Ekonomi dan Bisnis
Wakaf Sumur Produktif Jadi Sorotan dalam Pembukaan LaSEF 2026 di Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung resmi membuka kegiatan Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) 2026 di Lampung City Mall, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ekonomi Keuangan Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini menjadi upaya strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan LaSEF 2026 difokuskan untuk mempercepat pengembangan UMKM, memperluas halal lifestyle, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung.
Menurutnya, terdapat tiga program utama dalam LaSEF 2026. Pertama, perluasan implementasi Halal Value Chain melalui Halal Mart, pameran UMKM, serta pelatihan sertifikasi halal dan Juru Sembelih Halal (JULEHA). Kedua, optimalisasi pembiayaan syariah melalui business matching pembiayaan dan edukasi zakat serta wakaf produktif di era digital. Ketiga, penguatan literasi dan halal lifestyle melalui tabligh akbar, talkshow edukatif, hingga berbagai kompetisi seperti Halal Chef, Nasyid, Dakwah, Barista, dan Sharia Economic Battle.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menyampaikan apresiasi atas sinergi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung investasi di daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya program Wakaf Sumur Produktif yang diinisiasi Bank Indonesia Lampung bersama Dompet Dhuafa sebagai solusi konkret menghadapi tantangan El Nino Godzilla yang berdampak pada sektor pertanian.
“Satu sumur membawa ribuan keberkahan. Ini adalah wujud sedekah yang tidak berhenti mengalir, sekaligus solusi konkret menjaga produktivitas petani kita,” ujar Mulyadi.
Lebih lanjut, sektor ekonomi syariah dinilai memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi Lampung. Pada Triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai 5,58 persen secara tahunan (yoy). Dengan jumlah penduduk sekitar 9,4 juta jiwa yang mayoritas Muslim, Lampung dinilai memiliki peluang besar untuk mentransformasi ekonomi umat dari sektor konsumsi menuju kemandirian produksi.
Pemanfaatan lebih dari 1.000 pondok pesantren serta penguatan sektor riil, termasuk industri pengolahan daging dan rumah potong hewan (RPH), disebut menjadi peluang besar bagi Lampung untuk menembus pasar halal global.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan bahwa program-program dalam LaSEF 2026 sejalan dengan target prioritas daerah dalam RPJMD, mulai dari percepatan sertifikasi halal, peningkatan aset perbankan syariah terhadap PDRB, hingga penguatan Indeks Zakat Nasional (IZN).
Melalui kolaborasi tersebut, ekosistem ekonomi syariah di Lampung diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi mampu menjadi kekuatan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.(*)
Ekonomi dan Bisnis
OJK dan Pemprov Lampung Jajaki Penerbitan Obligasi Daerah Untuk Percepat Pembangunan
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar pertemuan strategis di Kantor OJK Provinsi Lampung, Rabu (3/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas peluang penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif, berkelanjutan, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan pembiayaan proyek-proyek strategis daerah tidak terkendala keterbatasan anggaran di masa mendatang.
Pertemuan yang dipimpin Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, M.T., menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi peluang serta persiapan yang diperlukan apabila Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan instrumen pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Instrumen obligasi maupun sukuk daerah dinilai dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam diskusi tersebut juga dibahas berbagai aspek penting, mulai dari kesiapan regulasi, kapasitas fiskal daerah, tata kelola, pemilihan proyek yang layak dibiayai, hingga kemampuan pembayaran kembali agar kesehatan fiskal daerah dan kepercayaan investor tetap terjaga.
Kebutuhan akan instrumen obligasi atau sukuk daerah dinilai semakin relevan seiring penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dan keterbatasan APBD di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi Lampung untuk menjadi pionir nasional dalam pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah. Selain menawarkan fleksibilitas pembayaran pokok saat jatuh tempo, obligasi dan sukuk daerah juga memungkinkan penentuan imbal hasil serta tenor yang sesuai kebutuhan, dilengkapi fitur buyback tanpa penalti dan fleksibilitas pendanaan bertahap untuk berbagai proyek.
Implementasi skema ini diharapkan dapat mendiversifikasi sumber pembiayaan pemerintah daerah, memperkuat tata kelola keuangan, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang investasi yang aman bagi masyarakat.
Ke depan, obligasi daerah maupun sukuk daerah berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur produktif, pengembangan ekonomi hijau, peningkatan konektivitas, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Selain membahas instrumen pembiayaan daerah, forum tersebut juga mendiskusikan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Karbon Provinsi Lampung serta pengembangan Program DesaKu Maju Lampung “Agrifuture”. Ketiga agenda tersebut dinilai saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan Lampung yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
Program DesaKu Maju menargetkan transformasi 2.446 desa di Provinsi Lampung menuju status maju dan mandiri. Program ini diawali melalui proyek percontohan di 30 desa yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
Melalui pengembangan subsektor peternakan sapi potong, program ini menerapkan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan mandiri, dan pupuk hayati, hingga penggemukan ternak, pencatatan digital melalui e-Livestock, hilirisasi produk daging, pengolahan limbah berbasis zero waste, serta integrasi pasar.
Dengan skema kemitraan tertutup (close loop) bersama pihak swasta untuk meminimalkan risiko perbankan, fase awal atau quick wins selama 12 bulan pertama ditargetkan mampu mencetak 300 peternak muda aktif, membentuk 30 klaster komunal, serta mendirikan tiga koperasi peternak.
Menanggapi peluang tersebut, Mulyadi Irsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera membentuk tim khusus guna menindaklanjuti rencana penerbitan obligasi dan sukuk daerah, sekaligus menyusun regulasi pendukung Program DesaKu Maju Agrifuture.
“Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan deep dive analysis agar instrumen ini mampu memberikan dampak yang seimbang dan nyata bagi sektor pemerintahan maupun swasta,” ujarnya.
OJK menilai Lampung memiliki potensi ekonomi yang kuat, ditopang sektor pertanian, perkebunan, logistik, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah.
Dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik, berbagai instrumen pembiayaan inovatif diyakini dapat menjadi katalis percepatan pembangunan daerah.
Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan langkah lanjutan, termasuk kajian kelayakan, pemetaan proyek prioritas, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan peta jalan yang komprehensif apabila Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk mengembangkan instrumen obligasi atau sukuk daerah.
Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bertujuan menghadirkan sumber pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung transformasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau dan berdaya saing.
“OJK ingin memastikan bahwa setiap instrumen pembiayaan yang dikembangkan bukan sekadar menambah sumber dana pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan membangun Lampung yang lebih maju serta berkelanjutan,” tegas Otto Fitriandy.(*)
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
RSUD Alimuddin Umar Terus Berbenah, Pemkab Lampung Barat Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat
Bupati Egi Raih Penghargaan Nasional, Bukti Pariwisata Lampung Selatan Kian Maju
