Lampung
Sekdaprov Lampung Harapkan Penggunaan Basis Data yang Lengkap Bermanfaat Optimal Bagi Masyarakat
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto menghadiri pembukaan Temu Kerja Pengelola Data Nasional, Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024, di Hotel Mercure, Selasa Malam (11/6/2024).
Sekdaprov menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dari klaster unit sosial terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Keberhasilan tersebut, menurut Sekdaprov, dimulai dengan memperhatikan perencanaan keluarga.
“Kalau keluarganya sejahtera, sehat, tangguh, maka kita optimis. Itu modal dasar yang kuat dalam suatu pembangunan,” kata Sekdaprov.
Di sisi lain, Sekdaprov menuturkan bahwa kehadiran Govtech Ina Digital yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu berperan penting dalam meningkatkan daya saing dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik di sejumlah layanan prioritas.
Sekdaprov melanjutkan, melalui penggunaan basis data yang lengkap dan didukung oleh teknologi informasi, dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi salah satu sumber datanya, akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Salah satunya yaitu penurunan prevalensi stunting di Provinsi Lampung.
Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, dari 26,26% di tahun 2019, prevalensi stunting di Provinsi Lampung telah turun menjadi 14,9% di tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung berada di peringkat keempat dengan Prevalensi Stunting terendah di Indonesia.
Sekdaprov juga berharap, pertemuan ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan harus diukur melalui basis data yang lengkap, akurat dan mutakhir.
“Di Provinsi Lampung, upaya penurunan angka stunting dilakukan secara serentak dan terfokus. Mudah-mudahan kedepan kita bisa bekerja dengan lebih efektif menggunakan basis data yang cukup lengkap dan didukung oleh teknologi informasi,” pungkas Sekdaprov.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso berharap, melalui pertemuan ini, para ketua tim kerja dan anggotanya serta para pengelola data dan informasi (PDKP Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat meningkatkan komitmen dalam mewujudkan data informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) berkualitas serta pemanfaatannya untuk kepentingan program intervensi pembangunan daerah berbasis keluarga.
“Data harus tepat sasaran. Pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024 harus menghasilkan data yang valid dan reliable,” kata Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat (3/7/2026).
Rapat tersebut membahas penyelesaian dokumen perencanaan sekaligus memastikan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, disepakati tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam prioritas program dan penganggaran seluruh perangkat daerah.
Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, seluruh indikator makro yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Selain itu, Marindo meminta agar setiap program dan subkegiatan yang disusun memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah, khususnya indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat juga membahas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem evaluasi berbasis aplikasi terus didorong guna meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Melalui pembahasan ini, Pemprov Lampung berharap penyusunan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 guna mendukung tercapainya target pembangunan Provinsi Lampung. (Rls)
Mengulas Kenaikan BI Rate ke 5,75, Apakah Sudah Efektif Dalam Menjaga Stabilitas Rupiah?
Wakil Bupati Hankam Hasan Pimpin Aksi Jumat Bersih di Perumahan Dinas 55 Menggala
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Muskab 1 Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Tuba
