Lampung
Lampung Siap Permudah Investasi Properti, Kuota Bedah Rumah Ditambah Jadi 11 Ribu Unit
Alteripost Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung penuh investasi di sektor properti dan perumahan. Komitmen tersebut disampaikan dalam acara HUT ke-54 Realestat Indonesia yang digelar di Graha Wangsa, Kamis malam (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional REI. Ia menyebut momentum tersebut sejalan dengan capaian ekonomi Lampung yang tengah menunjukkan tren positif.
“Provinsi Lampung hari ini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir di Lampung,” ujar Mirza.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari program strategis pemerintah pusat yang fokus pada sektor pangan, energi, dan pemberdayaan masyarakat kecil. Dampaknya turut dirasakan sektor perumahan rakyat, di mana Lampung memperoleh kuota renovasi rumah sebanyak 10 ribu unit pada tahun ini.
Mirza yang juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha perumahan subsidi mengatakan memahami berbagai tantangan yang dihadapi pengembang. Karena itu, Pemprov Lampung siap memberikan kemudahan investasi bagi anggota REI yang ingin menanamkan modal di daerah tersebut.
“Ke depan Provinsi Lampung akan sangat mendukung investasi terutama dari teman-teman REI, akan memudahkan segala proses administrasi dan lain-lain,” tegasnya.
Acara gala dinner HUT REI ke-54 tersebut menjadi puncak rangkaian kegiatan yang sebelumnya diisi dengan aksi sosial tanam pohon, forum bisnis, hingga konvoi odong-odong keliling kota.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I-2026 mencapai 5,58 persen, tertinggi dalam satu dekade terakhir.
“Sejak 2015 di Provinsi Lampung ini belum pernah tumbuh 5,58 persen. Pertama kali dalam sepuluh tahun terakhir bahwa Lampung bisa menembus pertumbuhan yang relatif tinggi,” ujar Amalia.
Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kepemimpinan daerah yang mampu mengoptimalkan potensi pertanian dan hilirisasi industri hasil pertanian.
Secara nasional, Amalia menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada Triwulan I-2026. Sektor konstruksi dan perumahan dinilai menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terlebih dengan program pembangunan 3 juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengapresiasi capaian ekonomi Lampung dan mengumumkan tambahan kuota bantuan bedah rumah bagi masyarakat.
“Lampung pertumbuhannya nomor dua se-Sumatera. Karena itu saya tambahkan dari 9.500 jadi 11.000 bedah rumah buat Lampung,” kata Maruarar.
Penambahan 1.500 unit kuota tersebut diberikan karena kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung serta masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak.
Maruarar juga memaparkan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam sektor perumahan, termasuk rencana pembangunan 10 kota baru serta penerapan gratis biaya BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menekankan pentingnya regulasi yang berpihak pada negara, rakyat, dan dunia usaha sekaligus mengajak REI menjaga integritas sebagai pengembang yang bertanggung jawab terhadap konsumen. (Lena)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
Dihadiri Bupati, TP-PKK Tuba Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah Pada Seluruh Kader
