DPRD
Anggota DPRD Ahmad Basuki Serap Aspirasi Petani dan Penerima Bansos di Natar
Lampung Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Selatan, Ahmad Basuki, menggelar kegiatan reses di Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Rabu (30/7/2025).
Dalam pertemuan itu, ia menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan petani dan penerima bantuan sosial.
Salah satu keluhan utama yang disampaikan warga adalah belum tersedianya jaringan listrik untuk lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat petani masih bergantung pada mesin penyedot air berbahan bakar solar.
“Petani meminta jaringan aliran listrik agar bisa menggunakan alat penyedot air bertenaga listrik, bukan lagi pakai solar. Itu jauh lebih ekonomis,” ujar Ahmad Basuki yang akrab disapa Abas.
Selain itu, Abas juga menyoroti persoalan data penerima bantuan pangan berupa beras. Ia menyebut, selama ini bantuan hanya diberikan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sementara masyarakat miskin lainnya belum terakomodasi.
“Informasi dari Pak Kadus, data baru sudah diusulkan, tapi yang turun justru masih data lama. Ini harus menjadi perhatian,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Abas menekankan pentingnya pembaruan data penerima bansos secara berkala, agar bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Data penerima bansos harus terus diperbarui. Mereka yang sudah mampu bisa dialihkan ke warga yang belum mampu, karena tingkat kesejahteraan itu dinamis. Yang miskin bisa menjadi mampu, dan yang tadinya mampu bisa jadi rentan secara ekonomi,” jelasnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung- Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., beserta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung atas capaian prestasi Kejati Lampung yang berhasil meraih penghargaan Anugerah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) sebagai Juara I Kejaksaan Tinggi Tipe B se-Indonesia Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Anugerah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap kinerja, profesionalisme, integritas, serta pelayanan Kejaksaan Tinggi kepada masyarakat. Kejati Lampung dinilai mampu menunjukkan kinerja yang baik dan konsisten dalam menjalankan tugas penegakan hukum di daerah, ungkap Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., Selasa (26/5/2026).
Menurut Ketua DPRD Provinsi Lampung, capaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan bagi Provinsi Lampung serta menjadi bukti bahwa sinergi dan komitmen dalam membangun institusi penegakan hukum yang profesional terus berjalan dengan baik.
“Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Kami berharap prestasi yang diraih Kejati Lampung dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan humanis,” ujar Ahmad Giri Akbar.
DPRD Provinsi Lampung juga berharap penghargaan tersebut dapat semakin memperkuat sinergitas antar lembaga di Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)
Dari Gereja untuk Kemanusiaan, GPIB Marturia Lampung Perkuat Ketangguhan Masyarakat
Raih WTP, Pemkot Bandar Lampung Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan
Bupati Egi: WTP ke-10 Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
