Connect with us

Lampung Selatan

67 Persen Masyarakat Puas Dengan Kinerja Bupati Lamsel Nanang Ermanto

Published

on

Alteripost Kalianda – Kepuasan publik terhadap Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mencapai 67,00 persen.

Hal itu berdasarkan survei terbaru yang dirilis Disway Research and Development bekerjasama dengan Departemen Riset, Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Radar Lampung Media Grup (RLMG).

Berdasarkan data yang dikutip dari _Radarlampung.disway.id_, pada Senin, 29 Juli 2024, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto di angka 67,00 persen.

Angka ini merupakan hasil gabungan dari responden yang menyatakan sangat puas dan puas.

Diketahui, survei itu dilakukan selama seminggu, dari tanggal 14 Juli hingga 20 Juli 2024, menggunakan metode simple random sampling.

Sampel survei berjumlah 500 responden, yang dipilih secara acak dari populasi mata pilih Kabupaten Lampung Selatan sebesar 796.779 jiwa, tersebar di 17 kecamatan.

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari dua bagian utama: informasi demografi responden dan penilaian terhadap kinerja Bupati.

Dengan toleransi kesalahan (margin of error) plus minus 5 persen dan tingkat kepercayaan 90 persen.

Distribusi demografi responden meliputi jenis kelamin laki-laki (52,40 persen) dan perempuan (47,60 persen), usia: 17-35 tahun (56,00 persen) dan 36 tahun ke atas (44,00 persen).

Sedangkan pendidikan terakhir mayoritas dari latar belakang pendidikan SMA/SMK (47,20 persen) dan S1/S2/S3 (24,40 persen).

Serta pekerjaan dominan dari kalangan swasta/wiraswasta (66,40 persen) dan juga melibatkan PNS (11,80 persen), pelajar/mahasiswa (11,80 persen), serta yang belum bekerja (10,00 persen).

Dari hasil survei yang dilakukan, responden memberikan penilaian yang bervariasi terhadap kinerja Nanang Ermanto.

Sebanyak 14,40 persen dari total responden, menyatakan bahwa mereka merasa sangat puas dengan kinerja Bupati.

Kelompok ini mengapresiasi kebijakan pembangunan, respons terhadap kebutuhan masyarakat, atau transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

Sementara, sebanyak 52,60 persen menyatakan bahwa mereka merasa puas dengan kinerja Bupati.

Kepuasan ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan publik di Bumi Khagom Mufakat ini merasa cukup puas dengan upaya Bupati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin.

Namun demikian, survei juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah responden yang merasa kurang puas dengan kinerja Bupati.

Sebanyak 27,60 persen dari total, menyatakan bahwa mereka merasa kurang puas dengan kinerja Bupati.

Ketidakpuasan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya respons terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, kebijakan yang dianggap tidak tepat, atau kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, sejumlah kecil responden atau sekitar 5,40 persen dari total, menyatakan bahwa mereka merasa sangat tidak puas dengan kinerja Bupati.

Respons ini mencerminkan adanya kekecewaan yang dalam terhadap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Bupati dalam menjalankan tugasnya.

1. Sangat Puas: 77 responden (14,40 persen)
2. Puas: 268 responden (52,60 persen)
3. Kurang Puas: 133 responden (27,60 persen)
4. Sangat Tidak Puas: 22 responden (5,40 persen)

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan evaluasi dalam membangun strategi untuk merespons kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih efektif. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung Selatan

Program Rumah Subsidi di Lampung Selatan Tawarkan Cicilan Hingga 40 Tahun

Published

on

Alteripost Jati Agung – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026). Kunjungan tersebut membawa angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program pembiayaan rumah subsidi dengan bunga ringan dan tenor kredit hingga 40 tahun.

Kegiatan dipusatkan pada acara Kredit Program Perumahan (KPP) bertajuk Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang berlangsung di Gedung Parrona, Jalan Terusan Ryacudu, Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung.

Program itu menekankan kolaborasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui dukungan berbagai lembaga seperti Bank BTN, BP Tapera, PNM, SMF dan sejumlah mitra lainnya. Melalui program tersebut, masyarakat kini dapat mengakses kredit rumah dengan bunga mulai 5,59 persen per tahun serta skema cicilan yang lebih ringan.

Menteri PKP RI, Maruarar Sirait mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap sektor perumahan rakyat sebagai bagian dari pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

“Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya untuk mempersiapkan kota-kota baru di sekitar Jakarta, Medan, Makassar, Manado dan berbagai daerah lainnya agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan baru,” ujar Maruarar.

Menurutnya, pemerintah juga terus memperluas kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar semakin mudah memiliki rumah layak huni. Salah satu kebijakan yang disiapkan yakni memperpanjang tenor kredit rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun.

“Presiden juga memerintahkan agar masa kredit diperpanjang menjadi 40 tahun sehingga cicilan masyarakat menjadi lebih ringan. Selain itu, BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR di Lampung juga sudah digratiskan,” katanya.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk membantu masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah akibat tingginya cicilan dan biaya administrasi.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama berharap program kolaborasi pembiayaan perumahan tersebut dapat membuka akses kepemilikan rumah yang lebih luas bagi masyarakat di daerahnya, khususnya kalangan pekerja dan keluarga muda.

Ia juga berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan pengembang dapat mempercepat pemerataan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading