DPRD
Hadiri Kegiatan TPID, Ketua DPRD Lampung Optimis Inflasi Tetap Terkendali Jelang Bulan Suci Ramadan
Alteripost Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, S.E., MBA, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dalam rangka persiapan menghadapi Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).
HLM TPID tersebut dipimpin oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi menjelang hari besar keagamaan.
Dalam agenda rapat, Gubernur Lampung menyampaikan arahan terkait pengendalian inflasi daerah menjelang Ramadan dan Idulfitri, yang dilanjutkan dengan pemaparan kesiapan lintas sektor. Sejumlah laporan disampaikan, antara lain terkait ketersediaan dan harga bahan pangan pokok strategis, evaluasi dan prospek inflasi terkini di Provinsi Lampung, kesiapan sarana dan moda transportasi darat, laut, dan udara, serta ketersediaan bahan bakar minyak dan gas elpiji.
Selain itu, HLM TPID juga membahas kesiapan Perum Bulog dalam menjaga pasokan pangan serta langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga bagi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, unsur TNI–Polri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, serta perwakilan instansi vertikal, BUMN, dan BUMD di Provinsi Lampung, termasuk para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili.
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan bahwa pihaknya optimis inflasi bakal terkendali menjelang Bulan Suci Ramadan 2026 ini.
“Tentunya saya sangat optimis inflasi bakal terkendali selama berlangsungnya Bulan Suci Ramadan ini. Hal ini berdasarkan faktor-faktor pendukung dan dengan instrumen yang ada,” ucap Giri.
Melalui pelaksanaan High Level Meeting TPID ini, Pemprov Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi daerah, guna menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
Jelang Sertijab Kapolda, Brigjen Yustan Alpiani Tiba di Lampung
