Lampung
Komitmen Pemprov Lampung Menuju Pengadaan Transparan dan Digital
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Proses Pengadaan E-Purchasing melalui platform Mbizmarket. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Biro PBJ Setdaprov Lampung, Puadi Jailani ini berlangsung di Gedung Pusiban, Kamis (11/9/2025).
Dalam sambutannya, Karo PBJ Puadi Jailani menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan regulasi dan teknologi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 50 ayat 5 disampaikan bahwa pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam Katalog elektronik.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI bekerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia telah mengembangkan Katalog Elektronik Versi 6 dan diimplementasikan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan telah diimplementasikannya Katalog Elektronik Versi 6 ini, kata Puadi Jailani, maka Katalog Elektronik Versi 5 secara keseluruhan telah dinonaktifkan.
Kemudian, LKPP juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor : 9390/D.2.3/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Pemberlakukan Toko Daring dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Surat Edaran tersebut disampaikan bahwa Toko Daring LKPP masih tetap beroperasi dan dapat dimanfaatkan sebagai media belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut, Puadi menyoroti potensi belanja pengadaan di Provinsi Lampung yang sangat besar. Berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2025, total potensi belanjanya mencapai Rp 2,548 triliun, dengan nilai yang dialokasikan untuk E-Purchasing sebesar Rp 1,207 triliun.
“Berdasarkan pemantauan dari AMEL LKPP, realisasi belanja Pemprov Lampung di Katalog Elektronik hingga saat ini mencapai Rp 478 miliar dan di Toko Daring sebesar Rp 6,02 miliar. Artinya, masih tersisa potensi belanja E-Purchasing senilai Rp 723 miliar yang harus kita optimalkan sepanjang 2025,” paparnya.
Menyikapi hal tersebut, Puadi Jailani memberikan dua arahan utama kepada seluruh peserta yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemprov Lampung.
Pertama, ia mendorong para PPK dan Pejabat Pengadaan untuk memanfaatkan Katalog Elektronik dan Toko Daring secara maksimal dalam setiap proses pengadaan.
Kedua, ia meminta agar para penyedia, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), didorong untuk segera memiliki akun INAPROC dan memasukkan produknya ke dalam Katalog Elektronik Versi 6 dan Toko Daring LKPP.
“Kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada marketplace nasional yang tergabung dalam tokodaring.lkpp.go.id untuk mensosialisasikan proses bisnisnya kepada seluruh Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Lampung,” tambahnya.
Puadi berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan momen Bimtek ini untuk menggali informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari narasumber, khususnya terkait mekanisme belanja melalui Toko Daring Mbizmarket. Di akhir sambutan, ia menyampaikan apresiasi kepada tim Mbizmarket atas penyelenggaraan kegiatan ini. (Rls)
Lampung
Gubernur Mirza Dampingi Wapres Tinjau Kelas Migran Vokasi di Bandar Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Usai menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Raya Al-Bakrie, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung dengan meninjau pelatihan vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Jumat (08/05/2026). Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan persaingan global.
SMKN 4 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah vokasi unggulan di Provinsi Lampung yang memiliki program Kelas Migran Vokasi. Program ini dapat diikuti siswa lintas jurusan, seperti farmasi, keperawatan, hingga desain komunikasi visual, dengan pembelajaran intensif bahasa Jepang sebagai bekal untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan di luar negeri, khususnya Jepang.
Pada kesempatan tersebut, Wapres mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan program vokasi yang membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkiprah di tingkat internasional.
“Terima kasih sekali Bapak Gubernur [Provinsi Lampung] untuk inisiatifnya. Memang kalau program baru berjalan, pasti ada minusnya. Tidak apa-apa, nanti kita berkolaborasi,” ujar Wapres.
Dalam dialog bersama siswa dan pihak sekolah, disampaikan bahwa saat ini sekolah masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar bahasa Jepang. Selain itu, layanan uji kompetensi bahasa Jepang juga belum tersedia di Provinsi Lampung sehingga siswa harus mengikuti ujian di luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan pemerintah akan berupaya mencarikan solusi untuk mendukung pengembangan program tersebut dan membantu para siswa meraih cita-cita mereka.
“Kita carikan solusinya. Biar adik-adik ini bisa menggapai cita-citanya. Yang penting kalian semangat semua,” tuturnya.
Mengakhiri kunjungannya, Wapres memberikan motivasi kepada para siswa agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga reputasi baik generasi muda Indonesia di luar negeri.
“Makanya kalian belajar yang benar, kita carikan gurunya,” pungkas Wapres.
Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Bustami Zainudin Anggota DPD RI, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala SMKN 4 Bandar Lampung Dewi Ningsih, serta Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar.(*)

