Lampung
Gubernur Arinal Djunaidi Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara daring, di Mahan Agung, Rabu (08/02/2023).
Mengawali Rakor tersebut, Mendagri menyatakan bahwa berdasarkan data rilis BPS Per 1 Februari 2023, pada Januari 2023, angka inflasi turun dari 5.51% di bulan Desember 2022, turun ke angka 5.28% di bulan Januari 2023.
“Ini artinya angka inflasi kita terus mengalami penurunan dan inflasi kita sangat terkendali, mulai dari oktober 2022, angka inflasi terus mengalami penurunan, lalu sedikit naik pada Desember 2022 karena akhir tahun, lalu kembali turun pada Januari 2023, ini artinya inflasi kita masih sangat terkendali, dan tentu saja ini berkat kerja keras kita semua baik pemerintah pusat dan daerah,” ucap Mendagri.
Lebih jauh mengenai kondisi trend inflasi pada Januari 2023, dipaparkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuono, yang menyampaikan mengenai Perkembangan Inflasi Komoditas, Komponen Administered dan Volatile.
Pada kesempatan tersebut Kepala BPS menyampaikan beberapa catatan dari BPS mengenai bagaimana menghadapi Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh tidak lama lagi, sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan inflasi tetap terkendali.
Kepala BPS juga menyampaikan meski angka inflasi turun, namun semua kota di Indonesia mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi ada di Kotabaru yakni sebesar 7.78%. Adapun andil atau penyebab inflasi tertinggi tersebut diantaranya berasal dari angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, bensin, beras, rokok kretek filter dan bawang merah.
Berdasarkan hal tersebut maka pada rakor yang diikuti Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia tersebut juga dilakukan pemaparan dan pembahasan oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dari Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto yang menjelaskan isu-isu terkait bahan pangan yang perlu di kontrol kenaikannya.
Kemudian paparan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kasan, yang menjelaskan tentang komoditas-komoditas yang perlu diwaspadai kenaikannya, terutama beras dan minyak goreng, sesuai dengan arahan presiden pada rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Selain itu juga dilakukan pemaparan oleh Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni, mewakili Menteri Perhubungan yang membahas tentang tingginya harga angkutan udara, dilanjutkan dengan pemaparan terkait harga listrik oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir. Jisman P. Hutajulu, M.M.
Selain itu juga dilakukan pembahasan terkait masalah beras oleh Direktur Supply Chain & Pelayanan Publik Perum Bulog M. Suyanto, kemudian terkait bahan bakar rumah tangga oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Maompang Harahap, serta terkait komoditas-komoditas yang perlu diintervensi dan di waspadai adalah pengendalian inflasi, disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan Ketut Karyasa.
Paparan kemudian ditutup oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Wakabais) Marsekal Muda (Marsda) Jemi Tri Sonjaya yang mewakili Panglima TNI yang memaparkan terkait peran TNI dalam pengendalian inflasi, dan Program Ketahanan pangan. (*).
Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mengukuhkan Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung serta Bunda Literasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada puncak Festival Literasi yang digelar di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (28/7/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal.
Dalam sambutan Kepala OJK Provinsi Lampung yang dibacakan Deputi Direktur Pengawasan Market Conduct, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kemitraan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, disampaikan bahwa pengukuhan Bunda Literasi Keuangan merupakan amanah mulia dalam mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
“Ibu-ibu adalah agent of change, sosok penggerak yang akan merangkul para perempuan, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM agar semakin cerdas dan cermat dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, literasi keuangan bukan hanya memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang bijak. Kehadiran Bunda Literasi Keuangan di setiap kabupaten dan kota diharapkan mampu menjadi penggerak edukasi hingga tingkat keluarga dan komunitas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi sinergi antara OJK, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung GENCARKAN dan peningkatan literasi keuangan di Lampung.
Menurutnya, Bunda Literasi diharapkan hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui keluarga, sekolah, desa, taman bacaan, hingga komunitas.
“Budaya membaca tidak lahir dari ruang-ruang besar, tetapi tumbuh dari rumah, dari pelukan seorang ibu yang membacakan cerita kepada anaknya, dari guru yang menghidupkan rasa ingin tahu muridnya, dan dari masyarakat yang saling mengajak untuk terus belajar,” kata Jihan.
Dalam kegiatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung, bersama 15 Bunda Literasi Keuangan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, termasuk Eva Dwiana (Kota Bandar Lampung), Zita Anjani (Lampung Selatan), Ayu Asalasiyah (Way Kanan), Herlinawati Qudrotul (Tulang Bawang), Elfianah (Mesuji), Partinia (Lampung Barat), Meri Farida Hamartoni (Lampung Utara), Dian Hardiyanti (Pesisir Barat), Rahayu Sri Astutik (Pringsewu), Ni Ketut Dewi Nadi (Lampung Tengah), Eni Sumiati Bambang (Kota Metro), Siti Mahmudah (Tanggamus), Aria Sandi (Pesawaran), Huzaimah Azwar Hadi (Lampung Timur), dan Novianti Novriawan (Tulang Bawang Barat).
Selain prosesi pengukuhan, OJK Provinsi Lampung juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para Bunda Literasi Keuangan, menggelar talkshow edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, membuka layanan konsultasi konsumen, layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta menghadirkan Pojok Literasi Keuangan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai jasa keuangan.
Melalui pengukuhan ini, para Bunda Literasi Keuangan diharapkan mampu menginisiasi berbagai program edukasi yang menyasar perempuan, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, hingga kelompok masyarakat prioritas lainnya.
OJK menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang semakin cerdas, tangguh, dan terlindungi dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.(*)
Resmi Buka di Cibubur, Pengobatan Alternatif H Abdul Azis Solusi Atasi Masalah Lemah Syahwat
LSekda Tuba Ikut Serta Hadiri Rakor Optimalisasi Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Lampung
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Giat Kunker Menteri PPN RI di Provinsi Lampung
