjadi presiden, dan kita punya presiden yang berlatar belakang santri, yaitu KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden, dan kita punya wakil presiden berlatar belakang santri, yaitu KH. Ma’ruf Amin,” ujarnya.
Selain itu, banyak menteri dan pengusaha yang juga berlatar belakang santri.
“Banyak birokrat berlatar belakang santri. Sekali lagi santri bisa menjadi apa saja asalkan terus berjuang, terus berusaha, dan tidak menyerah, semua pasti bisa diraih,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Samsudin menegaskan Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren, melainkan milik semua golongan.
“Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, apa pun latar belakangnya, untuk turut serta merayakan Hari Santri,” ujarnya.
Dia meminta sejenak untuk mendoakan para pahlawan, para ulama dan santri yang telah gugur di medan laga demi kemaslahatan bangsa dan agama.
“Semoga mereka ditempatkan di sebaik-baik tempat dan dikumpulkan dengan para syuhada, amin,” katanya.
Terakhir, Samsudin turut menyampaikan terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren di Provinsi Lampung telah selesai dan bisa dipergunakan.
“Perda pesantren ini menjadi percontohan bagi provinsi-provinsi lain,” katanya.
Pada peringatan Hari Santri Tahun 2024 di Provinsi Lampung ini dimeriahkan dengan penampilan Marching Band Citra Bahana Madaliansa MAN 1 Bandarlampung.(*)
Lampung
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)

