Lampung
Perkuat Peran Perempuan, Wagub Lampung Dukung Seminar Kesehatan dan Keadilan Sosial
Alteripost Bandar Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri pelantikan dan seminar Perempuan Bangsa bertema “Optimalisasi Peran Perempuan dalam Membangun Kesehatan dan Keadilan Sosial,” di Balai Keratun Lt.3, Sabtu (19/04/2025).
Acara yang mengusung tema pemberdayaan perempuan ini menegaskan peran strategis organisasi perempuan dalam mendukung agenda pembangunan di Provinsi Lampung dan mengatasi tantangan terkait kesetaraan gender.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan relevansi perjuangan R.A. Kartini dalam konteks kekinian.
“Artinya memang perempuan Bangsa sudah hadir untuk mewarnai hari peringatan simbol perempuan di Indonesia, jika dulu perjuangan Kartini adalah membuka pintu pendidikan bagi kaum perempuan maka hari ini Perjuangan kita adalah mengoptimalkan peran perempuan dalam sektor-sektor strategis.” ujar Wagub.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jihan mengajak peran serta aktif kaum perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung.
“Di Provinsi Lampung, indeks pemberdayaan perempuan masih berada di bawah angka nasional, yaitu 68,16 pada tahun 2023, sementara angka nasional mencapai 76,9. Ini menjadi salah satu tantangan bagi Perempuan Bangsa Provinsi Lampung untuk meningkatkan level indeks pemberdayaan perempuan.” tambahnya.
Ia juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung.
“Angka statistik kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi, dengan angka kekerasan seksual menduduki peringkat enam secara nasional,” ujar Wagub.
Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan dalam upaya penanggulangannya.
Namun demikian, Wakil Gubernur Jihan menyatakan optimisme terkait peluang yang ada, terutama dalam mendukung sektor-sektor prioritas Provinsi Lampung.
“Provinsi Lampung merupakan provinsi lumbung pangan dan lumbung energi, dengan program industrialisasi yang akan terus dikembangkan pada periode kepemimpinan Bapak Gubernur saat ini. Oleh karena itu, saya menghimbau agar Perempuan Bangsa tidak hanya bergerak dalam isu-isu yang dianggap ‘feminis’, tetapi juga dapat berperan dalam sektor-sektor yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Pemerintah Provinsi Lampung akan mendukung upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, memberikan apresiasi dan dukungan kepada DPW Perempuan Bangsa Provinsi Lampung.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para perempuan hebat yang akan dilantik sebagai Ketua dan pengurus Perempuan Bangsa. Saya yakin Ibu-ibu akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan visi organisasi terkait pemberdayaan perempuan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam mengelola pencalonan, saya selalu menekankan bahwa politik bukan sekadar tentang meraih kekuasaan, melainkan juga tentang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seluruh kegiatan Perempuan Bangsa harus berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Ketua DPW PKB Provinsi Lampung, Chusnunia Chalim, menyoroti pentingnya peningkatan keterwakilan dan kapasitas perempuan dalam politik dan ranah kebijakan publik.
“Meskipun kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik telah diatur dalam undang-undang, tantangan yang dihadapi tidak hanya sebatas kuantitas. Peningkatan kualitas dan kapasitas perempuan juga merupakan hal yang krusial,” ujarnya.
Ketua DPW Perempuan Bangsa Provinsi Lampung yang baru dilantik, Zamzanariah, menegaskan komitmen organisasi untuk bergerak aktif dan berkontribusi nyata.
“Dengan pelantikan ini, kita akan memperkuat peran Perempuan Bangsa dalam mendukung PKB dan mewujudkan cita-cita pembangunan. Seluruh pengurus dan anggota di 15 kabupaten/kota harus bergerak aktif dan memberikan kontribusi di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perempuan di Provinsi Lampung, baik dalam pemerintahan, pembangunan ekonomi, maupun dalam mengatasi isu-isu sosial. DPW Perempuan Bangsa Provinsi Lampung berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan tersebut. (*)
Lampung
Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah
Alteripost.co, Bandarlampung-
Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sisa dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah.
Dana tersebut salah satunya akan diarahkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan serta mencicil DBH yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota.
Kepastian itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah.
Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.
Dari total dukungan fiskal tersebut, sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar DBH. Sementara lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).
Marindo menyebutkan bahwa mengatakan Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah.
Namun, kata Marindo, Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan DAU karena berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung masuk dalam bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, tambahan DBH tersebut akan digunakan secara hati-hati dengan memprioritaskan kewajiban yang harus segera diselesaikan.
“Rencananya kami akan memastikan untuk memprioritaskan kewajiban-kewajiban kami, dalam hal ini kewajiban kepada BPJS dan DBH kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Marindo menyebut pembayaran DBH kepada kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap tambahan dana tersebut membuat proses penyelesaian kewajiban bisa berjalan lebih cepat.
“Kami akan memprioritaskan pembayaran DBH kepada kabupaten/kota sehingga kami bisa mulai mencicil pembayaran utang tersebut,” katanya.
Terkait besaran DBH yang diterima Lampung, Marindo belum menyebut angka pasti. Menurutnya, DBH memiliki sejumlah komponen sehingga nilai keseluruhannya masih perlu dihitung. Informasi lebih rinci akan dikonfirmasi melalui BPKAD Lampung.
Di sisi lain, ada 6 hingga 7 kabupaten/kota di Lampung, juga mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.
“Insyaallah, ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan bagi ASN, PNS, maupun PPPK,” ujar Marindo.
Dengan adanya tambahan DBH dari pusat, Pemprov Lampung berharap ruang fiskal daerah semakin longgar sehingga kewajiban kepada BPJS maupun kabupaten/kota dapat diselesaikan secara bertahap dan lebih cepat.(*)

