Lampung
UMKM Lampung Tampil di Lampung Begawi 2025, Etalase Kreativitas dan Ekonomi Daerah
Alteripost Bandar Lampung – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung secara resmi membuka Lampung Begawi 2025, sebuah perhelatan tahunan yang menjadi wadah sinergi budaya, kreativitas, dan penguatan ekonomi daerah.
Acara yang digelar pada 3–5 Oktober 2025 di Lampung City Mall ini menghadirkan lebih dari 70 UMKM unggulan, festival kuliner, pergelaran busana, festival musik, serta berbagai forum edukasi yang terbuka untuk umum dan gratis bagi smasyarakat.
Mengusung tema “Sinergi, Digitalisasi, dan Inklusivitas untuk Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan”, Lampung Begawi tahun ini hadir sebagai bentuk kolaborasi berbagai pihak sekaligus etalase pencapaian UMKM Lampung.
Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan efesiensi pembayaran digital melalui QRIS, dan perluasan pasar produk lokal untuk memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam sambutannya pada Opening Ceremony Lampung Begawi 2025 (3/10) menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pameran produk dan hiburan, tetapi juga fasilitasi konkret seperti business matching ekspor dan pembiayaan.
Ia menambahkan, “Lampung Begawi merupakan wujud nyata peran Bank Indonesia di tengah masyarakat.
Tidak hanya sebatas menjaga stabilitas moneter, kami juga hadir secara langsung dalam mendukung sektor riil melalui upaya penguatan UMKM dan perluasan digitalisasi sitem pembayaran,” ungkapnya.
Gubernur Lampung, yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi, Rinvayanti dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa perekonomian Lampung terus menunjukkan penguatan.
Sepanjang semester I 2025, ekonomi lampung mampu tumbuh 5,27 persen (ctc). Menurutnya,capaian ini memberi optimisme, namun yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“UMKM memegang peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh sekaligus merata.
Karena itu, Lampung Begawi menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing produk lokal dan melahirkan lebih banyak UMKM champion yang siap bersaing di pasar global,” ujarnya.
Seluruh masyarakat Lampung dan sekitarnya diajak hadir dan meramaikan Lampung Begawi 2025, serta ikut mendukung semangat Bangga Buatan Lampung sebagai bagian dari kontribusi nyata menuju Lampung maju untuk Indonesia Emas. (*)
Lampung
Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah
Alteripost.co, Bandarlampung-
Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sisa dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah.
Dana tersebut salah satunya akan diarahkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan serta mencicil DBH yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota.
Kepastian itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah.
Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.
Dari total dukungan fiskal tersebut, sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar DBH. Sementara lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).
Marindo menyebutkan bahwa mengatakan Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah.
Namun, kata Marindo, Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan DAU karena berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung masuk dalam bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, tambahan DBH tersebut akan digunakan secara hati-hati dengan memprioritaskan kewajiban yang harus segera diselesaikan.
“Rencananya kami akan memastikan untuk memprioritaskan kewajiban-kewajiban kami, dalam hal ini kewajiban kepada BPJS dan DBH kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Marindo menyebut pembayaran DBH kepada kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap tambahan dana tersebut membuat proses penyelesaian kewajiban bisa berjalan lebih cepat.
“Kami akan memprioritaskan pembayaran DBH kepada kabupaten/kota sehingga kami bisa mulai mencicil pembayaran utang tersebut,” katanya.
Terkait besaran DBH yang diterima Lampung, Marindo belum menyebut angka pasti. Menurutnya, DBH memiliki sejumlah komponen sehingga nilai keseluruhannya masih perlu dihitung. Informasi lebih rinci akan dikonfirmasi melalui BPKAD Lampung.
Di sisi lain, ada 6 hingga 7 kabupaten/kota di Lampung, juga mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.
“Insyaallah, ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan bagi ASN, PNS, maupun PPPK,” ujar Marindo.
Dengan adanya tambahan DBH dari pusat, Pemprov Lampung berharap ruang fiskal daerah semakin longgar sehingga kewajiban kepada BPJS maupun kabupaten/kota dapat diselesaikan secara bertahap dan lebih cepat.(*)
Kadisdikbud Lampung Pantik Semangat Inovasi Untuk Ribuan Mahasiswa Baru FKIP Unila
Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah
Kemendagri Apresiasi Lampung Selatan atas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan
