DPRD
Fauzi Heri: Menegaskan Bahwa Sektor Peternakan Harus Memberikan Manfaat Nyata Bagi Daerah
Alteripost Lampung – Bandar Lampung, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menegaskan bahwa sektor peternakan harus memberikan manfaat nyata bagi daerah, bukan sekadar menjadi tempat usaha bagi pihak luar. Oleh karena itu, legislator asal Partai Gerindra tersebut mendorong penerbitan regulasi pengenaan retribusi atas lalu lintas perdagangan hewan ternak di Provinsi Lampung. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Lampung dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rabu (12/02/2025).
“Selama ini Lampung dikenal sebagai salah satu wilayah produsen peternakan sapi terbesar, tetapi belum menyumbang pendapatan daerah. Jangan sampai Lampung dijadikan tempat usaha, tetapi kita hanya mendapatkan teleknya (kotoran ternaknya, red) saja,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Fauzi Heri mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar terus berinovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor peternakan. Salah satunya melalui penerapan retribusi Surat Keterangan Veteriner (SKV) untuk hewan ternak yang dijual ke luar daerah. Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu mengatasi defisit anggaran Pemprov Lampung.
“Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus segera merancang dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur Lampung terkait pengenaan retribusi Surat Keterangan Veteriner terhadap hewan ternak yang akan dijual ke luar Provinsi Lampung. Dengan demikian, akan menambah pendapatan asli daerah sekaligus membantu mengatasi defisit anggaran,” jelasnya.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lili Mawarti, menjelaskan bahwa saat ini Lampung memang belum mengenakan tarif atas lalu lintas perdagangan hewan ternak. Padahal, berdasarkan data tahun 2024, terdapat 33.519 SKV yang diterbitkan. Jika setiap surat dikenakan retribusi Rp 100.000, maka potensi PAD yang dapat dihasilkan mencapai Rp 1,57 miliar per tahun.
“Kalau kita kenakan retribusi Rp 100.000 saja terhadap pengeluaran surat sertifikat veteriner, maka potensi PAD yang akan dihasilkan Rp 1,57 miliar. Artinya, ini menjadi tambahan PAD yang cukup besar dari sektor peternakan. Ini sedang kita garap dan sosialisasikan secara perlahan kepada stakeholder kita,” jelas Lili.
Ia menambahkan bahwa rencana penerapan retribusi ini tengah dikaji dan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di sektor peternakan sebelum nantinya dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Melalui kebijakan ini, diharapkan Lampung dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari industri peternakan sehingga dapat digunakan untuk pembangunan di sektor peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung.(*)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Festival Krakatau 2026 Semarak, Budaya Lampung Bergema Lewat Tapis Karnaval
Lampung Selatan Kenalkan Potensi Wisata dan Investasi Lewat Booth Futuristik
Lampung Selatan Tampil Gemilang, Tapis Sabet Juara I di AOE 2026
