Lampung
Gubernur Arinal Paparkan Kinerja dan Kontribusi Pertanian
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi Keynote Speaker pada Acara Lampung Economic Summit 2023 dengan Tema Lampung Kian Tangguh Jaga Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan di Ruang Premier Lounge Lantai 15 Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (14/6/2023).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal mengapresiasi kepada Lampung Post yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai upaya bersama dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.
Gubernur Arinal menjelaskan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dimana capaian kinerja perekonomian Lampung Tahun 2022 dapat tumbuh positif sebesar 4,28% dengan kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor Pertanian dengan kontribusi sebesar 27,90%, membawa Lampung menjadi satu-satunya provinsi yang tumbuh positif q to q di Sumatera.
“Dan Tumbuh sebesar 0,79% dibandingkan Triwulan IV Tahun 2022, sementara provinsi lain di Sumatera mengalami kontraksi,” ujar Gubernur Arinal.
Untuk potensi pertanian di Provinsi Lampung sendiri, jelas Gubernur Arinal, memiliki berbagai jenis komoditas unggulan diantaranya; padi dengan jumlah produksi 3,3 juta ton merupakan peringkat 2 Sumatera dan peringkat 5 Nasional. Lalu ubi kayu dengan jumlah produksi 6,7 juta ton merupakan peringkat 1 nasional; dan Jagung dengan jumlah produksi 3,2 juta ton merupakan peringkat 1 Sumatera dan 3 Nasional.
Selain ketiga produk pertanian sektor tanaman pangan berbagai komoditas unggulan sektor lainnya juga menempati peringkat yang tinggi di Sumatera maupun nasional, seperti nanas, lada, kopi tebu dan pisang.
Dalam mendorong sektor pertanian dan memberikan kemudahan kepada Petani, Gubernur Arinal telah menginisiasi Program Kartu Petani Berjaya.
Melalui program Kartu Petani Berjaya tersebut, akan memberikan berbagai kemudahan kepada Petani diantaranya mengatasi kebutuhan sarana produksi dan pemasaran hasil, meningkatkan pendapatan petani, hingga kemudahan dalam mendapatkan akses permodalan.
Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Provinsi Lampung, jelas Gubernur Arinal, berbagai upaya dilakukan diantaranya fokus pada komoditas strategis, menetapkan regulasi yang mendukung, membangun infrastruktur, mekanisasi, agro-input, pasca panen dan pengolahan, mendorong investasi dan pembiayaan Bank, memberikan asuransi usaha tani, mengatur tata niaga dan stabilisasi harga, mengendalikan impor dan mendorong ekspor serta menjaga sinergitas K/L, pusat-daerah dan lintas pelaku.
Sedangkan untuk menjaga Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Lampung berbagai hal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung meliputi Penguatan pembangunan sektor pertanian melalui platform Program Kartu Petani Berjaya (E-KPB), Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), UMKM dan industri pengolahan, Pengembangan sistem neraca pangan daerah, Menjaga daya beli masyarakat, dan Membangun sistem pangan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Pemimpin Redaksi Harian Lampung Post Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa Lampung Economic Summit 2023 terbagi dalam dua sesi dialog yaitu Sesi Pertama yaitu Menjaga Produktivitas Pangan Lampung, dan Sesi Kedua, Infrastruktur Menopang Ketahanan Pangan.
“Semoga buah pikiran kita, dan keinginan Lampung Post untuk menjaga Lampung lebih tangguh dimasa yang akan datang, menjadi bagian dalam menjaga Pangan Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia,” ujar Iskandar. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
