DPRD
Mingrum Gumay : Negara Ini Perlu Anak Muda Yang Pikirkan Nasib Bangsa Kedepan
Alteripost.co Bandar Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Mingrum Gumay SH.,MH, menghadiri acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru (PKKMB) Universitas Tulang Bawang (UTB) yang dilaksanakan di Aula UTB. Sabtu (23/9/2023).
Kehadiran Ketua DPRD Lampung ini menjadi sorotan utama dalam acara tersebut. Pasalnya Mingrum Gumay menjadi narasumber untuk memberikan pengetahuan bagaimana berkehidupan berbangsa dan bernegara kepada mahasiswa baru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Mingrum Gumay mengungkapkan bahwa kehidupan kampus adalah sebuah perjalanan yang akan membentuk karakter dan membuka peluang baru bagi mahasiswa. Ia minta mahasiswa dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dengan tekun.
“Anda adalah agen perubahan masa depan. Sukses Anda bukan hanya tentang mencapai prestasi akademik, tetapi juga bagaimana Anda dapat memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat sekitar,” kata Mingrum Gumay.
Ketua DPRD Lampung menyebutkan negara ini tidak membutuhkan mahasiswa yang hanya memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk dirinya sendiri bahkan bung karno juga pernah menyebutkan peranan pemuda dalam menentukan arah dan masa depan bangsa indonesia kedepan sangatlah penting.
“Mahasiswa harus memikirkan nasib bangsanya kedepan dengan cara yang sesuai dengan konstitusional dan elegant, sampaikan pokok pikiran maupun gagasan dengan baik agar apa yang dimaksud tersampaikan secara menyeluruh,” Ujar Mingrum.
Mantan Aktivis GMNI ini juga berharap mahasiswa dapat mengambil peran sebagaimana fungsi dari mahasiswa itu sendiri, jangan mau di adu domba maupun melakukan hal-hal yang sifatnya tanpa kajian dan analisa yang mendalam.
“Kita ingin semua pihak memberikan masukan dan kritik sebagai sosial control yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan segalanya merupakan wujud dari demokrasi yang sebenarnya,” Ungkapnya.
Terakhir ia juga mengulas bagaimana Kota Nagasaki dan Hiroshima, jatuh di Jepang, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pada saat ini pemerintahan jepang langsung bertanya berapa sisa guru yang masih hidup.
“Ini artinya bagaimana peran guru atau dosen sangatlah tidak mudah untuk melahirkan generasi penerus bangsa kedepan yang memiliki aklhak yang baik,budi pekerti yang baik serta kecerdasaan yang pada hakikatnya akan digunakan untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara kedepan, hormati dan sayangi dosen yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa,tidaklah mungkin apa yang diberikan tidak ada manfaatnya bagi kalian,itu yang harus di ingat ” Tutupnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Gubernur Mirza dan Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pakan Mandiri Pembudidaya Ikan
Bangun Kesadaran Kebangsaan, Dedi Yuginta Edukasi Masyarakat tentang Pancasila
Lantik puluhan Pejabat Fungsional, Begini Pesan Pj Sekdakab Lamteng
