Lampung
Kunker ke Kabupaten Tubaba, Pj. Gubernur Samsudin Tekankan Pentingnya Penanggulangan Stunting
Alteripost Tubaba – Penjabat Gubernur Lampung Samsudin menyatakan bahwa Stunting merupakan tantangan besar dalam pembangunan kesehatan dan kualitas generasi penerus bangsa sehingga upaya penanganan stunting harus menjadi prioritas bersama.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Lampung Samsudin saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tulang Bawang Barat di Balai Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Rabu (07/08/2024).
Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin juga menerangkan bahwa berdasarkan hasil data Survey Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang baru rilis beberapa waktu yang lalu, dari 26,26% di tahun 2019, turun menjadi 14,9% di tahun 2023.
“Saat ini, Alhamdulillah Lampung sudah masuk di peringkat keempat terbawah dan terendah di Indonesia, berarti penanggulangan stuntingnya sudah bagus,” jelasnya.
Dengan prestasi tersebut, Samsudin berharap seluruh pihak dapat bersinergi bersama dalam menanggulangi stunting yang selaras dengan program Presiden Joko Widodo.
“Alhamdulillah kita memiliki peringkat keempat dari bawah. Oleh karena itu kita semua bersama-sama, semua Forkopimda, semua pimpinan OPD, Bupati, Gubernur, Walikota, semua tokoh masyarakat dan elemen masyarakat harus saling bersinergi untuk menurunkan stunting di tahun 2024 selaras dengan program prioritas yang sudah ditegaskan oleh Presiden Jokowi dan kita terus tekan sampai 0%,” lanjutnya.
Samsudin juga menekankan agar penanganan stunting menjadi prioritas bersama.
“Dengan mengintegrasikan berbagai program, mulai dari peningkatan gizi, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga edukasi kepada masyarakat. Kita dapat memerangi stunting dan memastikan anak-anak kita mendapatkan start yang baik dalam kehidupan mereka,” tegasnya.
Dengan demikian, Samsudin melanjutkan bahwa program penanggulangan stunting juga pelayanan posyandu adalah bagian penting dari upaya bersama dalam memastikan generasi penerus tumbuh sehat dan berkualitas.
“Saya ingin menekankan pentingnya peran Posyandu dalam upaya ini. Posyandu bukan hanya tempat pemeriksaan kesehatan, tetapi juga pusat edukasi yang mendukung para ibu dalam merawat anak-anak mereka dengan baik. Mari kita dukung dan tingkatkan kualitas layanan Posyandu di daerah kita khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat,” ucap Samsudin.
Dalam kunjungannya ke Tulang Bawang Barat di Balai Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Samsudin juga menyerahkan sejumlah bantuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya.
“Diharapkan bantuan sosial dapat meringankan beban masyarakat. Bantuan ini adalah bentuk komitmen kita dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup,” lanjutnya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tulang Bawang Barat di Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Pj. Gubernur Lampung juga melakukan berbagai kegiatan berupa peninjauan di Posyandu Melati Tiyuh Kagungan Ratu, Pemberian Bantuan dan penyerahan sertifikat di Posyandu Melati Tiyuh Kagungan Ratu, peninjauan Bazaar UMKM, dan Peninjauan Operasi Pasar Murah.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Kick-Off HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Siap Ikut Lari 10K
Menuju Waterfront City, Gubernur Mirza Dorong Pesisir Bandar Lampung Lebih Produktif
