Lampung
Wagub Jihan Nurlela Tegaskan Harmoni Dalam Keberagaman di Provinsi Lampung
Alteripost Lampung Selatan – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela menghadiri kegiatan Upacara Melasti sebagai rangkaian menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 bertempat di Pura Segara Garuda Hitam, Rabu (26/03/2025).
Upacara Melasti digelar sebagai rangkaian menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 yang jatuh pada tanggal 29 Maret 2025, kegiatan ini mengusung tema ‘Manasewa, Madhawasewa Menuju Indonesia Emas 2045’ yang mengandung makna mendorong semangat umat Hindu dalam meningkatkan perhatian terhadap sesama manusia (Hubungan secara Horizontal, Pawongan) sebagai bagian dari bentuk bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Hubungan secara Vertikal, Parahyangan).
Kegiatan yang digelar merupakan Melasti tingkat provinsi yang pertama dilakukan di Provinsi Lampung, dan dihadiri oleh sekitar 6000 umat Hindu dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Selain di lokasi ini, Kegiatan Upacara Melasti ini juga dilakukan secara serentak di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Menurut Wagub Jihan Nurlela, keberagaman budaya dan agama adalah kekayaan yang harus dirawat bersama.
“Sebagai bagian dari masyarakat Lampung yang majemuk. Provinsi Lampung adalah rumah bagi berbagai suku, adat, dan agama yang hidup berdampingan dalam semangat toleransi dan harmoni. Oleh karena itu, saya menyambut baik penyelenggaraan Upacara Melasti ini sebagai bentuk nyata dari pelestarian tradisi, alam dan nilai-nilai spiritual umat Hindu di Lampung,” ucapnya.
Wagub Jihan melanjutkan bahwa Upacara Melasti memiliki makna yang sangat dalam bagi umat Hindu, yaitu sebagai prosesi penyucian diri dan alam semesta sebelum memasuki Hari Suci Nyepi.
“Melalui kegiatan ini, umat Hindu diajak untuk membersihkan diri dari segala kotoran lahir dan batin, serta merenungkan kembali perjalanan hidup agar semakin mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa,” lanjutnya.
Hari Suci Nyepi mengajarkan seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan agama atau budaya, tentang pentingnya introspeksi, kedamaian, dan keselarasan dengan alam.
“Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran dalam agama dan keyakinan lain, termasuk dalam Islam, yang juga menekankan pentingnya pengendalian diri, ketenangan hati, dan keseimbangan dalam kehidupan terlebih di Bulan Suci Ramadan saat ini,” tambahnya.
Melalui momentum ini, Wagub Jihan berharap dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pihak untuk lebih menghargai keberagaman serta memperkuat rasa persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan keagamaan seperti ini, sebagai bagian dari upaya mempererat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang plural. Kami juga berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi seluruh umat beragama agar dapat menjalankan ibadah dan tradisinya dengan aman dan nyaman,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2025 ini akan melaksanakan perbaikan 52 ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Lampung, Wagub Jihan memohon dukungan seluruh umat Hindu di Provinsi Lampung agar perbaikan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar.
Upacara Melasti diawali dengan berbagai ritual keagamaan, dilanjutkan dengan arak-arakan membawa sesaji menuju sumber air suci. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Zita Anjani Hadiri Awarding IDS Sumatra 2026, Atlet Wanita Jadi Sorotan
IDS Sumatra 2026 Sukses Besar, Lampung Selatan Panen Efek Ekonomi dan Prestise
