Connect with us

Lampung

Wagub Jihan Dorong Rumah Sakit Lampung Tingkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Lampung untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Pelantikan Pengurus PERSI dan Majelis Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Mapersi) Wilayah Lampung Periode 2026–2030, di Ballroom Hotel Santika, Bandar Lampung, Jumat (30/10/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan periode 2026–2030 dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian demi kemajuan rumah sakit di Lampung.

Wagub Jihan menjelaskan pembangunan sektor kesehatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, pengelola rumah sakit, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Tidak ada yang bisa berjalan sukses jika dilakukan secara parsial. Semuanya harus bergerak bersama dan berada pada satu garis tujuan untuk mewujudkan perubahan yang kita cita-citakan,” ujarnya.

Wagub Jihan mencontohkan penanganan tuberkulosis (TBC) yang saat ini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, keberhasilan penanganan penyakit tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan tenaga medis dalam memberikan pengobatan, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dipaparkan, capaian pada aspek pengobatan dan penyembuhan pasien TBC telah menunjukkan hasil yang baik. Namun, upaya penanganan di sektor hulu, terutama dalam pencegahan dan penemuan kasus, masih perlu diperkuat.

“Masalah kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab insan kesehatan. Ini merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari Dinas Kesehatan, Bappeda, sektor permukiman, hingga perangkat dan pemangku kepentingan lainnya,” jelasnya.

Wagub Jihan berharap PERSI dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan kesehatan, termasuk penanganan TBC dan peningkatan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

Selain penguatan sinergi, Wagub Jihan menekankan pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Ia juga mengingatkan seluruh pengelola rumah sakit agar menjalankan tata kelola secara profesional, transparan, dan berintegritas.

Disisi lain, Wagub Jihan juga turut menekankan pentingnya etika pelayanan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Ia meminta Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit bersama jajaran pengelola rumah sakit untuk terus melakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan dan seluruh pegawai.

“Ketika masyarakat datang ke rumah sakit, mereka sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena itu, etika dalam memberikan pelayanan sangat penting. Pelayanan yang baik, manusiawi, dan beretika akan memberikan rasa nyaman serta membangun kepercayaan pasien,” katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong PERSI menjadi wadah pemersatu bagi seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, di Provinsi Lampung. Menurutnya, seluruh rumah sakit harus mengedepankan kolaborasi dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Ia menegaskan bahwa rumah sakit pemerintah dan swasta merupakan bagian dari ekosistem kesehatan yang sama sehingga perlu saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Lantik Sejumlah Pejabat Administrator, Pesan Sekdaprov Marindo, Jaga Profesionalisme dan Integritas

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 13 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (28/10/2026).

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/3795/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/3826/VI.04/2026.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini merupakan realisasi dari evaluasi berkala dan penataan manajemen talenta aparatur sipil negara.

“Prosesi pelantikan yang Saudara ikuti pada hari ini merupakan muara dari sebuah proses evaluasi, penilaian kinerja, dan penataan administrasi kepegawaian yang terus kita dorong agar semakin objektif dan berbasis kompetensi,” ujar Gubernur.

Pejabat administrator, kata Gubernur, memegang posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk menerjemahkan kebijakan makro ke dalam ranah teknis operasional. Oleh karena itu, kecakapan intelektual dan administratif dinilai belum mencukupi tanpa adanya landasan integritas yang kuat.

“Saudara adalah jembatan dari setiap kebijakan pimpinan dengan teknis di lapangan. Saudara mengelola sumber daya manusia dan turut mengendalikan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu hal paling mendasar yang menjadi pondasi mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam bekerja adalah integritas,” lanjutnya.

Dalam arahannya, Gubernur juga memberikan instruksi tegas terkait tata kelola anggaran daerah agar terbebas dari penyimpangan hukum serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya meminta dengan sungguh-sungguh, jaga amanah ini dengan kejujuran yang utuh. Tutup rapat-rapat segala celah penyimpangan. Jauhi segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang Saudara kelola harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Lampung,” tegas Gubernur.

Menutup amanatnya, Gubernur mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk senantiasa menjaga kode etik aparatur sipil negara, baik saat bertugas maupun di kehidupan sosial, mengingat transparansi publik menuntut keteladanan moral aparatur demi menjaga citra Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading