Connect with us

Lampung

Lampung Dapat Alokasi 10 Ribu Rumah Dari Pemerintah Pusat

Published

on

Alteripost Lampung Selatan – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan Kementerian PKP RI, Kemendagri, BPS RI, BTN, BP Tapera, PNM, SMF, dan Pemerintah Provinsi Lampung di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa program pembangunan perumahan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya melalui Program 3 Juta Rumah yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil untuk memiliki hunian layak.

Menurutnya, Provinsi Lampung sangat membutuhkan dukungan program perumahan karena angka kemiskinan masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas pertanian turut mendorong daya beli masyarakat dan kebutuhan rumah layak huni.

“Tahun lalu Lampung mendapat sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah. Namun kebutuhan masyarakat masih sangat besar. Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri menyampaikan komitmen untuk menyiapkan 10 ribu rumah bagi Lampung tahun ini. Ini tentu menjadi jawaban atas harapan masyarakat,” katanya.

Gubernur juga menilai kolaborasi lintas kementerian, lembaga, perbankan, asosiasi pengembang, hingga pelaku UMKM menjadi bukti nyata bahwa pembangunan perumahan membutuhkan kerja bersama dan sinergi yang kuat.

Ia berharap berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa sektor perumahan dan konstruksi menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Menurutnya, geliat pembangunan perumahan akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian, termasuk peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga.

Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Provinsi Lampung yang pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,58 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan kinerja pembangunan yang sangat baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor pertanian yang tumbuh signifikan hingga 12 persen, disusul industri kertas sebesar 9,88 persen dan industri furnitur sebesar 8,43 persen.

Selain itu, konsumsi rumah tangga masyarakat Lampung juga tetap terjaga dengan pertumbuhan mencapai 5,54 persen.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Lampung tahun 2025 mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dan didominasi generasi muda produktif.

Sebanyak 68,13 persen penduduk berada pada usia produktif sehingga Lampung masih berada dalam fase bonus demografi. Namun demikian, Amalia mengungkapkan masih terdapat sekitar 146.500 rumah tangga di Lampung yang belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 647 ribu rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.

“Program pembangunan dan renovasi rumah ini sangat penting untuk membantu mengurangi backlog perumahan di Lampung. Karena dari data statistik terlihat kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni masih sangat besar,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Vice President BTN Mihardina Jati menyampaikan bahwa hingga saat ini BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui program KPR mencapai Rp5,4 triliun dari sisi suplai maupun permintaan.

Khusus di wilayah Lampung dan sekitarnya, tercatat terdapat 2.042 peminatan calon debitur dengan total nilai mencapai Rp268,86 miliar.

Sementara itu anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Lampung melalui peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang meningkat hampir lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Ia berharap dukungan program perumahan bagi masyarakat pesisir dan pedesaan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati hunian yang layak.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi Lampung.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Pemprov Lampung Klaim Penanganan Kebakaran Terkendali dan Berhasil Cegah Api Masuk TN Way Kambas

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Lampung Timur-
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung penanganan kebakaran yang terjadi di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (23/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur bersama Kepala Balai TN Way Kambas, Bupati Lampung Timur, unsur TNI-Polri, BPBD, Forkopimda, serta jajaran terkait memantau kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman dan mitigasi terus dilakukan.

Kebakaran diketahui terjadi sejak Jumat (21/8). Satu titik api sebelumnya telah berhasil dipadamkan pada Sabtu (22/8) malam. Namun, pada Minggu kembali terpantau muncul titik api di area ladang alang-alang yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Gubernur Mirza mengatakan, saat ini seluruh unsur terkait bergerak bersama untuk memastikan titik api dapat segera dikendalikan dan tidak meluas menuju kawasan hutan TN Way Kambas.

“Alhamdulillah, tadi malam satu titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan di lapangan. Namun tadi siang muncul satu titik baru di area ladang alang-alang. Kita sedang melakukan mitigasi agar tidak terbawa ke hutan secara meluas,” ujar Gubernur Mirza.

Menurut Gubernur Mirza, kondisi titik api yang berada di area alang-alang dan dekat dengan sumber air membuat proses mitigasi relatif lebih mudah dilakukan. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan secara intensif untuk mengantisipasi kemungkinan api kembali meluas.

Gubernur Mirza mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam penanganan kebakaran, mulai dari TNI-Polri, BPBD, pemerintah daerah, pengelola TN Way Kambas hingga unsur terkait lainnya.

“Kita bersatu padu menanggulangi kebakaran ini. Yang paling penting sekarang adalah memastikan api tidak meluas dan kondisi segera terkendali,” katanya.

Di sisi lain, Gubernur Mirza memastikan kondisi satwa di TN Way Kambas juga terus dipantau. Sebelas kelompok gajah liar yang terpantau berada pada jarak terdekat sekitar 25 kilometer dari titik kebakaran, sementara gajah yang berada di Pusat Latihan Gajah (PLG) dalam kondisi aman dan tidak terdampak.

“Gajah-gajah yang ada di TNWK terus dimonitor. Untuk kelompok gajah liar, jarak terdekat sekitar 25 kilometer dari titik ini, sementara yang ada di PLG insyaallah aman dan tidak terdampak,” ujar Gubernur Mirza.

Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga terus mendorong langkah mitigasi jangka panjang melalui perlindungan kawasan, penataan kawasan, dan konservasi TN Way Kambas secara masif. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran yang terjadi setiap tahun.

Gubernur Mirza menegaskan, pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus melakukan pemantauan dan memastikan penanganan kebakaran berjalan hingga kondisi benar-benar aman.

“Kita terus melakukan mitigasi. Kita berdoa dan bekerja bersama agar kebakaran ini tidak meluas,” pungkasnya. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading