Lampung
Pemprov Lampung Langsungkan Rapat Finalisasi LEIF 2025
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat finalisasi persiapan pelaksanaan Lampung Economic Investment Forum (LEIF) 2025 di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Kamis (23/10/2025).
Rapat tersebut membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan, mulai dari susunan acara, kesiapan lokasi, hingga strategi publikasi dan promosi LEIF 2025. Hadir dalam rapat antara lain perwakilan Forum Investasi Lampung (Foila), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto beserta jajaran, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Forum investasi berskala internasional yang digelar atas kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Bank Indonesia ini akan berlangsung pada 4 November 2025 di Jakarta, dengan menghadirkan sekitar 130 calon investor asing dari 46 negara, serta sejumlah asosiasi pengusaha nasional sebagai calon investor potensial.
Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar LEIF 2025 dapat berjalan sukses dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan investasi di Lampung. Ia menyampaikan pesan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bahwa forum ini bukan hanya ajang promosi proyek strategis, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan potensi, sumber daya, dan kearifan lokal Lampung kepada calon investor.
“Pesan Bapak Gubernur, acara ini harus mampu menggambarkan iklim investasi di Lampung — mulai dari potensi sumber daya, kearifan lokal, hingga kondusifitas situasi politik dan sosial,” ujar Sekdaprov Marindo.
Beberapa proyek strategis yang akan ditampilkan dalam LEIF 2025 antara lain Bakauheni Harbour City, Bandar Lampung Agripark Kemiling, PLTS Bendungan Way Jepara, dan Kawasan Kota Baru Provinsi Lampung, serta sejumlah proyek dan aset daerah potensial lainnya.
Sekdaprov Marindo menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menghadirkan pembangunan melalui peningkatan investasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Lampung bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan publikasi agar pelaksanaan LEIF 2025 berjalan lancar serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Red)
Lampung
BPBD Lampung Bakal Kirim Relawan ke NTT, Warga Pesisir Diimbau Waspadai Ancaman Bencana
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)

