Nasional
Refleksi Akhir Tahun BSK Kemenkum, Kanwil Provinsi Lampung Borong Dua Penghargaan Sekaligus
Alteripost Jakarta – “Evaluasi Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Guna Meningkatkan Kualitas Kebijakan Berbasis Bukti untuk Mendukung Asta Cita,” Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung hadiri Refleksi Akhir Tahun 2024 yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (03/12/2024).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Dalam sambutannya, Menkum menegaskan pentingnya refleksi untuk memperbaiki kualitas kebijakan. “Kita harus keluar dari jebakan hiper-regulasi dengan mengedepankan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan yang matang serta berbasis bukti,” ujar Menkum Supratman.
Sebagai bentuk apresiasi, penghargaan kinerja diberikan kepada sejumlah kantor wilayah yang dinilai berhasil mendukung tugas dan fungsi BSK Hukum. Kanwil Lampung berhasil meraih penghargaan dalam dua kategori, yakni Terbaik II Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024 untuk Kategori Unggul dan Terbaik III Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Bidang HAM, Basnamara.
Refleksi akhir tahun ini juga membahas berbagai capaian dan tantangan sepanjang 2024. Salah satu materi utama menyoroti penguatan penilaian Indeks Risiko Hukum (IRH) pada pemerintah daerah. Selain itu, evaluasi capaian kinerja dan anggaran BSK Hukum, pengantar kebijakan merit sistem, serta hasil pengukuran indeks layanan kesekretariatan turut menjadi fokus diskusi.
Acara ini juga menjadi momen pelepasan Kepala BSK periode sebelumnya, Y. Ambeg Paramarta, yang kini menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kepala Bidang HAM Kanwil Lampung, Basnamara, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim di Kanwil Lampung. Kami akan terus meningkatkan kinerja agar kontribusi kami terhadap BSK Hukum semakin optimal,” ujarnya.
Keikutsertaan Kanwil Lampung dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pusat dan wilayah, terutama dalam mendukung kebijakan strategis berbasis bukti untuk mendukung Asta Cita. (Rls).
Lampung Selatan
APKASI 2026 Bahas Otonomi dan Fiskal Daerah, Bupati Egi Siap Perkuat Kolaborasi
Alteripost Bandung – Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan di kabupaten.
Berangkat dari semangat itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menghadiri Rapat Dewan Pengurus III APKASI Tahun 2026 di Hotel Grand Sunshine Resort & Convention, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026).
Forum yang diikuti jajaran Dewan Pengurus APKASI bersama para bupati dari berbagai daerah di Indonesia itu menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, serta membangun kolaborasi antarpemerintah kabupaten dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Bupati Egi mengatakan, kehadirannya dalam rapat tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk terus memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkuat komunikasi dengan pemerintah kabupaten lainnya demi mendorong pembangunan yang lebih berkualitas.
“Hari ini saya mengikuti Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 di Kabupaten Bandung bersama jajaran pengurus dan para bupati dari berbagai daerah di Indonesia,” ujar Bupati Egi.
Menurutnya, APKASI memiliki peran penting sebagai wadah para kepala daerah dalam bertukar gagasan, pengalaman, dan pandangan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat itu, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, di antaranya penguatan otonomi daerah, evaluasi program kerja APKASI, hingga kebijakan fiskal daerah yang dinilai berperan penting dalam mendukung percepatan pembangunan di tingkat kabupaten.
“Kami membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan otonomi daerah, evaluasi program kerja APKASI, hingga kebijakan fiskal daerah agar pembangunan di kabupaten dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Egi.
Bupati Egi berharap, hasil pembahasan yang lahir dalam forum APKASI dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi yang solid akan menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah sekaligus mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
“Semoga hasil pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta melahirkan kebijakan yang semakin mendukung kemajuan kabupaten di seluruh Indonesia,” kata Bupati Egi.(*)

