Connect with us

Lampung

Pj. Gubernur Samsudin Tekankan Pentingnya Netralitas ASN Dalam Pilkada 2024 di Pemkab Tubaba

Published

on

Alteripost Tubaba – Penjabat Gubernur Lampung Samsudin menyatakan bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah cerminan dari pelaksanaan Pemilu yang bebas dan adil. Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur Lampung saat memberikan pengarahan terkait netralitas ASN bersama Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli, Para Asisten, Para Pejabat Eselon 2, Camat, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), bertempat di Rumah Dinas Bupati Tulang Bawang Barat, Rabu (07/08/2024).

Penjabat Gubernur Lampung Samsudin mengajak kepada seluruh yang hadir untuk menjadi motor penggerak netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

“Saya berharap semua yang hadir ditempat ini menjadi motor penggerak agar supaya ASN dimanapun tempat kita bekerja untuk melakukan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini,” harapnya.

Samsudin dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa indikator netralitas ASN mencakup berbagai aspek penting, Pertama, netralitas dalam karir ASN, memastikan tidak ada mutasi, demosi, atau promosi dalam enam bulan sebelum penetapan calon.

Kedua, netralitas dalam hubungan dengan partai politik, melarang ASN menjadi anggota atau pengurus partai, serta mencegah dukungan terbuka maupun tersembunyi terhadap partai tertentu. Ketiga, dalam kegiatan kampanye, ASN harus menjaga netralitas dengan tidak menggunakan media sosial untuk mendukung kampanye, tidak mengenakan atribut PNS, tidak membagikan uang atau materi kampanye, serta tidak melibatkan pejabat atau menggunakan fasilitas negara. Keempat, netralitas dalam pelayanan publik mengharuskan ASN memberikan pelayanan yang adil tanpa mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Samsudin juga menerangkan bahwa maraknya pelanggaran netralitas ASN disebabkan oleh beberapa faktor utama. Mentalitas birokrasi yang masih jauh dari semangat reformasi menjadi salah satu penyebab utama.

“Reformasi birokrasi harus selalu digaungkan,” tegasnya.

Samsudin juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang ASN No 20 Tahun 2023 menegaskan asas netralitas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. ASN harus menjalankan perannya tanpa campur tangan politik. Pengawasan netralitas ASN dilakukan oleh Bawaslu Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memastikan profesionalisme dan netralitas ASN, terutama selama periode pemilu.

Selain itu, pengaturan netralitas ASN dalam PP 94/2021 mencakup beberapa aspek penting untuk menjaga disiplin dan netralitas PNS. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS juga menekankan pentingnya etika dalam perilaku dan sikap PNS.

Selain itu, dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 01 Tahun 2023 mengatur bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) harus menjaga sikap netral dan bebas dari pengaruh politik dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pelanggaran kode etik netralitas ASN mencakup tindakan seperti memasang spanduk atau alat peraga terkait calon peserta pemilu, menghadiri dan mendukung deklarasi atau kampanye calon secara aktif, serta memposting foto dengan calon atau tim sukses di media sosial. Pelanggaran disiplin yang dikenai hukuman disiplin berat meliputi tindakan serupa serta kegiatan yang mengarah pada keberpihakan politik.

“Ini semua beberapa indikator yang seringkali terjadi dalam pelanggaran ASN,” jelasnya.

Samsudin juga menjelaskan bahwa Pemilu yang ada di Provinsi Lampung dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan pemilu yang kondusif.

“Pemilu di Lampung ini ada 63 pengaduan, melihat 63 dari sekian banyak kabupaten tentulah ini termasuk pelaksanaan pemilu yang sangat kondusif, sangat baik,” jelasnya.

Dengan demikian Samsudin berharap pilkada serentak di Provinsi Lampung akan berjalan lebih baik lagi.

“Oleh karena itu, mari kita jaga betul dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan Pilkada ini lebih baik lagi, lebih damai lagi, lebih kondusif lagi dibandingkan dengan pemilu yang lalu,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Ekonomi dan Bisnis

Bank Lampung dan Pemprov Lampung Bersinergi Majukan Pertanian Mesuji

Published

on

Alteripost Mesuji – Bank Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha dan sektor pertanian. Dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, Desaku Maju, Bank Lampung menyalurkan kredit alat dan mesin pertanian (Alsintan) dengan total nilai lebih dari Rp1 miliar di Kabupaten Mesuji.

Pada Rabu (24/6/2026), Bank Lampung Sub Branch Unit Simpang Pematang menyalurkan kredit Alsintan sebesar Rp512 juta, sementara Bank Lampung Sub Branch Unit Rawajitu Selatan menyalurkan kredit Alsintan sebesar Rp562 juta.

Penyerahan kredit dilakukan secara simbolis dalam rangkaian kunjungan kerja program Desaku Maju yang dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Mesuji Hj. Elfianah Khamami, Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Bupati Mesuji Hj. Elfianah Khamami juga melakukan pelepasan sebanyak 33.000 bibit ikan di kawasan Jembatan Pasar KTM, Kecamatan Mesuji Timur.

Program restocking perikanan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Pemprov Lampung menyalurkan 20.000 bibit ikan yang terdiri dari 5.000 ekor benih nila, 13.000 ekor benih ikan mas, 1.000 ekor benih baung, dan 1.000 ekor benih bawal. Sementara itu, Pemkab Mesuji turut melepas 13.000 bibit ikan yang terdiri dari 10.000 ekor benih lele dan 3.000 ekor benih nila.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa program restocking tersebut bertujuan mengembalikan fungsi dan peran perairan umum sebagai penyangga ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

Selain itu, pada sektor hilir pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan teknologi bed dryer di 500 desa sebagai solusi untuk mengatasi persoalan pengeringan gabah yang selama ini menyebabkan turunnya kualitas dan harga jual hasil panen. Upaya penguatan sektor agribisnis juga didukung melalui kerja sama permodalan dengan Bank Lampung melalui skema Kredit Usaha Alsintan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur dan Bupati Mesuji turut meninjau proses pembuatan pupuk hayati cair serta menyaksikan simulasi penyemprotan lahan persawahan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak (drone) di Desa Pangkal Mas, Kecamatan Mesuji Timur.

Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberdayakan sektor usaha produktif dan UMKM di Provinsi Lampung melalui berbagai program pembiayaan dan pendampingan.

“Penyaluran kredit hari ini merupakan salah satu wujud komitmen Bank Lampung dalam mendorong perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha, sehingga ke depan mereka dapat memperluas dan mengembangkan usahanya,” ujar Indra Merviana.

Melalui dukungan permodalan yang berkelanjutan, Bank Lampung berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung keberhasilan program pembangunan daerah di Provinsi Lampung.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading