Lampung
Gubernur Mirza Dampingi Wapres Tinjau Kelas Migran Vokasi di Bandar Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Usai menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Raya Al-Bakrie, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung dengan meninjau pelatihan vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Jumat (08/05/2026). Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan persaingan global.
SMKN 4 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah vokasi unggulan di Provinsi Lampung yang memiliki program Kelas Migran Vokasi. Program ini dapat diikuti siswa lintas jurusan, seperti farmasi, keperawatan, hingga desain komunikasi visual, dengan pembelajaran intensif bahasa Jepang sebagai bekal untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan di luar negeri, khususnya Jepang.
Pada kesempatan tersebut, Wapres mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan program vokasi yang membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkiprah di tingkat internasional.
“Terima kasih sekali Bapak Gubernur [Provinsi Lampung] untuk inisiatifnya. Memang kalau program baru berjalan, pasti ada minusnya. Tidak apa-apa, nanti kita berkolaborasi,” ujar Wapres.
Dalam dialog bersama siswa dan pihak sekolah, disampaikan bahwa saat ini sekolah masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar bahasa Jepang. Selain itu, layanan uji kompetensi bahasa Jepang juga belum tersedia di Provinsi Lampung sehingga siswa harus mengikuti ujian di luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan pemerintah akan berupaya mencarikan solusi untuk mendukung pengembangan program tersebut dan membantu para siswa meraih cita-cita mereka.
“Kita carikan solusinya. Biar adik-adik ini bisa menggapai cita-citanya. Yang penting kalian semangat semua,” tuturnya.
Mengakhiri kunjungannya, Wapres memberikan motivasi kepada para siswa agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga reputasi baik generasi muda Indonesia di luar negeri.
“Makanya kalian belajar yang benar, kita carikan gurunya,” pungkas Wapres.
Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Bustami Zainudin Anggota DPD RI, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala SMKN 4 Bandar Lampung Dewi Ningsih, serta Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
Dihadiri Bupati, TP-PKK Tuba Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah Pada Seluruh Kader
