Lampung
Gubernur Arinal Apresiasi Progres Pembangunan yang Pesat dan Ajak Masyarakat Ciptakan Kondusifitas Dalam Membangun Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung melakukan kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Lampung 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Daruss’adah Mojo Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Senin (25/3/2024).
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal mengapresiasi progres pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah yang begitu pesat di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah.
“Potensi Kabupaten Lampung Tengah di sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Jasa tentu tidak perlu diragukan lagi. Dengan beragam potensi inilah, hendaknya pemanfaatan bersama-sama teknologi tepat guna dan promosi serta pemasaran bisa lebih baik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal juga mengingatkan bahwa pada Tahun 2024 ini Lampung akan memasuki tahun politik. Untuk itu Gubernur Arinal mengajak untuk menciptakan suasana yang kondusif dan meminimalisir perpecahan di kalangan masyarakat, seraya bergandengan tangan untuk terus bersama membangun Lampung.
Terkait Bulan Suci Ramadan, Gubernur menyampaikan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga sebagai momentum yang tepat untuk memperdalam keimanan, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperkuat hubungan antarumat beragama.
Menurut Gubernur Arinal, Safari Ramadan bukan sekadar serangkaian acara keagamaan, tetapi juga merupakan ajang untuk menggalang kerjasama antarumat beragama dalam membangun masyarakat yang sejahtera.
“Safari Ramadan merupakan sebuah tradisi yang membangun jalinan kebersamaan, persaudaraan, dan keimanan di tengah-tengah kita semua,” ujar Gubernur Arinal.
Arinal percaya bahwa keragaman agama adalah anugerah yang harus dijaga dan dirawat bersama sebagai modal utama dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Sekda Lampung Tengah, Kusuma Riyadi menyampaikan rasa bangga dan berbahagia karena dapat menyambut kunjungan silahturahmi safari ramadhan bapak Gubernur Lampung.
“Semoga kehadiran bapak pada sore hari ini dapat menambah semangat dan semaraknya Bulan Suci Ramadan di kabupaten lampung tengah tercinta,” ujar Kusuma.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadan ini merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu, karena merupakan sarana bagi para pemimpin mulai dari Gubernur sampai kepala kampung untuk dapat mendekatkan diri dengan masyarakat serta para ulama nya.
“Hal ini perlu dilakukan agar ada rasa kedekatan, saling menghormati dan menghargai serta saling memiliki sehingga terjalin hubungan yang sangat erat,” ujarnya.
Ia berharap kunjungan tim Safari Ramadhan Provinsi Lampung dapat meningkatkan ukhuwah islamiah dan sekaligus dapat lebih meningkatkan kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kabupaten Lampung Tengah khususnya, dan di provinsi Lampung umumnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat Lampung Tengah. Diantaranya untuk masjid sebesar Rp30 juta dan santunan anak yatim 110 paket sembako.
Kemudian, Bantuan BOS dan Revitalisasi Sekolah senilai Rp Rp45 miliar; Bantuan 200 buku; Bantuan 2.250 butir telur kepada 5 Pondok Pesantren.
Juga bantuan di sektor pertanian berupa bantuan benih padi inbrida 3.000 Ha, Benih padi biofortifikasi 750 Ha, motor roda 3, bangsal pasca panen, dan Alat pengelola pasca panen hortikultura.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung, dr. Imam Ghozali, membantah adanya puluhan pegawai yang tidak menerima pembayaran meski klaim pelayanan telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
Imam mengatakan setiap data pembayaran harus melalui proses verifikasi berlapis karena berkaitan dengan penggunaan uang negara.
Menurut dia, perbedaan antara data tagihan dan pembayaran tidak serta-merta menunjukkan adanya pegawai yang belum menerima haknya.
“Begitu diverifikasi, kalau masih ada data kosong, dikembalikan untuk diperbaiki. Karena ini menyangkut uang negara, pengeluarannya tidak bisa sembarangan dan harus diverifikasi dengan betul,” kata Imam usai mengikuti Rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Lampung pada Senin, (5/10/2026).
Ia mencontohkan adanya informasi mengenai tagihan BPJS untuk 100 orang.
