Ekonomi dan Bisnis
Bank Lampung Menyampaikan Laporan Hasil Penjaringan Calon Direktur Kepatuhan Kepada Pemegang Saham Dalam RUPS-LB
Alteripost Bandar Lampung – Bank Lampung menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) dengan agenda antara lain membahas calon Direktur Kepatuhan Bank Lampung, di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Kamis (24/10/2024).
RUPS – LB dihadiri oleh Pj. Gubernur Lampung Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., M.Pd. Sementara RUPS – LB dipimpin oleh Ir. Fahrizal Darminto, MA selaku Komisaris Utama PT. Bank Lampung dan dihadiri oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau yang sah mewakili selaku Pemegang Saham Bank Lampung serta dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Lampung.
Komisaris Utama Bank Lampung Fahrizal Darminto mengungkapkan dalam RUPS – LB hari ini membahas masalah internal Bank Lampung, diantaranya menyampaikan laporan hasil penjaringan calon Direktur Kepatuhan Bank Lampung kepada para pemegang saham.
“Jadi melalui RUPS-LB hari ini melaporkan kepada para pemegang saham terkait calon Direktur Kepatuhan Bank Lampung yang nantinya akan diajukan kepada OJK untuk mengikuti fit & proper test” ujar Fahrizal Darminto.
Belum adanya Direktur Kepatuhan definitif dialami Bank Lampung sejak Mahdi Yusuf diberi tugas untuk menjadi Pjs. Direktur Utama Bank Lampung.
Sementara saat disinggung tentang rencana kolaborasi Bank Lampung dalam ber KUB dengan Bank Jatim, Fahrizal Darminto menjelaskan bahwa realisasi KUB saat ini masih dalam proses. (*)
Alteripost Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati penilaian lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. yang memulai periode konsultasi atas proposal reklasifikasi status Indonesia. OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi dan integritas pasar modal nasional.
Dalam pengumuman pada 15 Oktober 2026, MSCI menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif reformasi pasar modal Indonesia yang telah berjalan. Inisiatif tersebut meliputi publikasi kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), serta kebijakan baru mengenai peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan OJK menghormati pandangan MSCI dan terus melakukan pembenahan serta menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan.
OJK juga memberikan perhatian serius terhadap penilaian MSCI mengenai sejumlah aspek yang masih memerlukan penyempurnaan ke depan. OJK menghormati independensi lembaga penyedia indeks global, termasuk MSCI, serta menghargai setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif,” kata Friderica.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa masukan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.
Menurut Hasan, salah satu aspek penting dalam agenda reformasi tersebut adalah penguatan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“OJK berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal dalam upaya menegakkan integritas pasar, dengan koordinasi dan sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait,” ujar Hasan.
Ke depan, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) akan terus membangun komunikasi konstruktif dengan lembaga penyedia indeks global dan investor institusi internasional.
Komunikasi berkelanjutan tersebut bertujuan memastikan otoritas Indonesia dapat menyampaikan perkembangan terbaru reformasi pasar modal nasional, sekaligus memperoleh masukan dan rekomendasi kebijakan guna mendukung penyempurnaan pasar modal secara berkelanjutan.(*)
Eva Dwiana Tinjau Perbaikan Jalan dan Drainase di Bandar Lampung
PKD ke-5 Lampung Satukan Ragam Budaya Nusantara
Masyarakat Kedamaian Siapkan Langkah Hukum, Soroti Pemberitaan dan Dugaan Ketidaknetralan Aparat
