Lampung
Gubernur Lampung Arinal Ikuti Rakor Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni
Alteripost Lampung Selatan – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Arus Balik Mudik Idul Fitri 1445 Hijriah di Kantor ASDP, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Sabtu (13/4/2024).
Rakor yang dihadiri oleh Kepala Kepolisian daerah (Kapolda) Lampung Irjen Pol. Helmy Santika dan Direktur Utama PT. ASDP Ira Puspadewi itu memetakan bahwa hingga H+3 Lebaran kondisi arus balik tetap kondusif.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rakor lintas sektoral kesiapan pengamanan arus balik hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 12 April 2024 yang lalu.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Arinal mengatakan bahwa pada arus balik mudik ini diprediksi jumlah pemudik akan meningkat dibandingkan dengan jumlah kedatangan.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung dengan instansi-instansi terkait telah menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang mudik dengan baik dan maksimal.
“Kita semua harus menyiapkan infrastruktur, terutama kesiapan kapalnya, kemudian yang kedua bagaimana pelayanannya, kemudian jadwal dai sebagainya ini sudah terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Gubernur Arinal meminta kepada seluruh media untuk aktif dalam menginformasikan update terkini seputar arus balik mudik seperti jadwal keberangkatan kapal ataupun titik-titik kemacetan kepada masyarakat.
Hal tersebut, menurutnya, bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar dapat memprediksi serta mengatur jadwal keberangkatannya sehingga mencegah bertambahnya titik-titik kemacetan pada puncak arus mudik nantinya.
“Saya sangat berharap kepada media untuk mempublikasikan jadwal keberangkatan dari Bakauheni dan lain-lainnya ini bisa sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Arinal berharap pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini pemudik tidak mengalami kendala dan merasa nyaman serta aman hingga sampai di kota tujuannya.
“Mudah-mudahan kita yakin tidak ada masalah, karena semua pihak telah bekerja dengan maksimal,” harapnya.
Irjen Pol. Helmy Santika mengatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dalam rangka arus mudik ini memiliki beberapa kategori target atau bisa dikatakan sukses apabila arus penyeberangannya terlaksana dengan baik dan lancar, angka kecelakaan lalu lintas turun dan jumlah terjadinya gangguan kamtibmas menurun.
Ia menyampaikan bahwa situasi dan kondisi terkini pasca H+3 lebaran di Provinsi Lampung dalam keadaan kondusif.
“Gangguan kamtibmas juga tidak ada yang signifikan, kemudian kecelakaan lalu lintas juga demikian,” ujarnya.
Dari situasi tersebut, Helmy mengatakan bahwa Polda Lampung juga telah memetakan beberapa hal seperti daerah yang rawan terjadi bencana.
Dalam menangani hal tersebut, Pemerintah dan instansi terkait telah mempersiapkan sejumlah alat berat di titik-titik rawan bencana.
“Semua alat berat dan sebagainya telah on position, sehingga kalau terjadi, dalam hitungan cepat waktunya paling cepat 1 jam harusnya sudah bisa kita tangani,” ujarnya.
Helmy menyampaikan bahwa Polda Lampung telah menempatkan sejumlah petugas di titik-titik rawan terjadi kecelakaan dan telah menempatkan rambu-rambu darurat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana kondisi jalan yang akan dilewati.
Ia juga menyampaikan bahwa Polda Lampung telah menerapkan delaying system yaitu memperlambat arus yang menuju ke Pelabuhan Bakauheni dengan pola warna hijau, kuning dan merah.
“Warna hijau itu normal seperti sekarang, tapi begitu sudah warna kuning dimana antrean sudah 1 kilometer dari pintu gerbang pelabuhan maka delaying system akan kita laksanakan dengan mengaktifkan 5 rest area yang ada di jalur B yang menuju Pelabuhan Bakauheni serta 4 Buffer Zone atau Central Parking yang ada di jalur lintas tengah maupun lintas timur,” ujarnya.
Jika sudah kode warna merah apabila sudah antrean mencapai 4 kilometer dari gerbang pelabuhan, semua Rest Area dan Buffer Zone yang ada akan kita aktifkan, mulai dari kilometer 215 sampai dengan kilometer 20 akan diaktifkan.
Seperti diketahui, dalam menghadapi arus balik mudik telah dioperasionalkan kembali Pelabuhan Panjang dengan jumlah 3 kapal yang akan melayani penyeberangan ke Pelabuhan Ciwandan pada jam 12 siang, jam 2 siang dan jam 4 sore.
Helmy mengimbau kepada masyarakat Lampung untuk dapat memanfaatkan penyeberangan dari Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Ciwandan ini.(*)
Lampung
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)

