Lampung
Gubernur Mirza Serahkan LKPD Unaudited TA 2024 kepada BPK-RI Perwakilan Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Lampung
untuk mendukung kelancaran proses audit sesuai ketentuan perundang-undangan, di Auditorium Kanwil BPK-RI Provinsi Lampung, Bandarlampung, Kamis (27/3/2025).
Selain Pemerintah Provinsi, ada 13 Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang juga menyerahkan LKPD, yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Way Kanan dan Tanggamus.
Gubernur Mirza mengatakan bahwa sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 khususnya pasal 191 ayat 2, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.
“Untuk itu, pada hari ini, kami Pemerintah Provinsi Lampung beserta seluruh Pemerintah Kabupaten Kota, bersama-sama menyerahkan Laporan Keuangan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara terinci oleh tim BPK RI Perwakilan Lampung” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah meraih opini terbaik dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak sepuluh kali berturut-turut.
Gubernur Mirza berpendapat hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akuntabel sehingga seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Namun, ia menyadari dalam menjalankan pengelolaan keuangan selama satu tahun, terdapat ketidak sempurnaan dan masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki serta ditingkatkan.
Gubernur Mirza meminta masukan dan saran yang positif dari BPK RI Perwakilan Lampung untuk mencapai dan mewujudkan pemerintahan yang baik, terutama dibidang pengelolaan keuangan.
Melalui forum hari ini, Gubernur
Mirza berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 kembali dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 11 kalinya secara berturut-turut.
Dia juga berharap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat meraih opini terbaik tersebut pada tahun ini dan di masa yang akan datang.
“Sehingga seluruh jajaran pemerintahan, khususnya dibidang pengelolaan keuangan dapat termotivasi dan bersemangat untuk menjalankan praktik pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tambahnya
Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, Gubernur, Bupati, Walikota menyampaikan LKPD dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Menurut Nugroho Heru Wibowo, dengan diterimanya LKPD ini menunjukan bahwa Gubernur Lampung beserta Bupati dan Walikota memiliki komitmen yang kuat sehingga dapat menjalankan kewajiban untuk menyampaikan LKPD tepat waktu.
“Untuk itu kami mengapresiasi Gubernur Lampung, Bupati dan Walikota atas komitmennya,” ujarnya.
Heru menyampaikan bahwa setelah LKPD Unaudited ini diterima, BPK akan melanjutkan tahapan pemeriksaan terinci selama 30 hari.
Selanjutnya, BPK akan menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah yang memuat opini dan LHP akan disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah atau pada tanggal 27 Mei 2025.
Ia berharap kepada seluruh kepala daerah beserta jajaran untuk bersama-sama menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat berjalan dengan kondusif dan lancar hingga pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu.
“Besar harapan kami agar seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik, kami mohon dibantu agar kami dapat menjaga integritas, indepedensi dan profesionalisme kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik,” pungkasnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus menggencarkan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fokus penanganan utama saat ini dikerahkan ke kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang mulai terbakar sejak pertengahan bulan lalu.
“Sampai dengan hari ini, kondisi kebakaran hutan di provinsi Lampung terdapat beberapa titik hotspot yang sedang kami tangani. Mulai dari tanggal 15 September hingga sekarang, pemerintah masih terus berupaya berjibaku memadamkan titik api utama yang berlokasi di TNWK,” tegas Kepala BPBD Lampung Aswarodi saat melakukan pemantauan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Posko OMC Bandara Raden Intan II, Sabtu (17/10/2026).
Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat 73 titik panas tingkat kepercayaan sedang dan 11 titik panas tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Lampung. Khusus di area TNWK, terdeteksi 25 titik panas berskala sedang serta mendominasi jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemprov Lampung telah menyiagakan sebanyak 350 personel yang tergabung dalam Satgas Darat. Tim gabungan ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Kodam, Batalyon TV, Kodim, BPBD Lampung Timur, hingga unsur Masyarakat Peduli Api.
