DPRD
Ketua DPRD Lampung Apresiasi Sinergi Forkopimda Terkait Pengamanan Malam Takbiran
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., mengikuti kegiatan pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah yang dilaksanakan oleh Polda Lampung dalam rangka Operasi Ketupat Krakatau 2026, Jumat (20/3/2026).
Kegiatan ini juga diikuti oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.H., serta jajaran Forkopimda lainnya sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
Kegiatan yang dipusatkan di Polresta Bandar Lampung tersebut diawali dengan zoom meeting bersama Mabes Polri, kemudian dilanjutkan dengan pemantauan langsung ke sejumlah titik strategis di wilayah Kota Bandar Lampung.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung bersama unsur Forkopimda merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengamanan yang dilakukan aparat, guna memastikan perayaan malam takbiran berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Pemantauan dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya Masjid Agung Al- Furqan Bandar Lampung dan Masjid Raya Al Bakri Lampung. Dari hasil pemantauan, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Lampung terpantau aman dan terkendali.
Dalam kesempatan tersebut, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A. menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan dedikasi aparat keamanan dalam mengawal jalannya malam takbiran.
“Kami mewakili masyarakat Provinsi Lampung mengucapkan apresiasi setinggi- tingginya kepada Kapolda Lampung beserta seluruh jajaran, serta unsur pengamanan di lapangan atas dedikasi dalam pelaksanaan operasi cipta kondisi dan Operasi Ketupat Krakatau 2026.
Semoga seluruh personel senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas serta amanah demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Fitri.
DPRD Provinsi Lampung, lanjutnya, akan terus mendukung langkah-langkah strategis dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, termasuk dalam pengamanan hari besar keagamaan.
Kegiatan pemantauan berlangsung hingga malam hari dan berjalan dengan lancar, dengan situasi kamtibmas yang tetap kondusif di seluruh wilayah yang dipantau. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
Jelang Sertijab Kapolda, Brigjen Yustan Alpiani Tiba di Lampung
