Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi Multisektoral Dalam Wujudkan Reformasi Agraria
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat komitmen dalam menata akses kepemilikan tanah melalui implementasi skema hak berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.
Kebijakan ini difokuskan sebagai instrumen pengendalian untuk menekan ketimpangan penguasaan lahan sekaligus menjamin kebermanfaatan tanah yang lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Selasa (09/06/2026).
Sekdaprov menjelaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar penataan aset tanah semata, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan pemerataan akses sumber ekonomi. Menurutnya, penerapan skema hak berjangka waktu di atas HPL Badan Bank Tanah merupakan terobosan untuk memastikan tanah yang didistribusikan tetap dimanfaatkan sesuai peruntukan, sehingga risiko penyalahgunaan atau alih fungsi lahan oleh pihak tertentu dapat dimitigasi.
“Kehadiran Badan Bank Tanah diharapkan menjadi instrumen strategis dalam penyediaan tanah. Dengan skema pemberian hak berjangka waktu, kita dapat memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara lebih terpola, terarah, dan terjaga dari praktik penguasaan oleh segelintir pihak saja,” ujar Sekdaprov
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, menyoroti pentingnya pengendalian melalui skema hak berjangka waktu. Ia menyebutkan bahwa data menunjukkan perlunya perbaikan distribusi tanah agar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
“Pemberian hak berjangka waktu berfungsi sebagai alat kendali negara. Tujuannya adalah memastikan bahwa tanah yang diberikan benar-benar memberikan manfaat nyata, sehingga penerima hak tidak tergiur untuk mengalihkan lahan tersebut demi keuntungan jangka pendek,” jelas Embun Sari.
Rakor tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Lampung. Poin-poin utama kesepakatan tersebut meliputi :
1. Komitmen aktif seluruh anggota GTRA dalam pendataan potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria.
3. Perumusan rencana program terintegrasi yang akan diimplementasikan dalam rencana kerja daerah, khususnya pada lokasi akses reforma agraria.
Menutup arahannya, Sekdaprov mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, instansi vertikal, akademisi, hingga masyarakat untuk terus memperkuat komitmen bersama.
“Reforma agraria memerlukan kolaborasi multisektoral. Dengan kerja sama yang solid, kita yakin tujuan negara untuk menciptakan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung dapat terwujud,” tutupnya. (Rls)
Lampung
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
Alteripost.co, Lampung Tengah-
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah (Lamteng) I Komang Koheri mendukung penuh dua kegiatan akbar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung: Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027.
Tak hanya itu, dia juga menyatakan mendukung Kick-off HPN dan Porwanas yang akan diselenggarakan pada 29 November 2026.
Hal itu dia sampaikan saat menerima audiensi Pengurus PWI Lampung, di ruang kerjanya, Kamis (15/10/2026).
“Sebagai mitra, sudah saatnya kita berkolaborasi dan saling mendukung. Apalagi ini event besar dan membawa nama baik Lampung,” katanya.
Dia berharap, pemerintah kabupaten/kota juga mendapat manfaat dari kegiatan besar tersebut. Terutama Lamteng, jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat Kota Bandarlampung.
“Kalau misalnya hotel di Bandarlampung penuh, hotel di Lamteng juga saya anggap layak dan bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Sementara Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menyampaikan kunjungan kerja tersebut merupakan agenda yang telah dipersiapkan sejak jauh hari. Bagian dari rangkaian komunikasi PWI Lampung dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, hanya tersisa Kota Metro dan Kabupaten Tulangbawang Barat,” jelasnya.
Dia berharap, seluruh pemerintah daerah bisa mendapatkan manfaat dari agenda tersebut. Terutama dalam mempromosikan kearifan lokal dan budaya masing- masing.
“Semoga Lamteng dapat memberikan dukungan sekaligus mendapat manfaat,” ujar Wirahadikusumah.
Ia menjelaskan, rangkaian persiapan menuju dua agenda nasional tersebut akan diawali dengan kegiatan kick-off yang dijadwalkan pada 29 November 2026 melalui agenda PWI Running.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar Lampung dapat menyambut para wartawan dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia dengan baik.
“Diperkirakan sekitar 5.000 wartawan dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Provinsi Lampung, bersama sejumlah pejabat negara. Karena itu, kami berharap seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, dapat mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan ini,” katanya.
Wirahadikusumah menambahkan, HPN dan Porwanas 2027 tidak hanya menghadirkan pertandingan olahraga wartawan, tetapi juga berbagai kegiatan seminar dan agenda lainnya yang berpotensi mendorong promosi daerah serta menggerakkan perekonomian masyarakat. (*)
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
Jelang Sertijab Kapolda, Brigjen Yustan Alpiani Tiba di Lampung
