Lampung
Kemenko Polkam RI Apresiasi Persiapan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung
Alteripost Lampung – Tim Desk Pemantauan Pilkada Serentak Kemenko Polkam RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan Rapat Koordinasi untuk memantau kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung. Jumat (22/11/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada sesuai dengan ketentuan UU No 10 Tahun 2016 dan UU No 7 Tahun 2017, yang mengamanatkan Pemerintah untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan Pilkada dengan baik.
Sesi diskusi dalam acara ini dipandu oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Lampung, Ganjar Jationo. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Moehammad Syafrial, perwakilan Desk Pilkada Serentak Kemenko Polhukam, menekankan bahwa Pilkada 2024 merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang digagas oleh Presiden RI. Hal ini, lanjutnya, bertujuan untuk memastikan Pilkada berlangsung berkualitas, berintegritas, dan melindungi hak konstitusional warga negara.
Brigjen Syafrial juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU, Bawaslu, dan DKPP, namun juga memerlukan koordinasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat dan daerah. Hal ini penting untuk memastikan Pilkada terlaksana dengan aman, damai, dan bermartabat, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Pj. Sekdaprov Lampung, Fredy, menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga agar Pilkada 2024 di Lampung dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Sinergi antar lembaga sangat penting untuk memastikan proses Pilkada berjalan lancar dan penuh integritas,” ujarnya.
Wakapolda Lampung, Ahmad Ramadhan, memaparkan kesiapan Polda Lampung melalui strategi Asta Siap, yang mencakup kesiapan perangkat lunak, posko, dan kondisi kamtibmas di lapangan.
Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, menyampaikan langkah-langkah teknis yang telah dipersiapkan, termasuk pengadaan logistik Pilkada melalui metode e-procurement dan pengelolaan anggaran untuk TPS dan kebutuhan administrasi lainnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo, menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dan integritas penyelenggaraan Pilkada. “Netralitas aparat negara dan integritas lembaga sangat penting untuk memastikan Pilkada yang jujur dan akuntabel,” ujarnya, seraya mengingatkan tentang potensi ancaman seperti politik uang, hoaks, dan politik identitas.
Sekretaris Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Elip Heldan, juga menyoroti pentingnya pengamanan siber dalam Pilkada, dengan Pemprov Lampung bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi ancaman digital.
Di akhir kegiatan, Tim Desk Pemantauan Kemenko Polkam memberikan apresiasi atas kesiapan dan kinerja seluruh pihak yang terlibat, termasuk Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pilkada, dan Aparat Keamanan, yang telah bekerja sama untuk menjamin kelancaran Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, Brigjen Pol. Ramadhan (Wakapolda Lampung), Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung, serta perwakilan dari Korem 043/Garuda Hitam, Lanud BNY, Lanal Lampung, Kepala Daerah, Forkopimda, dan anggota Sentra Gakkumdu di seluruh wilayah Provinsi Lampung. (*)
Bandar Lampung
Bersama Pemprov Lampung, Walikota Eva Dorong Percepatan Eliminasi TBC
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi Tuberkulosis. Hal tersebut disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan penting bagi daerah dalam melakukan aksi nyata, khususnya dalam penemuan dan penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.
“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa TBC bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi karena dapat menurunkan produktivitas masyarakat serta menghambat pembangunan daerah.
Gubernur juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program ini dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.
Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.
Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.
Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.
Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.
“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung.
Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.
Ia menyebutkan bahwa penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.
Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.
“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.
Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.
“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.
Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan daerah dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menekan angka TBC.
“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.
Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, serta 50 puskesmas pembantu dan 126 pos layanan kesehatan.(*)

