Lampung
Tahun 2027, Lampung Jadi Tuan Rumah Pornas Korpri XVIII
Alteripost.co, Palembang-
Provinsi Lampung resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVIII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2027. Penetapan tersebut diumumkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saat pembukaan Pornas Korpri XVII 2025 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Minggu (5/10/2025) malam.
“Provinsi Lampung telah mengajukan diri sebagai penyelenggara Pornas Korpri 2027. Karena itu, kita tetapkan Lampung sebagai tuan rumah,” ucap Zudan dalam sambutannya.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang hadir mewakili Gubernur Lampung, menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya Lampung sudah mempersiapkan diri sejak awal dan mengajukan kesediaan menjadi tuan rumah dan telah disetujui oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
“Seperti kita dengar bersama, Ketua Umum Korpri Nasional telah mendeklarasikan bahwa Lampung menjadi tuan rumah Pornas Korpri ke-18 pada 2027. Ini sudah menjadi kepastian, dan saat penutupan nanti kita akan menerima pataka sebagai simbol tuan rumah,” ucap Sekdaprov Marindo.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung segera memulai persiapan dengan mempelajari keberhasilan Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pornas XVII. “Kami ingin Lampung tampil lebih baik. Kami optimistis karena Lampung memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk menyukseskan ajang ini,” ujar Sekdaprov Marindo.
Penunjukan Lampung sebagai tuan rumah Pornas disambut dengan antusias, mengingat ajang olahraga bagi aparatur sipil negara (ASN) ini menjadi salah satu pesta olahraga terbesar di Indonesia. Ajang Pornas XVII Korpri di Sumatera Selatan tahun ini mencatat sejarah dengan jumlah kontingen terbanyak sepanjang penyelenggaraannya.
Menurut Zudan, sebanyak 102 kontingen berpartisipasi dalam Pornas XVII Korpri 2025, yang terdiri dari 38 provinsi serta 64 kementerian dan lembaga. Total ada 9.305 atlet, 504 pelatih, dan 1.754 ofisial yang memeriahkan pesta olahraga ASN tersebut.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, saat membuka ajang itu secara resmi, mengapresiasi kesiapan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga semangat sportivitas di antara peserta.
“Kemenangan memang penting, tetapi persaudaraan adalah tujuan utama,” ucap Purwadi dalam sambutannya.
Pembukaan Pornas XVII Korpri berlangsung meriah dengan pagelaran seni bertajuk “The Glory of Nusantara” yang melibatkan 200 penari. Setelah itu, defile kontingen dari berbagai kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota menambah semarak acara.
Kemeriahan malam pembukaan ditutup dengan penyalaan obor oleh dua atlet kebanggaan Sumatera Selatan, Catherin Kalalo dan Jauhari Johan, disusul pesta kembang api yang menghiasi langit Jakabaring Sport City. Panggung hiburan juga dimeriahkan penampilan Silet Open Up dan grup musik Armada.
Ajang Pornas XVII Korpri 2025 berlangsung hingga 11 Oktober 2025 dengan mempertandingkan berbagai cabang olahraga bagi ASN seluruh Indonesia.
Dengan ditetapkannya Lampung sebagai tuan rumah Pornas Korpri XVIII pada 2027, diharapkan ajang ini dapat menggelorakan dunia olehraga di Provinsi Lampung, serta memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Momentum tersebut juga diyakini menjadi ajang promosi bagi Lampung sebagai destinasi sport tourism di Sumatera. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
