Lampung
Pemprov Lampung Lakukan Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Lampung tahun 2023 di Ambassador Room Lt.2 Hotel Novotel, Selasa (19/9/2023).
Rapat Koordinasi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung tahun 2023, dimana berdasarkan data BMKG diperkirakan puncak kekeringan terjadi pada bulan Agustus – September 2023 yang akan berdampak pada resiko tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Pada tahun 2023, luas kebakaran Hutan Provinsi Lampung mencapai 2.992 hektar. berdasarkan data Sipongi jumlah total titik hotspot di Provinsi Lampung dari bulan Januari – September 2023 sebanyak 533 titik hotspot dengan jumlah titik hotspot tertinggi pada bulan September 2023 sebanyak 193 titik hotspot.
Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya, baik berupa kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur maupun upaya teknis untuk pencegahan dan penanganan Karhutla tahun 2023, antara lain : Penyediaan anggaran melalui APBD Provinsi Belanja Tidak Terduga, Kesiapan personil (Polisi Kehutanan berjumlah 241 orang, Masyarakat Peduli Api berjumlah 20 kelompok, masyarakat mitra Polhut berjumlah 600 orang, Relawan peduli bencana berjumlah 27 Lembaga Swadaya Masyarakat, TNI dan POLRI dan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kesiapan Peralatan penanganan Karhutla.
“Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan Pemerintah pusat atas kunjungannya ke Lampung dalam Rapat Koordinasi ini. Saya sampaikan apresiasi atas kehadirannya,” ucap Gubernur Lampung.
Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa dirinya dulu menginisiasi Taman Nasional Way Kambas sebagai Pusat untuk pengembangan Badak dan Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Gubernur Arinal sudah menginisiasi pembuatan kanal sebagai pembatas antara kawasan Taman Nasional dan Pemukiman penduduk agar tidak terjadi perambahan hutan secara liar.
Gubernur Arinal berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memperkuat koordinasi dalam hal pengelolaan Kawasan Hutan baik yang berstatus Taman Nasional ataupun Kawasan Hutan Lindung agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaannya.
Sinergi dan Koordinasi antara Pusat dan daerah khususnya provinsi dan Kabupaten/Kota akan menghasilkan satu kekuatan dan kebersamaan yang akan berdampak terhadap kelancaran pencegahan dan penanganan karhutla di Provinsi Lampung.
“Saya ingin kita bersama-sama menciptakan terjadinya kekuatan yaitu persatuan, bagaimana persatuan akan timbul kalau kita nggak bersama, ini perlu saya ingatkan,” tegas Arinal Djunaidi.
Gubernur mengingatkan agar kawasan hutan Lindung seperti Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Way Kambas, kawasan Hutan Lindung Way Kanan betul-betul dipelihara dan dijaga dengan maksimal agar fungsi hutan tetap terjaga dengan baik.
“Saya ingin supaya luas hutan Provinsi Lampung dan luas kawasan tetap harus kita jaga secara maksimal dan berfungsi kawasannya,” pungkasnya.
Sementara itu Asisten Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam Brigjen Pol Drs. Lakoni S.H, M.H. yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Lampung 2023 menyampaikan ringkasan Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan hari ini.
Lakoni menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi hari ini merupakan salah satu tugas dari Kemenkopolhukam yaitu : mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan Karhutla, mengkoordinasikan pengendalian serta upaya penanggulangan Karhutla, melaksanakan pantauan dan evaluasi Karhutla.
Selanjutnya Lakoni menyampaikan Closing Statement Menkopolhukam Mahdfud MD tentang Karhutla yaitu :
1. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar bersinergi dan saling membantu dalam mengantisipasi Karhutla,
2. Segera selesaikan hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi terkait Karhutla di wilayah masing-masing.
Selanjutnya Perwakilan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup Ir. Thomas Tandi Bua A.N. M.Sc. sebagai Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan memaparkan data tentang Karhutla di Indonesia dan Provinsi Lampung tahun 2023 sekaligus Manajemen Pengendalian Karhutla di Indonesia Sepanjang Tahun 2023.
Paparan dilanjutkan oleh Perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang manajemen penanggulangan bencana akibat Kebakaran hutan dan lahan.
Selanjutnya Deputi V Bidang Pertahanan Negara Kemenkopolhukam menyampaikan beberapa saran dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan Karhutla di Provinsi Lampung tahun 2023.(*)
Lampung
Gubernur Mirza dan Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pakan Mandiri Pembudidaya Ikan
Alteripost Lampung Selatan – Pemanfaatan bahan baku lokal untuk pembuatan pakan ikan secara mandiri menjadi salah satu upaya meningkatkan keuntungan dan kemandirian pembudidaya ikan di Lampung. Inovasi yang dikembangkan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Jaya Mandiri Lestari di Desa Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, mampu menekan biaya pakan hingga 50 persen dibandingkan pakan pabrikan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi inovasi tersebut saat menghadiri panen raya ikan patin Pokdakan Jaya Mandiri Lestari, Rabu (21/10/2026). Menurutnya, kreativitas dan kemauan pembudidaya untuk mengembangkan usaha menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Gubernur menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi pembudidaya ikan adalah tingginya biaya produksi, terutama untuk pembelian pakan. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat keuntungan usaha budidaya perikanan, yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perikanan budidaya yang masih berada di bawah angka 100.
Padahal, berbagai bahan baku untuk pembuatan pakan tersedia di daerah, seperti jagung, dedak, bungkil sawit, dan ikan asin. Dengan mengoptimalkan potensi tersebut, pembudidaya dapat mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan sekaligus menekan pengeluaran usaha.
“Bapak bisa ambil jagung sendiri, Bapak bisa memadukan sendiri, dicampur POC sendiri, tanam sendiri, panen sendiri, harganya jadi lebih baik, untungnya lebih banyak. Jadi, yang penting ternyata bukan padinya, bukan jagungnya, bukan bungkil sawitnya, bukan POC-nya. Yang penting adalah kreativitas Bapak-Bapak sekalian untuk bangkit,” ujar Gubernur.
Melalui formulasi pakan mandiri yang dikombinasikan dengan pupuk organik cair (POC), Pokdakan Jaya Mandiri Lestari mampu memproduksi pakan dengan biaya sekitar Rp5.000 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pakan pabrikan yang berkisar Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram.
Efisiensi tersebut berpotensi menurunkan harga pokok produksi pembesaran ikan patin dan meningkatkan margin keuntungan pembudidaya. Berdasarkan estimasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, panen dapat mencapai 18,7 ton per kolam, dengan potensi keuntungan bersih sekitar Rp10.000 per kilogram ikan.
Gubernur menegaskan, praktik budidaya yang efisien dan berbasis potensi lokal tersebut perlu diperluas agar semakin banyak pembudidaya memperoleh manfaat serupa. Ia secara khusus meminta Pokdakan Jaya Mandiri Lestari bersama dinas terkait menjadikan lokasi budidaya tersebut sebagai pusat pembelajaran bagi pembudidaya ikan di Lampung Selatan.
“Kumpulkan semua petani budidaya ikan se-Lampung Selatan ke sini untuk belajar melihat kreativitas Bapak. Balik ke desanya, balik ke kampungnya, balik ke kolamnya, mereka akan buat pakan ikan sendiri,” instruksi Gubernur.
Selain memperkuat efisiensi produksi, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong perluasan akses pasar agar hasil budidaya ikan masyarakat dapat terserap secara berkelanjutan. Salah satu peluang yang dikembangkan adalah kemitraan dengan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Gubernur, masih terdapat pembudidaya ikan yang belum memiliki akses langsung ke dapur MBG. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya membuka jalur kemitraan yang memungkinkan pembudidaya lokal memasarkan hasil produksinya secara lebih luas.
“Bapak nanti kalau mau langsung jual ke MBG bisa. Saya cek ternyata banyak petani-petani budidaya kita ini ikannya belum dapat akses ke dapur. Maka kami, Bupati Egi, ini ditugaskan bagaimana membuka akses sebesar-besarnya bagi petani-petani seperti Bapak langsung masuk ke dapur,” tambahnya.
Gubernur menilai, penguatan produksi dari hulu dan perluasan pasar di hilir perlu berjalan beriringan. Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan akses pemasaran yang semakin terbuka, usaha budidaya ikan diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendampingi pengembangan sektor perikanan di Lampung, termasuk melalui penerapan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS), sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengapresiasi perkembangan usaha budidaya ikan yang dijalankan masyarakat. Menurutnya, keterbatasan lahan bukan penghalang untuk membangun kegiatan ekonomi produktif apabila dikelola secara kreatif dan berkelanjutan.
Bupati Egi menyebut usaha budidaya ikan yang dirintis masyarakat sejak 2019 menunjukkan bahwa lahan yang tersedia dapat dioptimalkan menjadi sumber penghasilan keluarga sekaligus menggerakkan perekonomian desa.
“Panen raya hari ini adalah bukti bahwa usaha perikanan rakyat mampu menggerakkan ekonomi dan menyejahterakan keluarga. Dengan segala keterbatasan, dengan segala hal yang dimiliki, lahan yang ada mampu dioptimalkan menjadi ruang-ruang ekonomi yang bertumbuh,” ujar Bupati Egi.
Ia juga mendorong pembudidaya untuk mengembangkan hilirisasi produk perikanan agar tidak hanya menjual ikan dalam kondisi segar, tetapi juga menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Bupati Egi mencontohkan pengembangan hilirisasi di Kampung Nelayan Merah Putih, Kecamatan Ketapang. Melalui pengolahan ikan menjadi produk fillet dan penyimpanan menggunakan cold storage, nilai jual komoditas dapat meningkat dari kisaran 700 menjadi 2.000, sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, pengembangan produk olahan perlu menjadi bagian dari strategi penguatan sektor perikanan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Perwakilan Pokdakan Jaya Mandiri Lestari, Sariman, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan yang menunjang aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.
Ia mengatakan, perbaikan jalan provinsi dan kabupaten memberikan manfaat bagi petani serta pembudidaya ikan, terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.
“Terima kasih atas terbangunnya jalan provinsi dan jalan kabupaten yang dulunya jalan jalur dua Kota Baru sempat vakum. Alhamdulillah setelah ada gubernur baru dan bupati baru bisa terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah masyarakat bisa menikmati,” ujar Sariman.
Sariman juga menjelaskan, pembinaan yang diberikan kepada anggota kelompok membantu meningkatkan kemampuan pembudidaya, termasuk anggota yang baru memulai usaha. Pokdakan Jaya Mandiri Lestari saat ini beranggotakan 10 orang.
Salah satu anggota yang masih pemula mampu membudidayakan 5.000 benih ikan patin selama enam bulan dan menghasilkan sekitar 2,3 ton ikan saat panen.
Selain mengembangkan usaha produktif, Pokdakan Jaya Mandiri Lestari turut menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan hasil perikanan kepada balita, ibu hamil, serta anak-anak yatim piatu di sekitar lokasi kegiatan. Bantuan tersebut menjadi bentuk partisipasi kelompok dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan upaya penanganan stunting.
Melalui pengembangan inovasi pakan mandiri, perluasan akses pasar, dan penguatan hilirisasi, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong sektor perikanan budidaya menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.(*)

