Lampung
Pemprov Lampung Lakukan Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Lampung tahun 2023 di Ambassador Room Lt.2 Hotel Novotel, Selasa (19/9/2023).
Rapat Koordinasi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung tahun 2023, dimana berdasarkan data BMKG diperkirakan puncak kekeringan terjadi pada bulan Agustus – September 2023 yang akan berdampak pada resiko tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Pada tahun 2023, luas kebakaran Hutan Provinsi Lampung mencapai 2.992 hektar. berdasarkan data Sipongi jumlah total titik hotspot di Provinsi Lampung dari bulan Januari – September 2023 sebanyak 533 titik hotspot dengan jumlah titik hotspot tertinggi pada bulan September 2023 sebanyak 193 titik hotspot.
Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya, baik berupa kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur maupun upaya teknis untuk pencegahan dan penanganan Karhutla tahun 2023, antara lain : Penyediaan anggaran melalui APBD Provinsi Belanja Tidak Terduga, Kesiapan personil (Polisi Kehutanan berjumlah 241 orang, Masyarakat Peduli Api berjumlah 20 kelompok, masyarakat mitra Polhut berjumlah 600 orang, Relawan peduli bencana berjumlah 27 Lembaga Swadaya Masyarakat, TNI dan POLRI dan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kesiapan Peralatan penanganan Karhutla.
“Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan Pemerintah pusat atas kunjungannya ke Lampung dalam Rapat Koordinasi ini. Saya sampaikan apresiasi atas kehadirannya,” ucap Gubernur Lampung.
Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa dirinya dulu menginisiasi Taman Nasional Way Kambas sebagai Pusat untuk pengembangan Badak dan Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Gubernur Arinal sudah menginisiasi pembuatan kanal sebagai pembatas antara kawasan Taman Nasional dan Pemukiman penduduk agar tidak terjadi perambahan hutan secara liar.
Gubernur Arinal berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memperkuat koordinasi dalam hal pengelolaan Kawasan Hutan baik yang berstatus Taman Nasional ataupun Kawasan Hutan Lindung agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaannya.
Sinergi dan Koordinasi antara Pusat dan daerah khususnya provinsi dan Kabupaten/Kota akan menghasilkan satu kekuatan dan kebersamaan yang akan berdampak terhadap kelancaran pencegahan dan penanganan karhutla di Provinsi Lampung.
“Saya ingin kita bersama-sama menciptakan terjadinya kekuatan yaitu persatuan, bagaimana persatuan akan timbul kalau kita nggak bersama, ini perlu saya ingatkan,” tegas Arinal Djunaidi.
Gubernur mengingatkan agar kawasan hutan Lindung seperti Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Way Kambas, kawasan Hutan Lindung Way Kanan betul-betul dipelihara dan dijaga dengan maksimal agar fungsi hutan tetap terjaga dengan baik.
“Saya ingin supaya luas hutan Provinsi Lampung dan luas kawasan tetap harus kita jaga secara maksimal dan berfungsi kawasannya,” pungkasnya.
Sementara itu Asisten Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam Brigjen Pol Drs. Lakoni S.H, M.H. yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Lampung 2023 menyampaikan ringkasan Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan hari ini.
Lakoni menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi hari ini merupakan salah satu tugas dari Kemenkopolhukam yaitu : mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan Karhutla, mengkoordinasikan pengendalian serta upaya penanggulangan Karhutla, melaksanakan pantauan dan evaluasi Karhutla.
Selanjutnya Lakoni menyampaikan Closing Statement Menkopolhukam Mahdfud MD tentang Karhutla yaitu :
1. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar bersinergi dan saling membantu dalam mengantisipasi Karhutla,
2. Segera selesaikan hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi terkait Karhutla di wilayah masing-masing.
Selanjutnya Perwakilan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup Ir. Thomas Tandi Bua A.N. M.Sc. sebagai Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan memaparkan data tentang Karhutla di Indonesia dan Provinsi Lampung tahun 2023 sekaligus Manajemen Pengendalian Karhutla di Indonesia Sepanjang Tahun 2023.
Paparan dilanjutkan oleh Perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang manajemen penanggulangan bencana akibat Kebakaran hutan dan lahan.
Selanjutnya Deputi V Bidang Pertahanan Negara Kemenkopolhukam menyampaikan beberapa saran dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan Karhutla di Provinsi Lampung tahun 2023.(*)
Alteripost Mesuji – Bank Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha dan sektor pertanian. Dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, Desaku Maju, Bank Lampung menyalurkan kredit alat dan mesin pertanian (Alsintan) dengan total nilai lebih dari Rp1 miliar di Kabupaten Mesuji.
Pada Rabu (24/6/2026), Bank Lampung Sub Branch Unit Simpang Pematang menyalurkan kredit Alsintan sebesar Rp512 juta, sementara Bank Lampung Sub Branch Unit Rawajitu Selatan menyalurkan kredit Alsintan sebesar Rp562 juta.
Penyerahan kredit dilakukan secara simbolis dalam rangkaian kunjungan kerja program Desaku Maju yang dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Mesuji Hj. Elfianah Khamami, Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Bupati Mesuji Hj. Elfianah Khamami juga melakukan pelepasan sebanyak 33.000 bibit ikan di kawasan Jembatan Pasar KTM, Kecamatan Mesuji Timur.
Program restocking perikanan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Pemprov Lampung menyalurkan 20.000 bibit ikan yang terdiri dari 5.000 ekor benih nila, 13.000 ekor benih ikan mas, 1.000 ekor benih baung, dan 1.000 ekor benih bawal. Sementara itu, Pemkab Mesuji turut melepas 13.000 bibit ikan yang terdiri dari 10.000 ekor benih lele dan 3.000 ekor benih nila.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa program restocking tersebut bertujuan mengembalikan fungsi dan peran perairan umum sebagai penyangga ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Selain itu, pada sektor hilir pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan teknologi bed dryer di 500 desa sebagai solusi untuk mengatasi persoalan pengeringan gabah yang selama ini menyebabkan turunnya kualitas dan harga jual hasil panen. Upaya penguatan sektor agribisnis juga didukung melalui kerja sama permodalan dengan Bank Lampung melalui skema Kredit Usaha Alsintan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur dan Bupati Mesuji turut meninjau proses pembuatan pupuk hayati cair serta menyaksikan simulasi penyemprotan lahan persawahan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak (drone) di Desa Pangkal Mas, Kecamatan Mesuji Timur.
Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberdayakan sektor usaha produktif dan UMKM di Provinsi Lampung melalui berbagai program pembiayaan dan pendampingan.
“Penyaluran kredit hari ini merupakan salah satu wujud komitmen Bank Lampung dalam mendorong perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha, sehingga ke depan mereka dapat memperluas dan mengembangkan usahanya,” ujar Indra Merviana.
Melalui dukungan permodalan yang berkelanjutan, Bank Lampung berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung keberhasilan program pembangunan daerah di Provinsi Lampung.(*)
DPD II Golkar Tuba Mulai Lakukan Penjaringan Muscam di 15 Kecamatan
Tim Provinsi Nilai Gedong Air, Bunda Eva Bidik Prestasi Nasional 2026
Dinas Pendidikan Lampung Selatan Siagakan Layanan Pengaduan Selama SPMB
