Lampung
Pemprov Lampung Lepas 150 Pekerja Migran Indonesia Ditempatkan di Bidang Formal di Malaysia
Alteripost.co Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemptov) Lampung melepas 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Lampung yang akan ditempatkan di bidang formal di Malaysia.
Pelepasan dilakukan di Balai Keratun Lt. 3 Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (31/5/2023) oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Qudrotul Ikhwan, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Dalam acara ini juga diserahkan bantuan pada kelompok usaha PMI Purna.
Qudrotul mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung dengan segala upaya akan melindungi PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya.
Nantinya para PMI ini akan berangkat ke negara penempatan yaitu Malaysia di bidang formal.
“Perlindungan dalam keseluruhan kegiatan, baik sebelum kegiatan, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial,” ujar Qudrotul.
Menurutnya melindungi PMI juga adalah tanggung jawab bersama dari Pemerintah Pusat, Provinsi sampai dengan Desa beserta pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Untuk menjaga PMI karena mereka telah berjasa besar dalam memberikan pemasukan kas negara,” katanya.
Qudrotul menuturkan Pemerintah Provinsi Lampung sendiri memberikan pemberdayaan PMI Purna melalui pemberian bantuan peralatan.
“Ini sebagai stimulan agar para PMI tersebut dapat menggunakan hasil usaha mereka selama di luar negeri untuk berusaha di daerah asal dan diharapkan bisa berkembang sehingga dapat memperluas kesempatan kerja untuk keluarga serta masyarakat sekitar,” katanya.
Dimana dalam kesempatan tersebut, Qudrotul menyerahkan bantuan untuk kelompok usaha PMI Purna di Desa Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran berupa mesin giling bakso.
Kemudian, kepada PMI Purna di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan berupa mesin gulut tanah.
Qudrotul berpesan kepada PMI asal Lampung agar saat berada di negara penempatan, untuk selalu berkomunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan perusahaan penempatan.
Ia meminta untuk jangan pernah tergoda pindah ke negara lain atau ajakan lainnya dari pihak-pihak asing yang tidak bertanggung jawab.
“Percayakan bahwa perusahaan yang telah merekrut saudara dan pembinaan oleh BP2MI bersama pemerintah daerah, ini adalah jalan yang terbaik, teraman dan Insha Allah terbaik dalam rezekinya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi BP2MI Servulus Bobo Riti mengatakan pelepasan ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung kepada PMI asal Lampung.
“Ada komitmen yang kuat antara Pemerintah Provinsi Lampung bersama pusat melalui BP2MI dalam upaya untuk memastikan memberikan perlindungan yang terbaik kepada PMI dan keluarganya. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” ujar Servulus.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan pelepasan ini sebagai salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap PMI.
Ia menyebutkan seluruh peserta PMI yang akan dilepas ini nantinya akan bekerja ke negara tujuan yaitu Malaysia.
“PMI yang dilepas merupakan individu yang tidak diragukan dari kompetensinya karena sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan sesuai dengan klaster kompetensi yang dibutuhkan negara tujuan,” ujar Agus.
Agus menjelaskan selain sebagai salah satu pahlawan penyumbang devisa negara, PMI ini juga nantinya akan menjadi duta wisata.
“Kita harapkan dapat mempromosikan berbagai destinasi wisata yang ada di Lampung yang indah pada negara yang nanti akan ditempatkan,” katanya.(*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
Usai Merah Putih Diturunkan, Warna Budaya Nusantara Menghiasi Menara Siger
