Lampung
Upaya Pemprov Lampung Menuai Hasil, Inflasi Dapat Terkendali
Alteripost.co, Bandarlampung-
Provinsi Lampung dinilai berhasil mencatat deflasi sebesar -1,47 persen secara bulanan (mtm). Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan deflasi terendah kedua di tingkat nasional.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan saat menyampaikan perkembangan inflasi daerah bulan Agustus 2025, pada Selasa (2/9/2025).
Dalam rapat koordinasi (Rakor) tersebut, Sekdaprov Marindo didampingi Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi Bani Ispriyanto dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Rinvayanti.
Di Rakor tersebut, dalam arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi nasional terus menunjukkan hasil positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Agustus berada di angka 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya sebesar 2,37 persen.
“Ini angka yang baik, bahkan terjadi deflasi 0,08 persen, terutama karena sektor pangan, makanan, dan minuman terkendali berkat operasi pasar murah dan langkah-langkah strategis lainnya,” kata Mendagri diawal rapat.
Berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung pada 1 September 2025, bahwa inflasi Lampung secara tahunan (year on year/yoy) tercatat hanya 1,05 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,31 persen.
Sementara secara kumulatif (year to date/ytd), Lampung juga membukukan deflasi sebesar -0,08 persen, berbanding terbalik dengan tren nasional yang masih mencatat inflasi 1,60 persen.
Sekdaprov menambahkan, angka inflasi Year to Date (YtD) ini memberikan gambaran mengenai inflasi akumulasi sejak 1 Januari 2025 hingga akhir bulan Agustus 2025, sehingga dapat menjadi indikator penting dalam memantau tren pergerakan harga sepanjang tahun berjalan.
Menurut Marindo, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari langkah strategis yang dijalankan Pemprov Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya menjaga kestabilan harga pangan, menjamin ketersediaan pasokan, serta memperlancar distribusi barang dinilai mampu menekan laju inflasi di daerah.
Adapun beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga sepanjang Agustus 2025 meliputi biaya pendidikan tingkat SMA dan SMP, tomat, cabai rawit, serta bawang putih.
Sementara itu, komoditas yang masih memberikan andil terhadap inflasi antara lain bawang merah, beras, parfum, susu cair kemasan, dan produk perawatan seperti shampo.
Marindo menambahkan, meskipun terdapat tekanan inflasi dari beberapa komoditas, seperti bawang merah, emas perhiasan, biaya pendidikan perguruan tinggi, beras, dan tomat, secara umum kondisi inflasi Lampung tetap terkendali.
Bahkan, kontribusi empat daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Bandar Lampung, Metro, Mesuji, dan Lampung Timur, menunjukkan pergerakan inflasi tahunan yang relatif rendah.
Marindo juga menegaskan bahwa Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. Pemprov Lampung akan terus memperkuat program-program strategis, seperti operasi pasar murah, gerakan tanam pangan cepat panen, serta memperluas distribusi pangan lintas wilayah.
”Kami optimistis dengan kerja sama yang solid, tren positif ini dapat terus dipertahankan demi menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkas Marindo. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat (3/7/2026).
Rapat tersebut membahas penyelesaian dokumen perencanaan sekaligus memastikan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, disepakati tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam prioritas program dan penganggaran seluruh perangkat daerah.
Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, seluruh indikator makro yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Selain itu, Marindo meminta agar setiap program dan subkegiatan yang disusun memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah, khususnya indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat juga membahas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem evaluasi berbasis aplikasi terus didorong guna meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Melalui pembahasan ini, Pemprov Lampung berharap penyusunan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 guna mendukung tercapainya target pembangunan Provinsi Lampung. (Rls)
Mengulas Kenaikan BI Rate ke 5,75, Apakah Sudah Efektif Dalam Menjaga Stabilitas Rupiah?
Wakil Bupati Hankam Hasan Pimpin Aksi Jumat Bersih di Perumahan Dinas 55 Menggala
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Muskab 1 Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Tuba
