DPRD
Anggota DPRD AR. Suparno Giatkan PIP dan Wawasan Kebangsaan
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung fraksi PDI Perjuangan AR. Suparno menganggap penting agenda rutin Sosialisasi Pembinaan Idologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung di daerah pemilihannya (Dapil) akhir januari 2024 ini. Senin (12/2/2024).
Menurutnya, “Sosialisasi Idoologi Pancasila sangatlah penting terutama untuk generasi muda,. dia mengatakan pada saat ini nilai luhur pancasila mulai terlupakan. Oleh karena itu pentingnya untuk mensosialisasikan idologi Pancasila, ”Harapannya masyarakat bisa mengimplementasikan dalam kesehariannya,” jelasnya.
AR. Suparno menjelaskan, kegiatan sosialisasi Pembinaan Idelogi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini merupakan kegiatan rutin wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung yang digelar setiap satu bulan sekali untuk membumikan Pancasila sebagai Ideologi negara.
“Nilai luhur Pancasila sebenarnya sudah ada sejak abad ke-7, dari zaman Sriwijaya, dan ada di zaman kerajaan Majapahit di abad ke-12, nilai pancasila dapat dilihat dari buku buku sepert SutasomaSutasoma. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
