Lampung
Wagub Chusnunia Mengajak KAMMI Terus Bersinergi dengan Pemprov Lampung
Alteripost.co Bandar Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia, menghadiri acara pelantikan dan musyawarah kerja Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2023-2025 Wilayah Lampung, bertempat di Ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubernur, Minggu (21/05/2023).
Dalam kesempatan tersebut Wagub Lampung Chusnunia menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat kepada para pengurus yang dilantik pada hari ini. Semoga dapat mengemban amanah organisasi sebagai Pengurus KAMMI Wilayah Lampung.
“KAMMI mengambil peran untuk menjadi wadah dan mitra bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran dalam wadah negara hukum Indonesia melalui tahapan pembangunan nasional bertanggung jawab yang sehat,” ujarnya.
Wagub Chusnunia menambahkan, tidak hanya itu, KAMMI pun mengambil peran sebagai mitra bagi masyarakat dalam upaya-upaya pembangunan masyarakat sipil, demokratisasi dan pembangunan kesatuan/ persaudaraan ummat dan bangsa melalui pendampingan/advokasi sosial, kritisi/konstruktif terhadap kebijakan negara yang memarginalisasi masyarakat.
Pada acara itu Wagub Chusnunia juga menyampaikan perkembangan terkini, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Triwulan I 2023 secara year-on- year sebesar 4,96%, lebih tinggi dari rerata Sumatera, dan untuk g-to-q Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang menikmati pertumbuhan ekonomi positif sebesar 0,79%, sementara 9 (sembilan) provinsi lainnya mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif.
Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi sinyal pulihnya aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung. Kita perlu melihat ini sebagai sebuah peluang dan tantangan untuk menggagas dan memunculkan ide-ide kreatif guna mengoptimalkan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung.
“Perlu kita sadari bahwa saat ini kita berada pada era disrupsi dengan perubahan yang sangat cepat dan tentu kita tidak boleh terpaku hanya pada kebesaran-kebesaran masa lalu. Maka saya harap KAMMI harus terus mengasah kepekaan, serta adaptif terhadap perubahan dan lincah terhadap perubahan, sigap mengambil keputusan, cepat dan cerdas dalam bertindak,” ujar Wakil Gubernur
Wagub Chusnunia juga mengajak keluarga besar KAMMI Wilayah Provinsi Lampung untuk dapat berkontribusi lebih besar dalam upaya mengawal demokrasi, apalagi saat ini kita sedang menyongsong Pemilu 2024.
“Saya percaya KAMMI dapat mencegah adanya praktik-praktik yang merugikan suara masyarakat serta dapat mengoptimalkan peran pemuda sebagai peserta pemilu terbanyak,” ucap Wagub.
Selanjutnya Wagub juga mengajak KAMMI untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan berkontribusi untuk Bumi Lampung yang membanggakan dengan bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan Lampung Berjaya.
Adapun Susunan Pengurus PP KAMMI pada periode 2021-2023 diketuai oleh Zaky Ahmad Rivai, Waketum Aan Kurniawan Saputra, Waketum 2 Fadly Idris, Sekretaris Jendral M. Rijal Wahid Muharram, Bendahara Umum M. Asnawir Nasution.
Struktur pengurus wilayah Lampung KAMMI periode 2023-2025 diketuai oleh Habibulloh Al Ansyor dan di dampingi oleh Sekretaris Jenderal Hikmawan Saputra, Wakil Sekretaris Jenderal Marisa Tri Junita, Bendahara Umum Fitria.
Hadir dalam Acara Kaban Kesbangpol M. Firsada, Ketua KNPI Provinsi Lampung Iqbal Ardiansyah, Ketua Alumni KAMMI Lampung Aep Saripudin, Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
