DPRD
Budhi Condrowati Minta Pemprov Antisipatif Cegah Dampak dari El-Nino
Alteripost.co, Bandar Lampung – Dampak dari bencana El Nino sangat memprihatinkan, seperti kekeringan yang menyebabkan menurunnya produktivitas pangan hingga kebakaran. Dan ini tentu lebih berdampak kepada petani khususnya di Provinsi Lampung. Demikian disampaikan, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Lampung, Budhi Condrowati usai melaksanakan rapat rutin dikantot DPD PDI Perjuangan, setempat, Jumat (15/09/2023).
Dalam rapat, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung tersebut meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan langkah antisipatif, seperti dengan memperhatikan anggaran dan juga melakukan monitoring dan pemetaan titik-titik rawan kebakaran, untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak dari bencana El Nino atau kekeringan tersebut.
“Karena memang dampak dari El Nino ini kaitannya dengan persoalan pangan dan air, artinya dalam produksi pertanian terganggu kemudian produktivitasnya menurun, dan karena musimnya sangat panas seperti ini jelas menjadi potensi gagal panen karena sawah yang kekeringan, tentu ini merugikan para petani kita,” kata Condrowati
Selain itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji itu mengungkapkan, bahwa akibat El Nino, juga akan berdampak pada harga jual. Karena, ketersediaan pangan menipis sehingga terjadi kelangkaan.
“Kemudian jelas namanya hukum dagang, apabila barang langka tentu harga juga akan naik, seperti yang saat ini terjadi pada beras dari yang harga sebelumnya sekitar 10 ribuan saat ini naik hingga 12 ribu sampai 13 ribu per kilogram,” ujarnya.
Minimal, lanjut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung itu, Pemprov dapat melakukan sejumlah terobosan yang dapat memberikan solusi, terhadap para petani dan ketersediaan air di sejumlah daerah.
“Anggaran itu harus diperhatikan, dan kalau untuk kekeringan karena kekurangan air, ya saya minta Pemprov beri terobosan baru seperti pembuatan sumur bor atau menanam tanaman yang tidak begitu memerlukan air sehingga penghijauan tetap berjalan, ya bagaimana nantinya intinya saya minta untuk El Nino harus diperhatikan dengan serius,” ungkapnya.
Menurutnya, penegasan yang diutarakan atas keprihatinan banyaknya lahan yang akhir-akhir ini terbakar. Tentu, kejadian seperti ini karena adanya kelalaian dari manusia dan ditambah dengan cuaca panas yang ekstrem. Misalnya, lahan-lahan di pinggir jalan tol salah satunya.
“Jujur saya sangat prihatin dengan keadaan ini, karena kalau dulu saya lewat jalan tol kanan kiri dilihatnya sangat sejuk karena lahan atau sawah yang hijau. Namun, akhir-akhir ini banyak dipemberitaan kalau lahan banyak yang terbakar. Kemudian ini juga terjadi pasti adanya kelalaian manusia, seperti membuang puntung rokok atau membakar sampah tapi tidak dijaga ditambah lagi memang cuaca sangat panas membuat sampah itu lebih cepat terbakar,” kata Condrowati.
Namun, kata Condrowati. Selain Pemprov Lampung, pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, menggunakan air secukupnya. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan khususnya sampah yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
“Mari sama-sama kita menjaga lingkungan dan alam kita, jangan ada lagi yang membuang sampah seperti puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa diawasi, hilangkan hal-hal seperti itu. Kalau bukan kita yang menjaga mau siapa lagi, tentu alam dan lingkungan yang baik dan subur yang akan dinikmati dan diwarisi oleh anak dan cucu kita kelak,” tegasnya. (*)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Gubernur Mirza dan Wali Kota Eva Hadir Bersama Satlinmas Lampung di Palembang
Pemprov Lampung Klaim Penanganan Kebakaran Terkendali dan Berhasil Cegah Api Masuk TN Way Kambas
Bank Lampung Salurkan CSR di Lampung Tengah
