Lampung
Lampung Siap Permudah Investasi Properti, Kuota Bedah Rumah Ditambah Jadi 11 Ribu Unit
Alteripost Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung penuh investasi di sektor properti dan perumahan. Komitmen tersebut disampaikan dalam acara HUT ke-54 Realestat Indonesia yang digelar di Graha Wangsa, Kamis malam (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional REI. Ia menyebut momentum tersebut sejalan dengan capaian ekonomi Lampung yang tengah menunjukkan tren positif.
“Provinsi Lampung hari ini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir di Lampung,” ujar Mirza.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari program strategis pemerintah pusat yang fokus pada sektor pangan, energi, dan pemberdayaan masyarakat kecil. Dampaknya turut dirasakan sektor perumahan rakyat, di mana Lampung memperoleh kuota renovasi rumah sebanyak 10 ribu unit pada tahun ini.
Mirza yang juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha perumahan subsidi mengatakan memahami berbagai tantangan yang dihadapi pengembang. Karena itu, Pemprov Lampung siap memberikan kemudahan investasi bagi anggota REI yang ingin menanamkan modal di daerah tersebut.
“Ke depan Provinsi Lampung akan sangat mendukung investasi terutama dari teman-teman REI, akan memudahkan segala proses administrasi dan lain-lain,” tegasnya.
Acara gala dinner HUT REI ke-54 tersebut menjadi puncak rangkaian kegiatan yang sebelumnya diisi dengan aksi sosial tanam pohon, forum bisnis, hingga konvoi odong-odong keliling kota.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I-2026 mencapai 5,58 persen, tertinggi dalam satu dekade terakhir.
“Sejak 2015 di Provinsi Lampung ini belum pernah tumbuh 5,58 persen. Pertama kali dalam sepuluh tahun terakhir bahwa Lampung bisa menembus pertumbuhan yang relatif tinggi,” ujar Amalia.
Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kepemimpinan daerah yang mampu mengoptimalkan potensi pertanian dan hilirisasi industri hasil pertanian.
Secara nasional, Amalia menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada Triwulan I-2026. Sektor konstruksi dan perumahan dinilai menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terlebih dengan program pembangunan 3 juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengapresiasi capaian ekonomi Lampung dan mengumumkan tambahan kuota bantuan bedah rumah bagi masyarakat.
“Lampung pertumbuhannya nomor dua se-Sumatera. Karena itu saya tambahkan dari 9.500 jadi 11.000 bedah rumah buat Lampung,” kata Maruarar.
Penambahan 1.500 unit kuota tersebut diberikan karena kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung serta masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak.
Maruarar juga memaparkan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam sektor perumahan, termasuk rencana pembangunan 10 kota baru serta penerapan gratis biaya BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menekankan pentingnya regulasi yang berpihak pada negara, rakyat, dan dunia usaha sekaligus mengajak REI menjaga integritas sebagai pengembang yang bertanggung jawab terhadap konsumen. (Lena)
Lampung
Lampung Dapat Alokasi 10 Ribu Rumah Dari Pemerintah Pusat
Alteripost Lampung Selatan – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan Kementerian PKP RI, Kemendagri, BPS RI, BTN, BP Tapera, PNM, SMF, dan Pemerintah Provinsi Lampung di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa program pembangunan perumahan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujar Gubernur.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya melalui Program 3 Juta Rumah yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil untuk memiliki hunian layak.
Menurutnya, Provinsi Lampung sangat membutuhkan dukungan program perumahan karena angka kemiskinan masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas pertanian turut mendorong daya beli masyarakat dan kebutuhan rumah layak huni.
“Tahun lalu Lampung mendapat sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah. Namun kebutuhan masyarakat masih sangat besar. Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri menyampaikan komitmen untuk menyiapkan 10 ribu rumah bagi Lampung tahun ini. Ini tentu menjadi jawaban atas harapan masyarakat,” katanya.
Gubernur juga menilai kolaborasi lintas kementerian, lembaga, perbankan, asosiasi pengembang, hingga pelaku UMKM menjadi bukti nyata bahwa pembangunan perumahan membutuhkan kerja bersama dan sinergi yang kuat.
Ia berharap berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa sektor perumahan dan konstruksi menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Menurutnya, geliat pembangunan perumahan akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian, termasuk peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga.
Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Provinsi Lampung yang pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,58 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan kinerja pembangunan yang sangat baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor pertanian yang tumbuh signifikan hingga 12 persen, disusul industri kertas sebesar 9,88 persen dan industri furnitur sebesar 8,43 persen.
Selain itu, konsumsi rumah tangga masyarakat Lampung juga tetap terjaga dengan pertumbuhan mencapai 5,54 persen.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Lampung tahun 2025 mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dan didominasi generasi muda produktif.
Sebanyak 68,13 persen penduduk berada pada usia produktif sehingga Lampung masih berada dalam fase bonus demografi. Namun demikian, Amalia mengungkapkan masih terdapat sekitar 146.500 rumah tangga di Lampung yang belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 647 ribu rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.
“Program pembangunan dan renovasi rumah ini sangat penting untuk membantu mengurangi backlog perumahan di Lampung. Karena dari data statistik terlihat kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni masih sangat besar,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Vice President BTN Mihardina Jati menyampaikan bahwa hingga saat ini BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui program KPR mencapai Rp5,4 triliun dari sisi suplai maupun permintaan.
Khusus di wilayah Lampung dan sekitarnya, tercatat terdapat 2.042 peminatan calon debitur dengan total nilai mencapai Rp268,86 miliar.
Sementara itu anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Lampung melalui peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang meningkat hampir lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Ia berharap dukungan program perumahan bagi masyarakat pesisir dan pedesaan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati hunian yang layak.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi Lampung.(*)

