Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Ajak Pengurus PMII Provinsi Lampung Bergandengan Tangan Membangun Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin mengajak pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Lampung bergandengan tangan membangun Lampung dengan menghadirkan program kerja yang disinergikan dengan program Pemprov Provinsi Lampung untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Samsudin saat menerima audiensi dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Provinsi Lampung di Ruang Kerjanya, Rabu (17/7/2024).
“PMII untuk bisa menghadirkan program yang hampir sama dengan dinas terkait agar bisa bergandengan tangan bersama. Program yang beriringan dan bersinergi,” ujar Samsudin.
Samsudin juga turut meminta agar di setiap kegiatan PMII untuk bisa mengajak kadernya dan para pemuda ikut berpartisipasi menjaga penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah 2024 di Provinsi Lampung dalam situasi tenteram dan kondusif.
“Saya titip pesan untuk PMII di setiap ada kegiatan, satu hal yang saya sampaikan mengajak milenial dan gen z berpartisipasi pada Pemilukada. Gunakan hak pilih semaksimal mungkin agar tidak golput dan bersama menjaga keamanan dan kedamaian karena ini hajat besar bersama khususnya di Provinsi Lampung,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Samsudin mengapresiasi keinginan PKC PMII Provinsi Lampung untuk bersama-sama membangun Provinsi Lampung.
Dia pun mendorong PMII agar memiliki visi misi yang inovatif terutama di era digital saat ini.
“Insha Allah saya akan dukung PMII yang memiliki program strategis untuk pembangunan Provinsi Lampung,” katanya.
Terakhir, Ia menyambut baik atas akan diselenggarakannya pelantikan PKC PMII Provinsi Lampung masa khidmat 2024-2027 pada Agustus 2024 mendatang dan Kongres XXI PMII 2024 di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada September 2024 mendatang.
Sementara itu, Ketua PKC PMII Provinsi Lampung M. Yusuf Kurniawan mengatakan kehadirannya selain bersilaturahmi dengan Pj. Gubernur, juga melaporkan program-program dan kepengurusan PKC PMII Provinsi Lampung masa khidmat 2024-2027 yang akan dilantik pada Agustus 2024 mendatang.
Dia mengatakan pihaknya siap bersinergi dan membangun kolaborasi untuk pembangunan di Provinsi Lampung.
“Kami menganggap Bapak Gubernur sebagai orang tua kami, mohon arahan dan bimbingannya. Kami ingin bersinergi dan kolaborasi dan siap membersamai Bapak Gubernur,” ujar Yusuf.
Yusuf juga meminta agar Pj. Gubernur Samsudin bisa melepas keberangkatan para kader PKC PMII Provinsi Lampung dalam mengikuti Kongres XXI PMII 2024.
“Kami berharap Bapak bisa melepas keberangkatan kami,” katanya.
Turut hadir pada audiensi ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda dan Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Hermansyah Saleh. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Kick-Off HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Siap Ikut Lari 10K
Menuju Waterfront City, Gubernur Mirza Dorong Pesisir Bandar Lampung Lebih Produktif
