Lampung
Gubernur Arinal Paparkan Kinerja dan Kontribusi Pertanian
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi Keynote Speaker pada Acara Lampung Economic Summit 2023 dengan Tema Lampung Kian Tangguh Jaga Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan di Ruang Premier Lounge Lantai 15 Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (14/6/2023).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal mengapresiasi kepada Lampung Post yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai upaya bersama dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.
Gubernur Arinal menjelaskan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dimana capaian kinerja perekonomian Lampung Tahun 2022 dapat tumbuh positif sebesar 4,28% dengan kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor Pertanian dengan kontribusi sebesar 27,90%, membawa Lampung menjadi satu-satunya provinsi yang tumbuh positif q to q di Sumatera.
“Dan Tumbuh sebesar 0,79% dibandingkan Triwulan IV Tahun 2022, sementara provinsi lain di Sumatera mengalami kontraksi,” ujar Gubernur Arinal.
Untuk potensi pertanian di Provinsi Lampung sendiri, jelas Gubernur Arinal, memiliki berbagai jenis komoditas unggulan diantaranya; padi dengan jumlah produksi 3,3 juta ton merupakan peringkat 2 Sumatera dan peringkat 5 Nasional. Lalu ubi kayu dengan jumlah produksi 6,7 juta ton merupakan peringkat 1 nasional; dan Jagung dengan jumlah produksi 3,2 juta ton merupakan peringkat 1 Sumatera dan 3 Nasional.
Selain ketiga produk pertanian sektor tanaman pangan berbagai komoditas unggulan sektor lainnya juga menempati peringkat yang tinggi di Sumatera maupun nasional, seperti nanas, lada, kopi tebu dan pisang.
Dalam mendorong sektor pertanian dan memberikan kemudahan kepada Petani, Gubernur Arinal telah menginisiasi Program Kartu Petani Berjaya.
Melalui program Kartu Petani Berjaya tersebut, akan memberikan berbagai kemudahan kepada Petani diantaranya mengatasi kebutuhan sarana produksi dan pemasaran hasil, meningkatkan pendapatan petani, hingga kemudahan dalam mendapatkan akses permodalan.
Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Provinsi Lampung, jelas Gubernur Arinal, berbagai upaya dilakukan diantaranya fokus pada komoditas strategis, menetapkan regulasi yang mendukung, membangun infrastruktur, mekanisasi, agro-input, pasca panen dan pengolahan, mendorong investasi dan pembiayaan Bank, memberikan asuransi usaha tani, mengatur tata niaga dan stabilisasi harga, mengendalikan impor dan mendorong ekspor serta menjaga sinergitas K/L, pusat-daerah dan lintas pelaku.
Sedangkan untuk menjaga Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Lampung berbagai hal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung meliputi Penguatan pembangunan sektor pertanian melalui platform Program Kartu Petani Berjaya (E-KPB), Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), UMKM dan industri pengolahan, Pengembangan sistem neraca pangan daerah, Menjaga daya beli masyarakat, dan Membangun sistem pangan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Pemimpin Redaksi Harian Lampung Post Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa Lampung Economic Summit 2023 terbagi dalam dua sesi dialog yaitu Sesi Pertama yaitu Menjaga Produktivitas Pangan Lampung, dan Sesi Kedua, Infrastruktur Menopang Ketahanan Pangan.
“Semoga buah pikiran kita, dan keinginan Lampung Post untuk menjaga Lampung lebih tangguh dimasa yang akan datang, menjadi bagian dalam menjaga Pangan Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia,” ujar Iskandar. (*).
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo secara khusus mengapresiasi langkah Provinsi Lampung yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Menurutnya, daerah yang telah memiliki praktik baik dalam penguatan integritas pendidikan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (Rls)
Mendiktisaintek Dorong Karya Riset UBL Jadi Produk Bernilai Ekonomi
Pemprov Lampung Sabet Penghargaan atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
HIPMI Bandar Lampung Gelar Rakercab dan Diklatcab, Dorong Generasi Muda Jadi Pengusaha
