Lampung
Lampung Resmi Luncurkan Kartu Kredit Pemda Untuk Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Penjabat Gubernur Lampung Samsudin menyerahkan secara simbolis Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Provinsi Lampung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan, sebagai tanda peluncuran secara resmi KKPD Provinsi Lampung di Saphire Meeting Room Hotel Grand Mercure, Kamis (24/10/2024).
Pj . Gubernur Samsudin mengatakan bahwa peluncuran KKPD ini merupakan salah satu inovasi yang sangat strategis dalam mendukung transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pj. Gubernur juga mengatakan bahwa saat ini Lampung sedang berada diantara perubahan besar dalam metode pembayaran, dimana pembayaran digital perlahan namun pasti mulai menggeser metode pembayaran konvensional.
Menurutnya saat ini digitalisasi tidak hanya memudahkan transaksi tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
“Saya yakin dulu 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu di dompet kita masih tebal dengan uang pada saat kita ke mana-mana, tapi saat ini tidak berisi uang lagi, atau mungkin bawa secukupnya saja, ini adalah sebuah pergeseran, dari yang cash menjadi cashless, dan kita harus siap dengan perubahan zaman,” ucapnya.
“Hari ini kita memasuki babak baru dalam tata kelola keuangan, melalui peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah, kita tidak hanya mendukung efisiensi dan kecepatan transaksi namun kita juga memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, semua transaksi akan tercatat secara digital dan otomatis sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan keuangan,” lanjutnya.
Pj. Gubernur berharap bahwa dengan penerapan KKPD ini seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengelola anggaran dengan lebih terukur, transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip Good Governance.
“ini juga menjadi bentuk komitmen kita dalam membangun kepercayaan, terutama kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Samsudin juga mengajak semua pihak untuk mendukung penuh pelaksanaan KKPD serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Lampung.
“Mari kita bersama-sama memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah yang ada di Provinsi Lampung ini menjadi lebih baik, lebih siap dalam menghadapi tantangan digitalisasi di masa depan,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala BPKAD Provinsi Lampung yang juga menjabat sebagai Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan dalam laporannya mengatakan bahwa implementasi KKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi Fraud (penyimpangan) dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash. (*)
Ekonomi dan Bisnis
Bank Lampung dan Pemprov Lampung Bersinergi Majukan Pertanian Mesuji
Alteripost Mesuji – Bank Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha dan sektor pertanian. Dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, Desaku Maju, Bank Lampung menyalurkan kredit alat dan mesin pertanian (Alsintan) dengan total nilai lebih dari Rp1 miliar di Kabupaten Mesuji.
Pada Rabu (24/6/2026), Bank Lampung Sub Branch Unit Simpang Pematang menyalurkan kredit Alsintan sebesar Rp512 juta, sementara Bank Lampung Sub Branch Unit Rawajitu Selatan menyalurkan kredit Alsintan sebesar Rp562 juta.
Penyerahan kredit dilakukan secara simbolis dalam rangkaian kunjungan kerja program Desaku Maju yang dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Mesuji Hj. Elfianah Khamami, Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Bupati Mesuji Hj. Elfianah Khamami juga melakukan pelepasan sebanyak 33.000 bibit ikan di kawasan Jembatan Pasar KTM, Kecamatan Mesuji Timur.
Program restocking perikanan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Pemprov Lampung menyalurkan 20.000 bibit ikan yang terdiri dari 5.000 ekor benih nila, 13.000 ekor benih ikan mas, 1.000 ekor benih baung, dan 1.000 ekor benih bawal. Sementara itu, Pemkab Mesuji turut melepas 13.000 bibit ikan yang terdiri dari 10.000 ekor benih lele dan 3.000 ekor benih nila.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa program restocking tersebut bertujuan mengembalikan fungsi dan peran perairan umum sebagai penyangga ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Selain itu, pada sektor hilir pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan teknologi bed dryer di 500 desa sebagai solusi untuk mengatasi persoalan pengeringan gabah yang selama ini menyebabkan turunnya kualitas dan harga jual hasil panen. Upaya penguatan sektor agribisnis juga didukung melalui kerja sama permodalan dengan Bank Lampung melalui skema Kredit Usaha Alsintan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur dan Bupati Mesuji turut meninjau proses pembuatan pupuk hayati cair serta menyaksikan simulasi penyemprotan lahan persawahan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak (drone) di Desa Pangkal Mas, Kecamatan Mesuji Timur.
Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberdayakan sektor usaha produktif dan UMKM di Provinsi Lampung melalui berbagai program pembiayaan dan pendampingan.
“Penyaluran kredit hari ini merupakan salah satu wujud komitmen Bank Lampung dalam mendorong perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha, sehingga ke depan mereka dapat memperluas dan mengembangkan usahanya,” ujar Indra Merviana.
Melalui dukungan permodalan yang berkelanjutan, Bank Lampung berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung keberhasilan program pembangunan daerah di Provinsi Lampung.(*)

