Lampung
Pemprov Lampung Terima Kunjungan PII, Bahas Penerapan Indeks Keinsinyuran
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menerima kunjungan kerja Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (10/12/2025).
Pertemuan ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Kepala OPD terkait, serta Ketua Umum PII Wilayah Lampung.
Dalam pertemuan itu dibahas penguatan peran PII sebagai lembaga sertifikasi insinyur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, serta upaya bersama memastikan praktik keinsinyuran yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah.
Wakil Ketua Umum PII Agus Taufik Mulyono menyampaikan bahwa UU Keinsinyuran memberikan mandat kepada PII sebagai lembaga sertifikasi insinyur yang berperan memastikan kompetensi dan profesionalisme insinyur dalam mengawal pembangunan pemerintah pusat maupun daerah.
Ia menjelaskan bahwa PII terus mendorong penguatan profesi insinyur agar mampu bekerja secara berkelanjutan, berkualitas, dan optimal, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, para insinyur di daerah diharapkan dapat berkontribusi lebih maksimal dalam setiap proses pembangunan.
Agus juga menegaskan pentingnya penegakan kode etik keinsinyuran, pengaturan praktik keinsinyuran, serta pemeliharaan nilai-nilai profesi yang menjunjung integritas, profesionalisme, dan aspek humanistik. Menurutnya, insinyur yang mematuhi prinsip tersebut tidak akan terlibat dalam malapraktik, sementara pelanggaran etika dapat menimbulkan dampak serius secara hukum, sosial, ekonomi, maupun lingkungan, sekaligus mencederai martabat profesi.
Sebagai instrumen penguatan tata kelola profesi, PII telah menyusun Indeks Keinsinyuran, yaitu indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pembinaan serta penerapan praktik keinsinyuran pada pembangunan. Hasil penilaian ini akan disampaikan Ketua PII kepada Kementerian PANRB dan asosiasi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi.
PII berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dapat memberikan dukungan penuh terhadap implementasi indeks tersebut guna meningkatkan kualitas pembangunan.
Menanggapi hal itu, Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi dan komitmen Pemprov Lampung. Ia menegaskan pentingnya sosialisasi keinsinyuran kepada masyarakat maupun jajaran pemerintahan agar profesi insinyur semakin nyata kontribusinya.
Menurutnya, profesi insinyur memiliki peran fundamental dalam pembangunan daerah, mulai dari perencanaan infrastruktur, tata ruang, energi, dan lingkungan hingga sistem teknologi pemerintahan.
“Saya ingin memastikan profesi insinyur benar-benar hadir dan nyata di tengah-tengah masyarakat. Manfaatnya harus terlihat, dirasakan, dan sesuai kebutuhan pembangunan Lampung,” ujar Sekdaprov Marindo.
Sekdaprov juga menyoroti pentingnya integritas dalam praktik keinsinyuran yang menurutnya masih menjadi tantangan di lapangan. Ia menambahkan bahwa nilai profesionalisme, integritas, dan humanistik yang ditekankan PII sejalan dengan kebutuhan pembangunan Lampung.
Sekdaprov Marindo menyambut baik penerapan Indeks Keinsinyuran sebagai alat evaluasi menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan. Ia menegaskan bahwa indeks tersebut penting untuk mengukur sekaligus meningkatkan efektivitas dan kualitas pembangunan daerah.
Ia juga menekankan komitmen penuh Pemprov Lampung dalam mendukung penerapan Indeks Keinsinyuran dan mendorong capaian nilai terbaik melalui peningkatan kualitas praktik keinsinyuran di daerah. (Red)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, Kamis (30/4/2026).
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor Kep-068/1/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028.
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan ASN.
Menurutnya, keberadaan KORPRI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang mempererat persatuan lintas perangkat daerah.
“KORPRI adalah rumah besar ASN. Di dalamnya tidak ada sekat jabatan maupun latar belakang, yang ada adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, baik bagi anggota maupun masyarakat. Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan.
Marindo mengungkapkan bahwa KORPRI Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI Tahun 2027. Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat sinergi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyoroti keberhasilan KORPRI dalam menggalang kegiatan kemanusiaan yang berhasil menghimpun bantuan hingga 2 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa KORPRI mampu hadir dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Kita ingin KORPRI tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Way Kanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pengurus yang baru dikukuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi motor penggerak perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa KORPRI harus mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota KORPRI untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan KORPRI dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Susunan kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis KORPRI sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan anggota dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KORPRI sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Rls)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