Dalam data tertentu, disebut hanya 60-70 orang yang tercatat telah dibayarkan, sementara sisanya seolah belum menerima pembayaran.
Menurut Imam, informasi tersebut tidak tepat jika kemudian disimpulkan terdapat 30 pegawai yang belum dibayar.
“Tidak benar. Tata kelola remunerasi itu tidak bisa seperti itu,” ujarnya.
Imam menjelaskan pembayaran remunerasi di RSUDAM menggunakan sistem berbasis poin.
Besaran remunerasi mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain jabatan, pendidikan, unit kerja, serta tingkat risiko pekerjaan.
“Sudah masuk dalam satu sistem pembayaran remunerasi. Jadi tidak ada 100 orang, lalu hanya 60 yang dibayar. Itu tidak mungkin terjadi,” katanya.
Beralih dari Sistem Pihak Ketiga
Selain persoalan remunerasi, Imam menjelaskan pembenahan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS.
Menurut dia, digitalisasi merupakan bagian dari tuntutan kebijakan pemerintah pusat terhadap pengelolaan rumah sakit.
RSUDAM sebelumnya menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengembangan SIM-RS.
Namun, dalam perjalanannya, rumah sakit menilai sistem tersebut belum memberikan efisiensi yang diharapkan.
RSUDAM kemudian mencoba mengembangkan sistem secara internal. Namun, langkah tersebut menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.
“Core business saya adalah pelayanan. Saya tidak perlu membagi energi atau pemikiran untuk hal-hal IT,” kata Imam.
Menurut dia, sebagian besar sumber daya manusia RSUDAM merupakan tenaga medis seperti dokter dan perawat.
Sementara tenaga yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi terbatas.
Karena itu, rumah sakit kembali mempertimbangkan penggunaan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
Imam menyebut ada tiga pertimbangan utama dalam penggunaan sistem tersebut, yakni kemudahan, efisiensi, dan kemudahan penggunaan oleh tenaga rumah sakit.
Sistem itu juga dituntut mampu mendukung pelayanan digital, termasuk akses terhadap rekam medis dan hasil pemeriksaan dari luar rumah sakit.
“Yang paling penting keamanannya. Jadi tidak bisa sembarangan. Masa tugas itu harus dibebankan kepada perawat lagi? Tidak mungkin,” ujarnya.
Digitalisasi tersebut juga berkaitan dengan tuntutan integrasi sistem kesehatan nasional.
RSUDAM, kata Imam, harus mampu melakukan integrasi dengan platform Satu Sehat dan mengurangi penggunaan proses manual.
DPRD Minta Kendala Pelayanan Dibuka
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, mengatakan pihaknya ingin memastikan pembayaran dan pelayanan publik di RSUDAM tidak terganggu oleh persoalan administrasi maupun sistem.
“Kami ingin tahu dan memastikan bahwa pelayanan publik itu tidak terganggu. Teman-teman di Abdul Moeloek sudah melakukan itu secara maksimal. Kalau ada kendala, apa kendalanya, nanti kita bahas bersama-sama,” kata Yanuar.
Menurut Yanuar, evaluasi terhadap rumah sakit tetap diperlukan, terutama berkaitan dengan sumber daya manusia yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Ia mengatakan masih terdapat kebutuhan edukasi bagi pegawai agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
“Memang masih perlu edukasi-edukasi, khususnya bagi pegawai kita yang langsung berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.
Yanuar mengakui rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik tidak mungkin terbebas sepenuhnya dari kendala.
Namun, ia menegaskan persoalan yang bersifat prinsip harus mendapat perhatian DPRD.
“Kalau yang sifatnya prinsip, kami tidak bisa diam. Semua yang disampaikan sudah kami tanyakan. Itu yang kemudian dijelaskan oleh Pak Direktur kepada kami,” tutup Yanuar. (Rls)
Manajemen RSUDAM Bantah Isu Puluhan Pegawai Tak Menerima Bayaran Klaim BPJS
Bank Lampung Sabet Juara I Jamsostek Award Tingkat Provinsi Lampung
Melalui Kegiatan Seni Islam, Pemprov Lampung Berupaya Menciptakan Generasi Muda Kreatif dan Berkarakter
