Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Hadiri Pertemuan Tahunan BI di Jakarta
Alteripost Jakarta – Pj. Gubernur Lampung Samsudin menghadiri acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, di Grha Bhasvara Icchana, kompleks kantor pusat BI, Kota Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) malam
Dalam acara yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto tersebut, Pj. Gubernur Samsudin didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Junanto Herdiawan dan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Lampung Rinvayanti.
Dalam arahannya, Presiden RI Prabowo mengaku senang dan gembira dengan pemilihan tema PTBI tahun 2024, yaitu “Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional”.
Prabowo mengungkapkan bahwa sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, kerukunan, merupakan rumus keberhasilan suatu bangsa, ini adalah hasil dari sejarah.
“Hanya negara yang elitenya bisa rukun, bersatu, dan bisa kerja sama, maka negara itu akan bangkit,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menyebut bersama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI telah menjadi bagian vital dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa pemilihan tema ini didasarkan pertimbangan bahwa stabilitas makro ekonomi yang saat ini terjaga dengan baik perlu terus dipertahankan di tengah berlanjutnya tantangan domestik dan global.
Perry mengungkapkan bahwa sinergi merupakan kunci ketahanan dan kebijakan ekonomi nasional menghadapi gejolak global.
Menurut Perry, ada 5 turunan sinergi untuk menguatkan kondisi ekonomi nasional yakni sinergi memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem ekonomi, sinergi yang mendorong permintaan domestik, sinergi meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional, sinergi pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian, sinergi digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional.
Perry menegaskan bahwa di tengah keberlanjutan gejolak global, kebijakan moneter akan tetap diarahkan menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi.
Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2024 dilanjutkan dengan pemberian BI Award 2024.
Penghargaan ini merupakan apresiasi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Penghargaan diberikan kepada antara lain lembaga keuangan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR), korporasi dan pelaku usaha termasuk UMKM, serta individu yang berkontribusi signifikan di empat area, yaitu stabilitas moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, dan pendukung kebijakan.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
Dihadiri Bupati, TP-PKK Tuba Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah Pada Seluruh Kader
