DPRD
Anggota DPRD Provinsi Lampung Mirza Ajak Generasi Milenial Sonsong Indonesia Emas
Alteripost.co Bandar Lampung – Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) mengajak segenap elemen bangsa, terutama generasi milenial, untuk menjadikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI sebagai momentum menyongsong Indonesia Emas pada 2045. Menurut Mirza, sapaan akrabnya, generasi milenial yang kini berusia 18-24 tahun akan menjadi penggerak utama Indonesia ketika berusia 100 tahun pada 2045.
“Seperti apa Indonesia dan perannya di dunia sangat ditentukan oleh anak-anak muda sekarang, karena mereka nanti yang akan jadi pemimpin di berbagai bidang, saat Indonesia berusia 100 tahun,” kata Mirza, di Bandar Lampung, Rabu (16/8/2023).
Hal itu, disampaikan Mirza terkait peringatan HUT ke-78 RI yang diperingati pada Kamis (17/8/2023). Melalui peringatan HUT ke-78 RI, Mirza juga mengajak memperkuat sumber daya manusia (SDM) generasi milenial yang menjadi bonus demografi Indonesia.
“Bonus demografi yang dialami Indonesia ini hanya akan berkah, jika SDM kita berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman dan sejajar dengan negara di berbagai belahan dunia. Hendaknya bonus demografi ini menjadi berkah, bukan musibah,” kata Mirza yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung itu.
Sektor pendidikan yang menghasilkan para wirausahawan, kata Mirza, menjadi kunci bagi pembentukan karakter para pemimpin di era Indonesia emas. Itu sebabnya, Partai Gerindra, dalam berbagai program menjadikan pendidikan sebagai program utama dalam memperjuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APNN) dan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Partai Gerindra, turut mendukung kebijakan pemerintah yang pada 2023 mengalokasikan anggaran pendidikan yang dikucurkan dari pembiayaan APBN mencapai Rp612,2 triliun. Pembiayaan itu, merupakan paling tinggi sepanjang sejarah. Ini merupakan salah satu komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan program Presiden Jokowi dalam mengawal anak-anak muda kita mempersiapkan Era indonesia emas 2045 mendatang.
Selain itu, Mirza juga mengajak untuk menjadikan peringatan HUT ke-78 RI ini untuk kembali merajut semangat kebangsaan yang menjadi modal kemerdekaan. Merajut semangat kebangsaan ini, menjadi sangat penting di tengah tahun politik dan menyongsong Pemilu 14 Februari 2024.
“Saat ini, diakui atau tidak masyarakat kita terbelah dalam berbagai kelompok karena perbedaan pilihan. Namun perbedaan itu hendaknya kita jadikan sebagai dampak demokrasi. Kita harus terus belajar berdemokrasi, sebagai modal untuk pembangunan. Perbedaan bukan untuk bermusuhan, tapi sebagai modal adu gagasan dan ide dalam membangun bangsa ini,” kata anggota DPRD Lampung ini. (*)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Ziarah di TMP Kusuma Bangsa, Bupati Radityo Egi Serukan Semangat Pahlawan untuk Lampung Selatan yang Lebih Maju
Dari Khidmat ke Kebersamaan, Warga Lampung Selatan Rayakan Kemerdekaan Tanpa Sekat di Menara Siger
422 WBP Lapas Kelas IIA Kalianda Dapat Remisi HUT ke-81 RI, Enam Menatap Pintu Kebebasan
