Lampung
Sekdaprov Marindo Tekankan Kesiapsiagaan Kolektif Hadapi Bencana Alam
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat langkah preventif dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi megathrust dan tsunami. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan jajaran TNI, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait.
Hal tersebut dikemukakan dalam audiensi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan tim pakar dari Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila), di Ruang Kerja Sekdaprov, Senin (5/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Marindo engatakan bahwa bencana alam adalah risiko nyata yang memerlukan mitigasi terukur dan terencana. Menurutnya, kesiapsiagaan kolektif menjadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Lampung.
“Mitigasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi melalui inovasi teknologinya, TNI/Polri dari sisi kesiapsiagaan personel, hingga peran aktif dunia usaha dan masyarakat,” ujar Sekdaprov Marindo.
Dalam pertemuan tersebut, tim Fakultas Teknik Unila memperkenalkan inovasi Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS). Teknologi yang berbasis pada Perangkat Ukur Murah Muka Air Laut (PUMMA) ini dirancang khusus untuk memantau anomali muka air laut secara real-time.
Dekan Fakultas Teknik Unila, Ahmad Herison, menjelaskan bahwa pengembangan sistem ini murni didasari pada misi kemanusiaan. Inovasi ini menawarkan efisiensi biaya dan kemudahan perawatan dibandingkan sistem impor, namun tetap memiliki akurasi tinggi karena terintegrasi langsung dengan data BMKG.
“Sistem ini kami arahkan untuk ditempatkan di titik strategis seperti pesisir dan pelabuhan. Tujuannya agar peringatan dini bisa sampai ke masyarakat lebih cepat dan akurat,” jelas Ahmad.
Senada dengan hal itu, Ginta Wiryasenjaya selaku inisiator penguatan mitigasi di Lampung, menambahkan bahwa teknologi ini mengombinasikan sensor darat dan laut (buoy).
Ia menekankan pentingnya menyikapi informasi potensi bencana dengan kesiapan teknis, bukan kepanikan.
Selain kesiapan alat, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian pada aspek literasi bencana. Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal, menyebutkan bahwa efektivitas alat peringatan dini sangat bergantung pada kepedulian masyarakat di sekitar lokasi pemasangan.
“Kita ingin membangun ekosistem kesiapsiagaan. Jadi, masyarakat tidak hanya tahu ada alatnya, tapi juga paham apa yang harus dilakukan saat sirine berbunyi,” kata Rudy.
Kedepan, Pemprov Lampung berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi lanjutan guna mengimplementasikan teknologi U-TEWS ini ke dalam kanal-kanal informasi publik, termasuk melalui rumah ibadah dan perangkat komunikasi desa di wilayah rawan bencana.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan Provinsi Lampung memiliki ketahanan bencana yang lebih solid demi menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh warga. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat pengembangan sejumlah kawasan industri strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing daerah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan Kawasan Industri Katibung yang diproyeksikan mendukung penguatan industri hilir dan kemandirian energi nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kawasan Industri bertempat di Ruang Pepadun Kantor Gubernur, Jumat (16/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan industri membutuhkan sinergi seluruh pihak yang tergabung dalam tim percepatan, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia meminta seluruh anggota tim mengawal proses pengembangan secara terpadu, mulai dari pemenuhan persyaratan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga penjajakan kerja sama dengan calon investor.
“Pada saatnya nanti, ini tidak bisa berjalan secara parsial. Kita harus bersama-sama mengawal proses ini sesuai dengan tugas masing-masing dan terus melaporkan perkembangannya kepada Pak Gubernur,” ujar Marindo.
Marindo juga mendorong agar peluang pengembangan kawasan industri dipromosikan melalui Lampung Forum Investment (FOILA), yang diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pemilik potensi investasi dan calon investor.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap dapat menarik minat investor yang bersedia menjadi anchor investor atau investor utama untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Persiapan promosi, termasuk penyediaan materi informasi dan publikasi, akan dilakukan menjelang pelaksanaan FOILA mendatang.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melengkapi upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor jasa, termasuk pariwisata.
Menurutnya, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat struktur ekonomi Lampung yang lebih produktif.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi menyampaikan perkembangan sejumlah rencana pengembangan kawasan industri, termasuk kawasan industri Mayapada dan PISEL, yang ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama/ groundbreaking pada Desember 2026.
Ia juga menyoroti pengembangan Kawasan Industri Katibung yang telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Lampung dan PT Minamas. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu penggerak pengembangan industri hilir sekaligus mendukung agenda kemandirian energi nasional.
Mulyadi menjelaskan bahwa penyelesaian studi kelayakan feasibility study/FS menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan rencana pengembangan kawasan tersebut. Kajian itu diharapkan mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Kita berharap finalisasi feasibility study ini bisa diselesaikan sebelum Desember, sehingga menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk melaporkan kesiapan daerah dalam mendukung cita-cita kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Dalam rencana pengembangannya, Kawasan Industri Katibung diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan minyak mentah refinery, industri hilir oleokimia, serta industri kimia lainnya. Kawasan ini juga direncanakan memiliki terminal khusus guna mendukung kegiatan logistik dan distribusi.
Pengembangan Katibung juga ditempatkan dalam konteks kebutuhan energi nasional dan dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan serta distribusi bahan bakar. Karena itu, kajian pengembangan kawasan diharapkan dapat memperkuat kesiapan Lampung dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pengembangan industri hilir.
Selain pengembangan kawasan industri, rapat tersebut membahas perkembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) dan rencana pengembangan tahap berikutnya. Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengembangan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha, Pemprov Lampung mendorong agar setiap tahapan pengembangan kawasan industri dapat berjalan terarah, mulai dari penyelesaian kajian, kesiapan lahan dan infrastruktur, hingga promosi kepada calon investor.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah yang berkontribusi dalam penguatan industri dan ketahanan energi nasional. (Red)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
