Lampung
Pengurus Korpri Provinsi Lampung Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadhan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pengurus (DP) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Tebus Murah Paket Sembako Bagi PNS Golongan II dan Bazar dalam Rangka Bulan Suci Ramadhan 1445 H, di Halaman Kantor BKD Provinsi Lampung, Bandarlampung, Kamis (04/04/2024).
Peluncuran dilakukan Asisten Administrasi Umum yang juga Wakil Ketua III DP Korpri Lampung Senen Mustakim, mewakili Ketua DP Korpri Fahrizal Darminto. Bazar tersebut diisi oleh mitra kerja Korpri Provinsi Lampung seperti Chandra Mart, dan beberapa UMKM mitra, maupun usaha anggota Korpri Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Senen Mustakim mengapresiasi kinerja Dewan Pengurus Korpri Lampung yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
“Ini merupakan bentuk kepedulian jajaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung terhadap kesejahteraan anggota Korpri Provinsi Lampung dari berbagai OPD, SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Senen.
Senen Mustakim menilai bahwa Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mensejahterakan PNS Golongan II untuk memperoleh paket sembako dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu hanya Rp25.000/paket, yang terdiri atas beras 5Kg, Mie Telor, serta Gula.
“Harga paket sembako ini senilai Rp100.000/paket, DP Korpri Provinsi Lampung telah mensubsidi sebesar Rp75.000/paket sehingga harga sembako ini menjadi sangat terjangkau bagi ASN Golongan II,” ujar Senen.
Dalam kesempatan ini pula, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Meiry Harika menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk meningkatkan silaturahmi dan persatuan anggota Korpri Provinsi Lampung, serta membantu meringankan beban anggota Korpri ASN golongan 2 dalam pemenuhan kebutuhan pokok menjelang hari Raya Idul Fitri 1445 H.
Kegiatan Tebus Murah Paket Sembako diberikan kepada 1.133 PNS yang tersebar di perangkat daerah dan SMA dan SMK di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.
Teknis pelaksanaannya melalui tukar kupon tebus murah pokok sembako yang telah disampaikan pada seluruh perangkat daerah pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan jumlah PNS Golongan II di masing-masing perangkat daerah dan seluruh SMA/SMK yang berada di Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Kick-Off HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Siap Ikut Lari 10K
Menuju Waterfront City, Gubernur Mirza Dorong Pesisir Bandar Lampung Lebih Produktif
