DPRD
Masalah Pilkada 2024, Ini Kata Ismed Roni Anggota DPRD Provinsi Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Ismet Roni mendukung Iqbal Ardiansyah maju Pilkada Bandar Lampung.
Hal itu ditegaskannya saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD KNPI Lampung itu di posko Rawalaut, Enggal, Bandar Lampung, Kamis (6/6/2024).
“DPP memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin. Ketum (Golkar) selalu bicara milenial dan Gen Z. Ada banyak kepala daerah Golkar dari pemuda. Saya mendukung adinda untuk berkontestasi,” ujar Batin Ismet, sapaan akrab politisi senior yang juga ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.
Menurutnya, politik adalah pengabdian. Ia pun memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Bung Iqbal Ardiansyah sebagai pedoman dalam memasuki kancah politik. Utamanya strategi dalam berkontestasi Pilkada.
“Silahkan turun ke masyarakat. Perbanyak silaturahmi mendengar keluhan dan masukan masyarakat. Saya yakin adinda sebagai ketua KNPI memiliki modal sosial yang dapat digerakan turun ke akar rumput,” ungkap Anggota DPRD Lampung terpilih Pileg 2024 itu.
Bakal calon walikota Bandar Lampung Iqbal Ardiansyah berterimakasih atas dukungan yang diberikan kepadanya. Ia pun menegaskan kesiapannya untuk maju sebagai orang nomor satu di ibukota Provinsi Lampung.
“Insya Allah, saya maju nomor satu, calon walikota. Saya berterimakasih atas dukungan yang diberikan Batin Ismet,” ungkapnya.
Bung Iqbal memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan di masyarakat. Ia menjelaskan kedatangannya dalam rangka meminta masukan kepada tokoh Golkar terkait pencalonannya.
“Sebagai pemuda tentu harus banyak mendengar masukan dan saran para senior. Apalagi kita tau Batin Ismet sudah amat berpengalaman di panggung politik dan terbukti selalu menang dalam kontestasi. Saya harus belajar dari Batin dan semoga bisa berjalan bersama Golkar di Pilkada 2024,” kata dia.
Iqbal juga menegaskan kesiapannya untuk menggerakan jajaran dalam rangka membantu pemenangan Ismet Roni yang juga akan berkontestasi sebagai calon Bupati Tulangbawang. (*)
DPRD
Pembahasan APBD 2027 Dibahas Transparan, DPRD Lampung Pastikan Penggunaannya Bakal Tepat Sasaran
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan DPRD memulai langkah besar membenahi kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh pos anggaran dibuka secara transparan untuk dievaluasi, sementara belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat siap dipangkas demi memberi ruang lebih besar bagi program prioritas.
Langkah tersebut, kata Giri, merupakan tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK agar proses penyusunan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak prioritas, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tkata Giri, Rabu (29/7).
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD, Giri memastikan APBD 2027 mendatang, tidak lagi sekadar menjadi dokumen belanja pemerintah, tetapi menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, menekan ketimpangan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat Lampung.
Menurutnya, indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan gini ratio akan menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas anggaran.
Selain itu, DPRD juga berkomitmen mengawal penuh program unggulan Gubernur Lampung, khususnya di sektor pertanian yang dinilai menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Program penyediaan dryer, pupuk, bibit, hingga bantuan pemberantasan hama akan menjadi perhatian utama dalam pembahasan APBD.
“Kami ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” ujarnya.
Dalam evaluasi pembahasan APBD Perubahan, DPRD juga menemukan sejumlah persoalan mendasar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum ditunjang peralatan medis yang memadai.
Giri mengatakan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. DPRD pun mendorong Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar pengadaan alat kesehatan dapat dibantu pemerintah pusat.
“Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada belanja pegawai di sejumlah OPD. DPRD menemukan adanya usulan kenaikan belanja pegawai yang jauh melampaui batas kewajaran, bahkan mencapai 7 persen hingga 15 persen.
Menurut Giri, kondisi tersebut berpotensi menggerus ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri,” tegasnya.
Ia mengungkapkan Sekretariat DPRD telah lebih dulu melakukan rasionalisasi anggaran sehingga kenaikan belanja pegawai tetap berada di bawah batas 2,5 persen sesuai ketentuan.
Di sektor pertanian, DPRD juga menemukan masih banyak program strategis yang belum memperoleh dukungan anggaran pada tahun sebelumnya. Padahal, serangan hama tikus kini menjadi keluhan hampir di seluruh sentra pertanian Lampung.
“Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran,” ujar Giri.
Tak hanya sisi belanja, DPRD turut menyoroti lemahnya realisasi pendapatan daerah. Giri meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi baru agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kembali meleset seperti tiga tahun terakhir.
Ia menilai setiap kabupaten dan kota memiliki persoalan berbeda dalam pemungutan pajak sehingga diperlukan pendekatan yang lebih spesifik berdasarkan akar persoalan di masing-masing daerah.
Selain itu, DPRD juga menemukan adanya perbedaan antara angka retribusi di lapangan dengan data resmi, termasuk pada penerimaan pajak air permukaan. Temuan tersebut akan menjadi fokus evaluasi bersama untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu komitmen kami,” pungkas Giri. (Rls)
Sekda Tuba Ikuti Giat Fasilitasi Pengumpulan Data Penelitian Dosen IPDN
Kerja Sama Antar Daerah, Bandar Lampung dan Solok Perkuat Distribusi Komoditas Pangan
Realisasi Pajak Daerah Lampung Selatan Capai 63,29 Persen, BPPRD Yakin Target 2026 Terealisasi
