Lampung
UMKM Lampung Tampil di Lampung Begawi 2025, Etalase Kreativitas dan Ekonomi Daerah
Alteripost Bandar Lampung – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung secara resmi membuka Lampung Begawi 2025, sebuah perhelatan tahunan yang menjadi wadah sinergi budaya, kreativitas, dan penguatan ekonomi daerah.
Acara yang digelar pada 3–5 Oktober 2025 di Lampung City Mall ini menghadirkan lebih dari 70 UMKM unggulan, festival kuliner, pergelaran busana, festival musik, serta berbagai forum edukasi yang terbuka untuk umum dan gratis bagi smasyarakat.
Mengusung tema “Sinergi, Digitalisasi, dan Inklusivitas untuk Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan”, Lampung Begawi tahun ini hadir sebagai bentuk kolaborasi berbagai pihak sekaligus etalase pencapaian UMKM Lampung.
Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan efesiensi pembayaran digital melalui QRIS, dan perluasan pasar produk lokal untuk memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam sambutannya pada Opening Ceremony Lampung Begawi 2025 (3/10) menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pameran produk dan hiburan, tetapi juga fasilitasi konkret seperti business matching ekspor dan pembiayaan.
Ia menambahkan, “Lampung Begawi merupakan wujud nyata peran Bank Indonesia di tengah masyarakat.
Tidak hanya sebatas menjaga stabilitas moneter, kami juga hadir secara langsung dalam mendukung sektor riil melalui upaya penguatan UMKM dan perluasan digitalisasi sitem pembayaran,” ungkapnya.
Gubernur Lampung, yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi, Rinvayanti dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa perekonomian Lampung terus menunjukkan penguatan.
Sepanjang semester I 2025, ekonomi lampung mampu tumbuh 5,27 persen (ctc). Menurutnya,capaian ini memberi optimisme, namun yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“UMKM memegang peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh sekaligus merata.
Karena itu, Lampung Begawi menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing produk lokal dan melahirkan lebih banyak UMKM champion yang siap bersaing di pasar global,” ujarnya.
Seluruh masyarakat Lampung dan sekitarnya diajak hadir dan meramaikan Lampung Begawi 2025, serta ikut mendukung semangat Bangga Buatan Lampung sebagai bagian dari kontribusi nyata menuju Lampung maju untuk Indonesia Emas. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan prioritas utama guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026)
Rapat ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
Pada forum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Daerah : Tercatat realisasi sebesar Rp. 6,713 Triliun atau 86,70% dari total target anggaran sebesar Rp. 7,743 Triliun.
Belanja dan Transfer Daerah : Terealisasi sebesar Rp. 6,685 Triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 7,813 Triliun.
Penerimaan Pembiayaan : Terealisasi sebesar Rp. 69,897 Miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2024.
Selisih dari hasil pembandingan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan neto ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 98,278 Miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.
“Dan angka-angka tersebut, Bapak Ibu sekalian, menjadi pijakan kita bersama tentunya untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung” tegas Wakil Gubernur.
Langkah akuntabilitas ini juga diperkuat dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Provinsi Lampung pada tanggal 12 Juni 2026 yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Berkat usaha dan kesungguhan kita bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, ditegaskan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah. Melalui pencapaian ini, Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum strategis untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
“Semoga semangat dan kegigihan seluruh pihak terus terjalin untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Karena kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen,” ujar Wakil Gubernur menutup laporannya.
Rapat Paripurna diakhiri dengan prosesi penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif. Adapun tahapan berikutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026.(*)
Pemprov Lampung Serahkan Raperda APBD 2025, DPRD Siap Lanjutkan Pembahasan
Wali Kota Bandarlampung Dukung Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027
Lampung Siapkan Restorasi Hutan 35 Ribu Hektare, Libatkan 18 Ribu Petani Lewat Program Perhutanan Sosial
