DPRD
Budhi Condrowati Minta Pemprov Antisipatif Cegah Dampak dari El-Nino
Alteripost.co, Bandar Lampung – Dampak dari bencana El Nino sangat memprihatinkan, seperti kekeringan yang menyebabkan menurunnya produktivitas pangan hingga kebakaran. Dan ini tentu lebih berdampak kepada petani khususnya di Provinsi Lampung. Demikian disampaikan, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Lampung, Budhi Condrowati usai melaksanakan rapat rutin dikantot DPD PDI Perjuangan, setempat, Jumat (15/09/2023).
Dalam rapat, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung tersebut meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan langkah antisipatif, seperti dengan memperhatikan anggaran dan juga melakukan monitoring dan pemetaan titik-titik rawan kebakaran, untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak dari bencana El Nino atau kekeringan tersebut.
“Karena memang dampak dari El Nino ini kaitannya dengan persoalan pangan dan air, artinya dalam produksi pertanian terganggu kemudian produktivitasnya menurun, dan karena musimnya sangat panas seperti ini jelas menjadi potensi gagal panen karena sawah yang kekeringan, tentu ini merugikan para petani kita,” kata Condrowati
Selain itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji itu mengungkapkan, bahwa akibat El Nino, juga akan berdampak pada harga jual. Karena, ketersediaan pangan menipis sehingga terjadi kelangkaan.
“Kemudian jelas namanya hukum dagang, apabila barang langka tentu harga juga akan naik, seperti yang saat ini terjadi pada beras dari yang harga sebelumnya sekitar 10 ribuan saat ini naik hingga 12 ribu sampai 13 ribu per kilogram,” ujarnya.
Minimal, lanjut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung itu, Pemprov dapat melakukan sejumlah terobosan yang dapat memberikan solusi, terhadap para petani dan ketersediaan air di sejumlah daerah.
“Anggaran itu harus diperhatikan, dan kalau untuk kekeringan karena kekurangan air, ya saya minta Pemprov beri terobosan baru seperti pembuatan sumur bor atau menanam tanaman yang tidak begitu memerlukan air sehingga penghijauan tetap berjalan, ya bagaimana nantinya intinya saya minta untuk El Nino harus diperhatikan dengan serius,” ungkapnya.
Menurutnya, penegasan yang diutarakan atas keprihatinan banyaknya lahan yang akhir-akhir ini terbakar. Tentu, kejadian seperti ini karena adanya kelalaian dari manusia dan ditambah dengan cuaca panas yang ekstrem. Misalnya, lahan-lahan di pinggir jalan tol salah satunya.
“Jujur saya sangat prihatin dengan keadaan ini, karena kalau dulu saya lewat jalan tol kanan kiri dilihatnya sangat sejuk karena lahan atau sawah yang hijau. Namun, akhir-akhir ini banyak dipemberitaan kalau lahan banyak yang terbakar. Kemudian ini juga terjadi pasti adanya kelalaian manusia, seperti membuang puntung rokok atau membakar sampah tapi tidak dijaga ditambah lagi memang cuaca sangat panas membuat sampah itu lebih cepat terbakar,” kata Condrowati.
Namun, kata Condrowati. Selain Pemprov Lampung, pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, menggunakan air secukupnya. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan khususnya sampah yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
“Mari sama-sama kita menjaga lingkungan dan alam kita, jangan ada lagi yang membuang sampah seperti puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa diawasi, hilangkan hal-hal seperti itu. Kalau bukan kita yang menjaga mau siapa lagi, tentu alam dan lingkungan yang baik dan subur yang akan dinikmati dan diwarisi oleh anak dan cucu kita kelak,” tegasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Gubernur Mirza dan Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pakan Mandiri Pembudidaya Ikan
Bangun Kesadaran Kebangsaan, Dedi Yuginta Edukasi Masyarakat tentang Pancasila
Lantik puluhan Pejabat Fungsional, Begini Pesan Pj Sekdakab Lamteng
