Lampung
Gubernur Lampung Ingatkan ASN dilingkungan Pemprov Lampung Untuk Mencegah Pelanggaran dan Jaga Netralitas Pada Pemilu 2024
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili Inspektur Provinsi Lampung Ir. Fredy, SM. MM. menjadi pembina upacara gabungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Lapangan Korpri, Rabu (17/05/2023).
Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Inspektur Provinsi Lampung mengimbau kepada seluruh ASN untuk bersikap profesional, tunduk dan patuh pada peratutan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita ketahui bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Untuk itu Pegawai ASN diatur dan tunduk pada asas, prinsip, nilai dasar (15 nilai dasar),kode etik dan perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam rangka membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan, serta mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri.
Adapun Keputusan tersebut merupakan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Terdapat tiga Jenis Hukuman Disiplin, Hukuman Disiplin yang paling ringan berupa surat teguran dari atasan lansung dan Hukuman Disiplin yang paling berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai ASN.
Saat ini Jumlah ASN Provinsi Lampung Per 20 November 2022 sebanyak 15.224 Orang dengan latar belakang usia, agama, pendidikan SD hingga Doktor.
Dengan jumlah yang cukup banyak, perlu dilakukan langkah antisipasi dalam bentuk pembinaan serta langkah pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Kebijakan ini tentunya sinergi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Untuk itu guna menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Lampung, dilakukan kebijakan mulai dari upaya pembinaan, penguatan regulasi, ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas hingga upaya pencegahan dini pelanggaran netralitas ASN.
Gubernur mengingatkan kepada seluruh Peserta Upacara dan kepada seluruh ASN dan P3K di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mencegah pelanggaran dan selalu menjaga asas netralitas dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