Selain operasi jalur darat, upaya pemadaman masif juga dilakukan melalui jalur udara atas permohonan Gubernur Lampung kepada BNPB. Bantuan satgas udara ini diwujudkan melalui pengerahan helikopter water bombing serta pesawat terbang untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pelaksanaan OMC ini tidak hanya merupakan permintaan Gubernur, tetapi juga wujud tindak lanjut atensi langsung dari Presiden. Pemprov Lampung bekerja sama dengan vendor Smart Aviation, berbeda dengan vendor udara pada era kepemimpinan Kepala BPBD Rudi Syawal dan telah menyemai awan sejak 10 Oktober lalu.
Sejauh ini, tim udara telah berhasil melaksanakan tiga sorti penerbangan di atas langit wilayah udara Provinsi Lampung. Hujan ringan sempat berhasil diturunkan pada tanggal 11 Oktober 2026 setelah HCL disemai ke awan, namun air hujan justru jatuh di wilayah Metro dan Natar akibat pergerakan angin.
Operasi pemadaman lewat udara ini bukan tanpa halangan karena sangat bergantung pada faktor alamiah. Sejak tanggal 14 Oktober lalu, pertumbuhan awan konvektif di langit Lampung bagian timur dilaporkan sangat minim sehingga pihak Smart Aviation kesulitan melakukan penyemaian cuaca tambahan.
Tantangan serupa juga dialami oleh armada helikopter water bombing saat melakukan intervensi langsung memadamkan titik api di dalam TNWK. Rapatnya tajuk dan vegetasi pohon-pohon tinggi membuat kucuran air terhalang sehingga hanya sampai ke dasar lahan gambut dalam bentuk percikan kecil.
Oleh sebab itu, kolaborasi erat antara tim water bombing dengan 350 personel Satgas Darat mutlak diperlukan agar pemadaman api dapat berjalan optimal. Di samping kawasan TNWK, karhutla juga terpantau di daerah lain seperti Mesuji, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.
Salah satu titik api yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial berada di dekat jalan tol perbatasan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Beruntung, titik api di kawasan tol tersebut berhasil dipadamkan sepenuhnya tanpa sisa asap pada Sabtu pagi melalui jalur darat karena areanya mudah dijangkau.
Proses pemadaman jalan tol dikoordinasikan secara langsung oleh BPBD Tulang Bawang Barat, BPBD Tulang Bawang, BPBD Lampung Tengah, bersama dengan Damkar, Brimob, serta petugas pemadam internal dari perusahaan PT HIM. Lahan yang terbakar di kawasan ini dipastikan merupakan area kebun karet, bukan lahan gambut seperti di kawasan taman nasional.
Mengenai pemicu kebakaran di perkebunan karet tersebut, pihak berwenang menduga kuat adanya kelalaian dari sisi manusia. Faktor penyebab seperti membuang puntung rokok sembarangan hingga kemungkinan unsur kesengajaan saat ini sedang dalam proses penyelidikan intensif oleh petugas.
Ke depan, BPBD bersama pihak Smart Aviation menegaskan akan terus memonitor pergerakan cuaca serta menyiagakan armada pesawat OMC. Intervensi penyemaian awan akan langsung dilanjutkan kembali jika terdapat potensi awan yang tumbuh secara konvektif di langit Lampung Timur.
Kebijakan masif yang mengolaborasikan pengerahan satgas darat secara maksimal dan operasi modifikasi cuaca ini diharapkan dapat segera menuntaskan bencana hidrometeorologi secara menyeluruh. Padamnya karhutla akan membawa manfaat besar guna menyelamatkan ekosistem hayati, mengamankan jalannya aktivitas transportasi, serta mencegah timbulnya gangguan kesehatan pernapasan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
OJK dan Pemprov Lampung Buka 2.000 Rekening Keuangan Syariah bagi Penyuluh Agama
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
